Jakarta, TopBusiness – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa saat ini dunia dihadapkan pada ancaman yang sama katastropik dampaknya seperti pandemi covid-19, yaitu perubahan iklim.
Hal tersebut disampaikan dalam webinar bertema “Climate Change Challenge: Preparing for Indonesia’s Green and Sustainable Future”, yang diselenggarakan Direktorat Inovasi dan Science Techno Park (DISTP) Universitas Indonesia (UI), Jumat (11/6/2021) akhir pekan kemarin.
Menurutnya, setiap negara harus menyiapkan dan berkontribusi karena isu perubahan iklim adalah persoalan global, tidak ada batasan wilayah dampak dari perubahan iklim. Indonesia sebagai negara besar, turut diminta berperan aktif di dunia internasional dalam meminta komitmen negara-negara tetangga dan negara-negara maju dalam memenuhi konsekuensi sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan transformasi dari high carbon menjadi low carbon atau bahkan zero carbon emission.
Dikatakannya, beberapa sektor memiliki peranan penting seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui deforestasi yang telah membuahkan hasil positif dengan mendapatkan dana kompensasi dari penurunan CO2 dari deforestasi, termasuk juga pekerjaan rumah bidang energi terbarukan dengan target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025.
Adapun isu lingkungan hidup termasuk di dalamnya mengenai penurunan emisi karbon dan komitmen Perjanjian Paris merupakan agenda prioritas nomor enam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Salah satu upaya pemerintah untuk menurunkan emisi CO2 adalah dengan mendorong pemanfaatan potensi energi baru terbarukan menjadi sumber tenaga listrik.
Riki Firmandha Ibrahim, Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero), mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan sumberdaya energinya, tidak hanya memiliki sumberdaya Migas dan batubara, tetapi juga geothermal yang terbanyak potensinya di dunia baik low enthalpy, medium enthalpy dan high enthalpy.
Ke depan, sumberdaya Migas dan Batubara semestinya dapat dipergunakan dengan nilai tambah yang lebih strategis dan tinggi nilainya, tidak untuk pembangkit listrik.
“Titahnya, Indonesia pantas untuk menjadi Geothermal Center of Excellence, dimana SDM, pabrikan, supply chain seperti drilling dan pipa-pipa layak di miliki di Indonesia, bahkan Indonesia, dapat ekspor produk tersebut ke luar negeri yang mengembangkan Geothermal. Tidak seperti saat ini,” kata Riki.
Namun demikian, untuk mewujudkan hal tersebut, tentu diperlukan peran Pemerintah. Salah satu alasannya adalah harga listrik energi terbarukan yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan batubara dan atau saat ini dengan harga listrik PLTS/tenaga surya.
Lebih lanjut, Riki menjelaskan bahwa dalam mendukung upaya pemerintah untuk derisking eksplorasi, mendorong secara langsung ekonomi lokal, mendorong terciptanya Carbon Credit, mendorong investasi dan jasa dalam negeri, mengurangi impor energi yang sekaligus membantu pemerintah dalam menggung biaya lingkungan (avoided cost), membangun geothermal smallscale project di Indonesia Timur dan daerah isolated (lainnya yang tidak terjangkau dengan jaringan transmisi PLN) untuk Demand Creation, mendorong program pemerintah Renewable Energy Based Industrial Development (REBID) dan Renewable Energy Based Economic Development (REBED), serta merealisasikan target pengurangan emisi sampai tahun 2050 sebagaimana Perjanjian Paris (COP21), diperlukan adanya GeoDipa sebagai satu-satunya BUMN yang fokus dalam pengembangan Energi Terbarukan Panas Bumi/Geothermal.
Visi Misi GeoDipa sejalan dengan apa yang diupayakan oleh Kementerian Keuangan, antara lain mendukung program pemerintah dalam penyediaan listrik yang aman dan ramah lingkungan dan menciptakan keekonomian nasional yang berkeadilan melalui penugasan di sektor energi terbarukan geothermal/panas bumi.
Sebagai BUMN dan SMV Kementerian Keuangan, GeoDipa melaksanakan penugasan untuk merealisasikan target Rencana Umum Energi Nasional sebagaimana amanat Perpres 22 tahun 2017, yaitu target PLTP 7.2 GW pada tahun 2025 (sekitar 16% dari total target EBT), serta target PLTP 17.5 GW pada tahun 2050 (sekitar 10% dari total target EBT).
Sementara dalam program sinergi lintas SMV yang dilakukan oleh GeoDipa antara lain, Realisasi Pembiayaan Infra Struktur sektor Panas Bumi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI), Pelaksanaan Penjaminan dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII) untuk direct landing proyek PLTP D2P2 dengan ADB, Derisking Eksplorasi (melaksanakan eksplorasi langsung, Government Drilling dan penugasan eksplorasi BUMN), serta ikut mensosialisasikan fasilitas KPBU seperti Project Development Facility (PDF), Viability Gap Fund (VGF), dan Penjaminan Pemerintah yang melalui PT PII.
Riki juga menjelaskan bahwa kebutuhan listrik nasional sesuai target Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan (EBKTE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) adalah sekitar 8.000 MW, sementara saat ini baru terealisasikan sekitar 2.100 MW. Untuk mencapai target tersebut, tidak mungkin hanya mengandalkan peran dari GeoDipa dan IPP, namun juga perlu dukungan pemerintah yang lebih besar lagi melalui BUMN GeoDipa dalam derisking pengusahaan.
“Sedangkan dalam mengurangi kadar emisi karbon dunia melalui PLTP di Indonesia menjadi penting sekali karena total penurunan Emisi GRK nasional yang akan diberikan oleh GeoDipa dalam Road Map perusahaan untuk 1.000 MW PLTP baru menyumbangkan sekitar 130 Juta Ton CO2 emisi. Saat ini GeoDipa masih menyumbangkan sekitar 5 Juta Ton CO2 emisi dan apabila 8.000 MW PLTP terjadi di Indonesia berarti Indonesia akan menyumbangkan 8 x 130 atau sekitar 1.040 Juta Ton CO2 emisi setiap tahunnya,” ujar Riki.
Foto: geodipa.co.id