Jakarta, TopBusiness – Perumda BPR Bank Kota Kediri dalam dua tahun terakhir terus menorehkan kinerja mumpuni, meskipun sempat didera berbagai persoalan hukum yang melibatkan manajemen lama.
Di bawah kepemimpinan Poppy Setyaningrum yang ditunjuk sebagai Direktur Utama merangkap Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Perumda BPR Bank Kota Kediri efektif per 27 Oktober 2020, bank BUMD ini menjelma jadi bank sehat dengan laba yang terus meningkat.
“Saya masuk di akhir 2020, lima tahun terakhir menderita kerugian yang sangat parah karena adanya kesalahan dalam tata kelola. Ada tiga hal yang menjadi beban di BPR saat itu, yaitu kena APH (aparat penegak hukum) di Pidsus dan Polda, lalu menghadap masalah SDM. Bahkan tahun 2019 dirut sebelumnya pernah didemo oleh pegawai BPR sendiri,” uja Poppy dalam presentasi penjurian TOP BUMD Awards 2024 yang dilakukan secara daring, Kamis (14/3/2024).
Pada awal kepemimpinannya di BPR Bank Kota Kediri, Poppy yang lama berkarier di Bank Jatim ini fokus pada pembenahan tata kelola perusahaan dan membuat payung hukum secara general. Sampai dengan Desember 2023, pihaknya telah membuat 51 kebijakan dan SOP (standar operasional dan prosedur) perusahaan. Poppy juga membantu menyelesaikan beberapa temuan BPK sejak tahun 2005.
Di tengah pemberitaan negatif tentang BPR Bank Kota Kediri yang membuat reputasi perusahaan menurun, kata Poppy, manajemen berupaya meng-counter hal tersebut dengan menandatangani MoU kerja sama dengan aparat penegak hukum (APH).
“Ketika pemberitaan negatif muncul di media tahun 2021, simpanan nasabah sempat turun beberapa miliar rupiah. Tapi kemudian dengan MoU tersebut nasabah masih loyal dan masih sangat percaya untuk menempatkan simpanannya di BPR Bank Kota Kediri,“ kata Poppy yang juga sempat merangkap Direktur Bisnis BPR Kota Kediri dari Juni 2021 sampai Juni 2023.
Upaya pembenahan tata kelola tersebut berbuah manis. Pada 2022, BPR Bank Kota Kediri pertama kalinya meraih laba Rp 347 juta setelah rugi tiga tahun berturut-turut. Tahun 2018, laba BPR ini hanya Rp 261 juta, kemudian pada 2019 jadi rugi Rp 1,6 miliar. Selanjutnya tahun 2020 kembali rugi Rp 2,6 miliar dan 2021 rugi Rp 2,4 miliar. “Di tahun kedua saya pada 2022 mulai surplus Rp 347 juta sesuai audit KAP,” ucapnya.
Pada periode 2022-2023, rasio kesehatan bank juga sudah mulai membaik semua, kecuali rasio NPL di mana per Desember 2023 sebesar 28,45 persen dan NPL Net sebesar Rp 10,02 persen. Untuk menurunkan rasio NPL ini, BPR Bank Kota Kediri sudah menghentikan lending untuk cabang Malang yang selama ini memberi kontribusi hampir 70 persen terhadap NPL perusahaan.
Untuk rasio yang lain sudah bagus seperti KPMM (21,02%), ROA (2,42%), BOPO (85,10%), LDR (63,48%), CR (19,82%), NIM (8,74%), MIAPB (165,73%), dan modal inti Rp 6,165 miliar. Meskipun Pemkot Kediri tidak memberikan modal tidak disetor, modal inti BPR Bank Kota Kediri tahun 2023 sudah mencapai Rp 6,165 miliar.
“Ini sudah memenuhi ketentuan OJK tentang pemenangan modal inti minimum BPR. Ini dari laba yang saya tahan. Jadi laba Rp 1,2 miliar tahun 2023 saya jadikan tambahan modal,” tuturnya.
Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, pendapatan operasional BPR Bank Kota Kediri tahun 2023 turun dari Rp 9,32 miliar pada 2022 menjadi Rp 7,46 miliar. Penurunan pendapatan operasional ini sebagai dampak penghentian layanan fintech oleh OJK pada akhir 2022.
Namun, beban operasional juga menyusut dari Rp 8,83 miliar menjadi Rp 6,19 miliar pada 2023. Ini yang membuat laba operasional meningkat signifikan dari Rp 486,27 juta menjadi Rp 1,26 miliar.
Di sisi lain pendapatan nonoperasional juga naik dari Rp 17,37 juta menjadi Rp 738,16 miliar. Beban nonoperasional naik dari Rp 156,24 jutamenjadi Rp 786,28 juta, sedangkan rugi nonoperasional turun menjadi Rp 48,11juta dari tahun 2022 yang rugi Rp 138,87 juta. Jumlah laba berjalan pada 2023 naik signifikan dari Rp 347,4 juta menjadi Rp 1,21 miliar.
