Jakarta, TopBusiness – Sebagai perusahaan pertambangan batubara PT Mitra Bara Adiperdana Tbk (MA) telah memulai operasionalnya semanjak tahun 2008 dengan Wilayah Kerja Produksi (WKP) di Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Hingga saat ini MA telah memproduksi batubaranya sebanyak 4 juta ton setiap tahunnya.
MA sebagai perusahaan swasta yang mengeksplotasi kekayaan alam berupa batubara. Tentunya perusahaan ini sangat patuh dan tunduk dalam aturan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengacu kepada Good Mining Practice (GMP), serta turut menerapkan kepedulian sosialnya, dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) di lingkar operasional dalam pengembangan masyarakat.
Dengan tata kelola nan apik serta dalam membangun bisnis yang berkelanjutan, MA meraih skor GCG (Good Corporate Governance) pada tahun 2020 meraih skor 92% dalam selfasessment, dan tahun 2021 meraih skor 90%, pada tahun 2021 ini skornya mengalami penurunan dikarenakan Covid-19 yang hamper seluruh perusahaan terkena dampak wabah tersebut.
Dalam operasinalnya MA memiliki 5 pilar dalam pembangunan CSR yang berbasiskan kepada kebutuhan di masyarakat. Tentunya dalam memberikan berbagi manfaat Bersama atau Creating Shared Value dengan membengun kemitraaan dengan Badan Usaha Milik Desa(Bumdes) dalam program, Pertama: Mitra Ekonomi Desa, Bumdes Lepubung Lepo, dengan meningkatkan pemenuhan sayur untuk mess karyawan melalui program kemitraan, dengan pola kemitraan yang melibatkan BUMDES ini dapat meningkatkan penghasilan bagi masyarakat rata-rata Rp 20 juta per bulan. Kedua, Reklamasi berbasiskan kepada masyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat dalam berladang melalui pelatihan dan kerjasama penanaman dalam reklamasi dan revegetasi.
Ditegaskan CSR Superintendent, Egosonie E Bastiar kepada dewan juri TOP CSR 2022 yang diselengarakan majalah Top Business pada senin (21/02/2022) di Jakarta melalui aplikasi zoom meeting, umur operasional kita untuk melalukan eksploitasi pertambangan di Kabupaten Malinau ini akan habis dalam waktu 6 tahun ke depan. Dan saat ini kami sudah memperiapkan “Open Mining”, dimana program open mining ini sudah diatur dalam kontrak pertambangan yang diatur oleh UU pertambangan, ini memang sudah menjadi kewajiban bagi sebuah perusahaan tambang dalam melakukan penutupan dimana perusahaan memiliki kewajiban mengembalikan bentang alam yang telah kelolah selama ini.
“Lantas kami juga memilki kewajiban membangun masyarakat di lingkar petambangan harus bisa mandiri setalah operasional kami sudah tidak melakukan penambnagna di wilayah tersebut. Kami saat ini sedang menggodok konsep “Open Mining “ menjadikan lokasi tambang ini menjadi kawasan wisata alam, berbasiskan budaya lokal masyarakat dayak di lingkungan Malinau, ini banyak melalukan bercocok tanam dan juga sebagai masyarakat kaya akan handicraft berbasiskan bahan baku lokal di sekitaran Malinau ini,” ujarnya.
“Tentunya konsep “Open Mining “ yang kami usung ini akan menjadi projek unggulan di Kawasan Kalimantan Utara ini. Dimana Kawasan wisata ala mini juga sangat mendukung dengan keberadaan kawasan Hutan Lindung Kayan Mentarang, dan juga Kabupaten Malinau ini sebagai Kabupaten Konservasi. Tentunya program open mining yang kami usung ini akan mendongkrak perekonomian Malinau dan juga Kalimantan Utara secara keseluruhan”, tegas Egosonie.
Foto: https://www.mitrabaraadiperdana.co.id/sustainability/community-social/detail/lingkungan