Jakarta, TopBusiness – PT BPR Syariah Cilegon Mandiri atau BPRS Cilegon berkomitmen untuk tetap taat terhadap aturan-aturan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Itu dilakukan sebagai langkah antisipasi perusahaan untuk memaksimalkan penerapan manajemen risiko dan kepatuhan, yang berdampak terhadap pengurangan potensi tekanan kredit bermasalah atau non performing financing (NPF).
Selanjutnya, perusahaan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja keuangan, bisnis dan operasional, seiring dengan kemampuan mempunyai daya tahan, daya tumbuh, dan daya saing di industri perbankan syariah.
NPF sendiri merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. NPF perlu diperhatikan karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti.
Ketika sesi wawancara dan pendalaman materi berjudul PT BPR SYARIAH CILEGON MANDIRI, Direktur Utama BPRS Cilegon Novran Erviatman Syarifuddin menyatakan bahwa pihaknya mengakui sebegitu besar peran aturan OJK dalam menetapkan manajemen risiko dan kepatuhan di industri perbankan, tak terkecuali di BPRS Cilegon.
Dalam konteks seperti itu, manajemen pun berkomitmen untuk melaksanakan aturan-aturan otoritas demi menegakkan manajemen risiko guna meminimalisir munculnya kredit bermasalah. “Saya lihat aturan-aturan baru yang diberlakukan oleh otoritas sudah mulai intens, termasuk urusan manajemen risiko,” ujar Novran, di hadapan Dewan Juri TOP BUMD Awards 2023, yang berlangsung secara dalam jaringan melalui sistem aplikasi rapat meeting, di Jakarta, Senin (20/03/2023).
Bahkan dirinya pun membentuk unit-unit khusus dalam rangka memaksimalkan implementasi manajemen risiko dan kepatuhan. “Jadi saat tahun 2022 kemarin, kami membentuk unit manajemen risiko. Itu menjadi PE khusus, itu harus setingkat manajer,” tutur dia.
Dalam pandangan dia, unit dibentuk ini telah bekerja dengan baik, yang ditandai dengan memberikan laporan-laporan yang cukup memadai di tahun ini. “Dan 2023, kelihatannya lebih intens. Jadi laporan yang tadinya cuma 62 selama setahun, sekarang menjadi hampir 70 dan hampir 50 persennya adalah aspek manajemen risiko,” kata dia.
Dia menambahkan, dalam mengoptimalkan kinerja operasional dan bisnis pihaknya pun melibatkan peran insan-insan BPRS Cilegon guna mempunyai keahlian dan keterampilan yang baik dalam hal manajemen risiko dan kepatuhan.
Untuk itu, manajemen tak segan-segan untuk memberikan pelatihan kepada sumber-sumber daya manusia. “Nah ini yang teman-teman yang tadinya belum mengerti, kita training kembali terutama di unit manajemen risiko dan kepatuhan. Laporan tingkat kesehatan harus tiga bulan sekali, itu kita training terus,” ungkap dia.
Selanjutnya lebih dari itu, manajemen mencari cara agar pencerahan, sekalian arahan soal betapa pentingnya penerapan manajemen risiko dalam melaksanakan tugas rutin. Karenanya, mereka melakukan pendalaman ketika acara-acara rutin pengajian. “Jadi briefing pagi setiap Jumat, tidak hanya membaca doa atau Yasin-an, tapi kami selipkan tentang aspek manajemen risiko. Kenapa orang harus melakukan GCG, kenapa nasabah datang harus ditanya sumber uangnya dari mana?. Seperti itu, karena awal sekali soal seperti itu. Itu yang kita mulai lagi,” pungkas dia.