Sementara itu, kredit BPR Bank Kota Kediri pada 2023 meningkat 3,05 persen dari Rp 32,47 miliar pada 2022 menjadi Rp 33,46 miliar. Demikian pula tabungan naik 18,47 persen dari Rp 22,98 miliar menjadi Rp 27,22 miliar. Sedangkan deposito meningkat 27,27 persen dari Rp 15,65 miliar menjadi Rp 19,92 miliar. Kenaikan kinerja ini membuat aset BPR naik 13,34 persen dari Rp 49,06 miliar menjadi Rp 55,6 miliar.
Belajar dari pengalaman pengurus BPR sebelumnya yang tersangkut kasus hukum, menurut Poppy, pihaknya kini sangat berhati-hati dalam mengucurkan kredit. “Kita berusaha melempar kredit yang sangat aman, yaitu kredit ASN dan pegawai honorer Pemkot atau P3K,” tutur Poppy.
Pada 2023, total kredit multiguna baik dari ASN dan non-ASN mencapai Rp 11,41 miliar. Kredit ASN termasuk pegawai honorer Pemkot mencapai Rp 11,07 miliar, sedangkan kredit non-ASN hanya Rp 337,99 juta. Untuk kredit ASN ini, pihaknya sudah menjalin kerja sama atau MoU dengan 48 instansi dengan 200 nasabah. “Kami bersaing dengan Bank Jatim untuk meraih captive market ASN ini,” ucapnya.
Berdasarkan penilaian risiko posisi Desember 2023 baik dari sisi kredit, opersional, kepatuhan dan likuiditas semuanya dengan peringkat risiko 3 atau Sedang. Sedangkan untuk tata kelola perusahaan, nilai komposit BPR Bank Kota Kediri sebesar 2,4 dengan peringkat Baik.
Terobosan dan Inovasi
Ada beberapa inovasi yang dilakukan manajemen untuk meningkatkan kinerja bisnis dan tata kelola perusahaan. Pertama adalah penandatanganan pakta integritas untuk seluruh karyawan. Kebijakan ini sangat efektif dalam penerapan tata kelola perusahaan yang sehat dan berkelanjutan. “Pakta integritas ini yang menyelamatkan saya ketika digugat sejumlah mantan karyawan,” tuturnya.
Inovasi selanjutnya adalah pemenuhan kepengurusan sesuai ketentuan yaitu pengisian jabatan Direktur Bisnis dan Anggota Dewan Pengawas. Pihaknya juga melakukan pengkinian kebijakan dan SOP sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk KPI, pada 2023 belum berjalan secara optimal karena gaji belum disesuaikan dengan remunerasi terbaru dan masih menggunakan gaji tahun 2019 ketika masih rugi. “Kami baru menyesuaikan remunerasi tahun 2024 ini,” kata dia.
Sedangkan reward sudah berlaku berupa insentif penjualan dan penagihan serta tunjangan kinerja akhir tahun. Manajemen juga melakukan penyesuaian (update) CBS sesuai ketentuan OJK dan temuan LHP misalkan Otorisasi berjenjang menggunakan mobile.
Poppy juga menyatakan bahwa tahun ini pihaknya belum fokus pada pengembangan digital di BPR Bank Kota Kediri. Pihaknya masih fokus pada penyehatan bank dan kinerja bisnis. Setelah menjadi bank yang sangat sehat sesuai ketentuan OJK, BPR Bank Kota Kediri kemungkinan baru pada 2025 akan fokus pada digitalisasi layanan dan operasional bank.
Sedangkan untuk peningkatan kompetensi SDM, Direksi, Komisaris/Pengawas, beberapa upaya yang dilakukan antara lain Pelatihan Penjualan, Pelatihan Analisa Kredit, Pelatihan Penagihan, Pelatihan Pelaporan Manajemen Risiko dan Tata Kelola, Pelatihan Penyusunan RBB, Pelatihan Audit, Pelatihan SDM, Pelatihan APU PPT, dan Pelatihan SAKEP.
Inovasi bisnis lainnya adalah sistem penagihan bekerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) yaitu Kejaksaan yang bisa menjadi shock therapy bagi debitur sehingga ada pengembalian angsuran. “Dari tahun 2022 sampai sekarang kita bisa masuk Rp 2 miliar dari penagihan dengan APH. Yang hapus buku bisa masuk Rp 1,5 miliar. Itu yang membuat laba kami meningkat,” tuturnya.
Dengan kerja sama tersebut, kata Poppy, karyawan BPR juga menjadi paham terhadap hukum dengan segala jenis konsekuensi dan risiko.
Selain kinerja yang membaik, BPR Bank Kota Kediri pun sudah memberikan kontribusi dalam mendukung pembangunan daerah lewat Dagulir (Dana Bergulir) untuk UMKM yang sejak 10 Februari 2021 berganti nama jadi Kurnia.
Pada periode 10 Februari 2021 hingga 31 Desember 2023, portofolio Kurnia sebesar Rp 7,8 miliar dan dapat tersalurkan sebesar Rp 10,5 miliar dengan 659 debitur. “Kurnia ini suku bunganya sangat murah, 2 persen. Ini bentuk kepedulian kami kepada UMKM di Kota Kediri,” kata Poppy.