Jakarta, TopBusiness – Jumlah dan nilai barang milik negara (BMN) di hulu migas sangat besar, sehingga Pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap pengelolaan, pencatatan dan pengawasannya.
Saat ini, BMN Hulu Migas yang tercatat pada Aset Lainnya di dalam Laporan Kekayaan Pemerintah Pusat (LKPP) memiliki porsi sebesar 43%. Berdasarkan data per 31 Desember 2021 BMN hulu migas mencapai sekitar USD 61 miliar atau setara dengan Rp. 614,76 Triliun. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi SKK Migas untuk dapat melakukan pengelolaan yang baik dan akuntable. SKK Migas berkomitmen dan terus berupaya untuk memperbaiki Tata Kelola BMN Hulu Migas serta melaksanakan fungsi dan wewenang selaku Kuasa Pengguna Barang sebagaimana amanat PMK 140 Tahun 2020.
Karena sedemikian penting, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyelenggarakan acara apresiasi pengelolaan barang milik negara hulu minyak dan gas bumi yang dan penyerahan surat kuasa khusus sertifikasi, diikuti dengan penandatanganan pernyataan komitmen bersama.
Pada kesempatan tersebut, Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada 5 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan 3 (tiga) Kantor Pertanahan. Kelima KKKS yangmendapatkan penghargaan adalah BP Berau Ltd, Exxon Mobile Cepu Ltd, PT Medco E & P Natuna,JOB Pertamina – Medco E & P Tomori, PT Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu. Sedangkan Kantor Pertanahan (Kantah)yang mendapatkan penghargaan adalah Kantah Kabupaten Teluk Bintuni, Kantah Kabupaten Tuban dan Kantah Kabupaten Anambs. Penghargaan diberikan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara didampingi Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban di Jakarta, Selasa (22/3).
“Atas nama Industri Hulu Migas dan khususnya para KKKS yang menerima penghargaan, izinkan kami untuk menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Kementerian Keuangan. Hal Ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi kami keluarga besar insan hulu migas. Penghargaan ini akan mendorong KKKS untuk melakukan pengelolaan aset hulu migas lebih baik lagi dimasa yang akan datang”, kata Dwi Soetjipto kepada TopBusiness.id.
“Salah satu upaya perbaikan pengelolaan BMN adalah melalui pembangunan Sistem Informasi Terintegrasi antara SKK Migas dan Kementerian Keuangan, tentunya dapat mendukung peningkatan pengelolaan pencatatan dan pelaporan Barang Milik Negara hulu yang lebih akuntabel dan reliable”, kata Dwi.
Lebih lanjut, Dwi menyampaikan dalam situasi pandemi Covid-19, industri hulu migas pada tahun 2021 memberikan penerimaan negara yang mencapai USD 13,67 Miliar atau 188,8% dari Target APBN sebesar USD 7,28 Miliar. Kinerja positif tersebut tentunya tidak terlepas dari dukungan semua stakeholder khususnya Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.
Tantangan hulu migas kedepan akan semakin besar dalam upaya mengamankan kebutuhan energi, mengingat lapangan migas sudah mature sehingga dibutuhkan upaya lain seperti EOR untuk dapat meng-unlock potensi dan dibutuhkan tingkat keekonomian yang baru. Saat ini di wilayah barat mulai menggarap migas non konvensional yang membutuhkan pengeboran yang lebih dalam dan investasi yang lebih besar.