Jakarta, TopBusiness – PT MarkPlus Indonesia diberi mandat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2021. SPI KPK 2021 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan memperbaiki sistem antikorupsi di lembaga pemerintahan.
Pahala Nainggolan, selaku Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi mengutarakan apresiasinya atas peranan MarkPlus sebagai pelaksana SPI 2021. “Secara khusus kita berterima kasih kepada MarkPlus sebagai pelaksana survei ini ke lapangan,” ujarnya, dikutip Senin (27/12/2021).
MarkPlus, perusahaan konsultan yang bergerak di bidang pemasaran dan riset yang didirikan pakar pemasaran Hermawan Kartajaya 31 tahun yang lalu itu bertugas melakukan pengumpulan data secara online.
Di tempat yang koneksi internet tidak bagus, dilakukan secara CAPI (Computer Assisted Personal Interview). SPI KPK melibatkan 508 Pemerintah Kabupaten/Kota, 98 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, BPK, BPKP, Ombudsman, media, dan masyarakat.
Deputy Chairman MarkPlus Inc., Taufik, yang menjadi koordinator proses pengumpulan data, menyatakan bahwa SPI KPK 2021 itu seperti mission impossible.
“Berdasarkan pengalaman survey besar yang selama ini dilakukan MarkPlus, untuk mencapai target maksimal 194.060 responden, dibutuhkan waktu setidaknya 8 bulan. Tapi, karena terkait dengan proses pengadaan di KPK, akhirnya waktu yang tersisa untuk pengumpulan data praktis tidak sampai 4 bulan,” ceritanya.
Dengan dukungan tim counterpart di KPK dan hubungan luas MarkPlus dengan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, media dan LSM, tim MarkPlus akhirnya malah berhasil mendapatkan 227.468 responden, atau jauh di atas target maksimal yang ditetapkan KPK, setelah menghubungi lebih dari 3 juta calon responden.
Meski data hasil secara pengumpulan data menarik, tapi yang lebih penting adalah tujuan dari SPI KPK 2021 ini adalah bukan menilai k/L gagal atau tidak. “Inilah baseline pemetaan korupsi di Indonesia sekaligus identifikasi di sebelah mana yang harus diperbaiki,” ungkap Pahala lagi.
Hasilnya, riset SPI KPK ini mengungkap beberapa fakta yang mencengangkan. Di antaranya 99% instansi pemerintah mengalami penyalahgunaan fasilitas kantor, 100% instansi pemerintah mengalami korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, 99% instansi pemerintah mengalami korupsi dalam promosi atau mutasi SDM, 98% instansi pemerintah mengalami suap atau gratifikasi, dan 99% instansi mengalami intervensi (trading in influence).
“Yang kita potret adalah korupsi pengadaan barang dan jasa ada di semua instansi, lima yang kita duga sebagai pertanyaan SPI ada di hampir semua instansi, derajatnya saja yang membedakan. Ada yang sistemik dan ada yang oknum. Mana yang sistemik atau oknum kita lihat di detail masing-masing,” ujar Pahala.
Lebih lanjut Pahala menyatakan, “Menurut ekspert, intervensi itu yang paling bahaya karena merusak sistem baik di pengadaan barang dan jasa maupun di pelayanan publik. Intinya, kelimanya tidak usah dibahas mana yang lebih parah, derajatnya saja yang membedakan”.
Peluncuran SPI KPK 2021 dilaksanakan secara simbolis oleh Ketua KPK, Firli Bahuri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo.
FOTO: Istimewa