Jakarta, TopBusiness – Pemerintah mencatat, kinerja APBN hingga akhir Juni 2023 masih surplus Rp 152,3 triliun atau 0,71 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Dengan kondisi ini, pemerintah optimistis defisit APBN 2023 masih terjaga, bahkan bisa diturunkan.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, surplus APBN ini didorong oleh pendapatan negara yang mencapai Rp 1.407,9 triliun atau 57,2 persen dari target APBN, sementara belanja negara baru mencapai Rp 1.255,7 triliun atau 41,0 persen dari target.
Secara terperinci, belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat dan trasfer ke daerah (TKD). Belanja pemerintah pusat mendominasi belanja negara dengan porsi 71 persen. Namun, meski porsinya besar, jumlah belanja pemerintah pusat baru mencapai Rp 891,6 triliun atau 39,7 persen dari total belanja yang dianggarkan untuk tahun ini.
“Artinya kecepatan belanja pemerintah pusat sampai dengan akhir Juni belum mencapai 40 persen. Sementara penerimaan negara telah mencapai 57 persen makanya posisi dari APBN kita surplus,” kata Menkeu dalam konferensi pers APBN KiTA, Senin (24/7/2023).
Belanja pemerintah pusat terdiri dari pos belanja kementerian/lembaga (K/L) dan belanja non-KL. Hingga akhir Juni lalu, belanja KL baru mencapai Rp417,2 triliun atau 41,7 persen dari target APBN.
“Dari belanja kementerian lembaga ini, yang menonjol adalah belanja untuk persiapan Pemilu, pembangunan IKN, dan pembangunan infrastruktur prioritas,” ujarnya.
Sementara, belanja non kementerian lembaga yang dikelola telah mencapai Rp474,4 triliun atau 38,1 persen dari total target APBN. “Belanja non kementerian/lembaga ini terdiri dari belanja yang biasanya langsung diterima manfaatnya oleh masyarakat seperti subsidi BBM kartu pra kerja subsidi pupuk,” katanya.
Sementara itu, pos belanja TKD mencapai Rp364,1 triliun. Jumlah tersebut setara 44,7 persen dari target APBN. Sri Mulyani menyatakan angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai Rp367,7 triliun atau 45,7 persen dari target APBN 2022.
Meski demikian, rendahnya realisasi TKR bukan karena alokasinya yang menurun, “namun karena beberapa dari daerah masih memerlukan untuk pemenuhan dan penyiapan syarat salur dari DAU-nya,” ujarnya.
Belanja TKD terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik). Berdasarkan catatan Kemenkeu, DAU baru mencapai Rp197,39 triliun atau 49 persen. Angka tersebut turun 8,9 persen dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu
Kemudian DBH mencapai Rp 51,4 triliun atau 38 persen tari target APBN, tumbuh 62,5 persen dibandingkan tahun lalu. Adapun DAK Fisik tercatat mencapai Rp5,06 triliun atau 10,4 persen dari target APBN. Jumlah tersebut mengalami kontraksi 9,04 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.
Pendapatan Naik Tipis
Selama semester I tahun 2023, pendapatan negara mencapai Rp 1.407,9 triliun, atau 57,2 persen dari target pendapatan negara tahun. Selain itu pendapatan negara ini meningkat 5,4 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Sedangkan untuk belanja negara, menurut Sri Mulyani, pada semester I tahun 2023 sebesar Rp 1.255,7 triliun, atau 41 persen dari target APBN tahun ini. Belanja negara ini naik tipis yakni 0,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Adapun keseimbangan primer pada semester I tahun 2023 sebesar Rp 368,2 triliun. Dijelaskan, realisasi penerimaan pajak pada semester I tahun 2023 mencapai Rp 970,20 triliun, atau 56,47 persen dari target APBN , atau meningkat sebesar 9,9 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
“Penerimaan pajak semester I tahun 2023 tumbuh positif. Meskipun demikian, konerja penerimaan pajak telah melambat ke pertumbuhan single digit, ini didorong oleh penurunan harga minyak bumi, kontraksi PPh migas sekitar -3,86 persen, penurunan impor, kontraksi PPh22 dan PPN impor sekitar -2,4 persen dan -0,4 persen serta tidak terulangnya kebijakan PPS, PPh final terkontraksi 47 persen,” tegasnya.
Dikatakan, penerimaan pajak selama semester I tahun 2023 dari PPh nonmigas sebesar Rp 565,01 triliun atau tumbuh 7,85 persen. Atau 64,67 persen dari target APBN. Sejalan dengan itu realisasi PPN dan PPnBM juga tercatat sebesar Rp 356,77 triliun atau tumbuh 14,63 persen. Atau 48,02 persen dari target APBM.
PBB dan pajak lainnya mencapai Rp 7,50 triliun atau 18,74 persen dari target atau meningkat 54,41 persen. Sedangkan PPh migas mencapai Rp 40,93 triliun atau turun 3,86 persen, atau sekitar 66,62 persen dari target APBN.
Sedangkan penerimaan dai kepabeanan dan cukai pada semester I tahun 2023 sebesar 135,7 triliun atau 44,7 persen dari target APBN seta meningkat 18,8 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Adapun penerimaan PNBP mencapai Rp 302,1 triliun atau mencaia 68,5 persen dari target APBN dan meningkat 5,5 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Sri Mulyani juga mengatakan, realisasi belanja pemerintah pusat pada semester I tahun 2023 sebesar Rp 891,6 triliun atau 39, 7 persen dari target APBN. Belanja ini meningkat 1,6 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalau.