Jakarta, TopBusiness – Lembaga kajian ekonomi dan keuangan, Indef menilai, gejala Stagflasi ekonomi sudah mulai terlihat ketika terjadi inflasi yang tinggi, namun di saat yang bersamaan pertumbuhan ekonomi tumbuh melempem.
Sinyal ini, menurut laporan Indef itu, diperkuat dari apa yang dialami Amerika Serikat ketika mengalami laju inflasi tinggi, namun disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah.
Saat ini, tingkat kemiskinan Indonesia memang menurun, namun begitu belum mancapai kondisi yang lebih baik lagi dibandingkan periode sebelum pandemi.
Pada Maret 2020 angka kemiskinan Indonesia 9,78 persen menjadi 10,19 persen (September 2020) dan 10,14 persen (Maret 2021). Memasuki September 2021, angka kemiskinan kembali ke single digit pada level 9,71 persen, lebih rendah dibandingkan Maret 2020.
Meskipun sudah menurun, disebut Indef, namun tidak serta merta memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat, karena di situasi yang bersamaan, peningkatan upah nominal jauh lebih rendah dari inflasi yang terjadi.
“Dalam upaya mitigasi perlambatan ekonomi, APBN sejatinya menjadi shock absorber untuk menjaga stabilitas perekonomian serta menjaga proses pemulihan ekonomi nasional yang tengah berlangsung,” ungkap Direktur Indef, Tauhid Ahmad, di Jakarta, Rabu (6/7/2022).
Namun sayangnya, lanjut dia, kemampuan fiskal pemerintah belum teruji, sebab tahun 2022 merupakan periode persiapan memasuki tahun politik. Sehingga, secara siklus APBN saat mendekati tahun politik maka akan diikuti dengan kenaikan belanja pemerintah yang cukup signifikan.
“Di sisi lain, pada 2023 defisit APBN tidak bisa lagi di atas 3 persen. Ditambah dengan kebutuhan anggaran pembangunan IKN dan juga kenaikan subsidi energi yang melambung tinggi, tentu akan memberatkan kemampuan fiskal. Akumulasi kompleksitas masalah fiskal ini membuat peran APBN sebagai shock absorber sangat diragukan,” katanya.
FOTO: Istimewa