Jakarta, TopBusiness – Implementasi solusi digital di perusahaan dan instansi pemerintahan mendapat sorotan dari Dewan Juri TOP DIGITAL Awards 2023. Salah satu hal penting adalah terkait keamanan siber atau cyber security.
“Lembaga pemerintah maupun swasta lebih fokus pada antisipasi serangan dari eksternal. Sedangkan data statistik global menujukkan, bahwa sekitar 80% masalah cyber security, justru berasal dari dalam,” ujar Ketua Dewan Juri TOP Digital Awards 2023 yang juga Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer (APTIKOM), Prof. Dr. rer. nat. Achmad Benny Mutiara, Q. N. SSi, S.Kom dalam sambutannya di acara puncak penganugerahan TOP DIGITAL Awards 2023 yang digelar Senin (4/12/2023) di Dian Ballroom, Hotel Raffles, Jakarta.
Menurut Benny, tingginya serangan siber dari dalam bisa disebabkan oleh adanya kerja sama dengan orang yang punya akses ke sistem IT perusahaan atau intansi pemerintah. Bisa juga meretas masuk melalui pegawai perusahan bersangkutan yang budaya dan kesadaran tentang keamanan informasinya masih rendah.
“Jadi, selain mengadopsi ISO 27001-2018 tentang keamanan informasi, kita perlu mengantisipasi adanya potensi serangan cyber, dari dalam,” ujar Benny.
Untuk meningkatkan keamanan siber, menurut Benny, berbagai hal detil operasional yang kadang terlewatkan, perlu lebih diperhatikan hal-hal seperti misalnya: Pertama, Melakukan Setting untuk DNSSEC (Domain Name System Security Extensión). Kedua, Penggunaan Data center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) di Indonesia untuk menyimpan data-data penting.
“Ketiga, Storage data masih bersifat Silo-silo. Perlu dikedepankan Data Warehouse,” kata dia.
Selama proses penjurian, Dewan Juri TOP DIGITAL Awards 2023 juga menemukan bahwa instansi Pemerintahan dan Korporasi Bisnis yang menjadi PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik), perlu lebih memperhatikan berbagai ketentuan secara penuh. Ketentuan itu antara lain; Pertama, Ketentuan dalam Peraturan Menteri Kominfo No 4/2016 dan Peraturan BSSN No 8 jo No 9/2021, terkait Sertifikasi Manajemen Keamanan SNI ISO/IEC 27001.
Kedua, sesuai UU Ketenagakerjaan, melakukan Sertifikasi Karyawan/ Pegawai untuk kegiatan terkait IT dengan berbagai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Ketiga, Penggunaan eSignature melalui PSrE (Penyelenggara Sertifikasi Elektronik) yang diakui Kementerian Kominfo.
Menurut Benny, rata-rata Index Nasional SPBE di 643 Lembaga, baru tercatat 2,63 dari skala 5.0. Pemerintah harus terus mendorong implementasi SPBE agar tata kelola pemerintahan semakin baik, kinerja dan layanan terukur secara berkala.
“ Salah satu caranya adalah dengan memberlakukan kebijakan reward & punishment terkait implementasi SPBE, yang dikaitkan dengan penentuan besarnya alokasi DAK – DAU,” tuturnya.
Temuan menarik lainnya adalah kebijakan belanja TI di berbagai instansi Pemerintahan, umumnya masih bersifat Project Based. Platform atau Aplikasi yang sama, atau yang sudah teruji keberhasilannya, dapat di sharing /direplikasi oleh instansi lain atau antar korporasi BUMN atau BUMD yang berada di sektor yang sama, melalui skema kolaborasi yang hemat biaya dan hemat waktu.
Selain itu, kata Benny, kebijakan pemerintah yang membatasi pengembangan aplikasi baru, sebaiknya direspon dengan pengembangan lanjutan, yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi yang sudah ada, sehingga lebih berdaya guna dan bermanfaat.
Dewa Juri TOP DIGITAL Awards juga menemukan, pemanfaatan teknologi Digital, secara langsung dan tidak langsung, berkontribusi dalam hal “carbon saving”, dan ini dapat dimasukan dalam Laporan Keberlanjutan atau Sustainable Report, serta dapat diperdagangkan di bursa Karbon (carbon trade).
Selain itu, pengelolaan sistem TI, harus didasarkan pada platform tata kelola TI yang baik serta berstandard nasional atau internasional, agar pengelolaan dan pengembangannya dapat bersifat terstruktur dan sistematis, serta berkelanjutan. Aspek-aspek pengelolaan aset-aset TI dan aspek manajamen risiko dalam bidang TI, juga perlu dikelola dengan sebaik-baiknya.
“Temuan-temuan penting tersebut, perlu menjadi perhatian semua pihak, sebagai bagian dari ruang improvement bagi kita semua. Namun, secara umum, proses transformasi digital Perusahaaan dan Instansi Pemerintahan di Indonesia, terutama yang menjadi Peserta TOP DIGITAL Awards, berlangsung baik, progresif, dan meningkat secara signifikan,” ujarnya.