Jakarta, TopBusiness – Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira sukses meraih penghargaan Top BUMD Awards 2024 dengan level Bintang 5. Keberhasilan tersebut tak lepas dari komitmennya terhadap industri kecil di Kabupaten Purbalingga.
Tak hanya itu, Sri Aprilia selaku Direktur Utama BPRS Buana Mitra Perwira juga didaulat sebagai Top CEO BUMD 2024 karena dinilai sukses dalam menjalankan visi dan misi perusahaan, khususnya terhadap pengembangan ekonomi daerah.
Selain itu, Dyah Hayuning Pratiwi selaku Bupati Purbalingga juga berhasil meraih penghargaan bergengsi sebagai Top Pembina BUMD 2024 karena dinilai memiliki komitmen kuat terhadap eksistensi BPR.
Acara puncak penghargaan Top BUMD Awards 2024 berlangsung di Hotel Raffles Jakarta, Rabu (20/3/2024).
Penyelenggara penghargaan tersebut adalah Majalah TopBusiness, bekerjasama dengan Institut Otonomi Daerah (I-Otda). Didukung pula oleh Lembaga Kajian NawaCita (LKN), PPM Manajemen, Sinergi Daya Prima, Dwika Consulting, Melani K. Harriman & Associate, Solusi Kinerja Bisnis (SKB), beberapa staf pengajar dari Universitas Indonesia dan Universitas Padjajaran, dan lain-lain.
Top BUMD Awards 2024 mengangkat topik sebagai berikut: “Penguatan Tata Kelola dalam Membangun Kinerja Bisnis dan Layanan BUMD”.
Ketua Penyelenggara Top BUMD Awards 2024, M. Lutfi Handayani, mengatakan bahwa, dengan tema tersebut, yang dinilai dari BUMD adalah keberhasilan kinerja dan layanan.
“Dan tentunya, kebijakan dan implementasi tata kelola perusahaan yang baik (GCG/good corporate governance) dalam mendukung peningkatan kinerja dan layanan BUMD,” kata Lutfi yang juga Pemimpin Redaksi Majalah TopBusiness tersebut.
Melalui kegiatan ini, pihaknya ingin mendorong adanya implementasi tata kelola perusahaan yang baik atau GCG dan dilakukannya inovasi-inovasi dari BUMD-BUMD di Indonesia untuk meningkatkan kinerja dan layanan BUMD.
Kegiatan Top BUMD ini, kata Lutfi, selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2017 tentang BUMD pasal 7 dan pasal 8, bahwa pengelolaan BUMD harus didasarkan pada tata kelola perusahaan yang baik.
“Jika GCG dan inovasi ditularkan ke semua BUMD, mudah-mudahan nanti semakin banyak BUMD-BUMD yang top, BUMD-BUMD yang hebat, yakni BUMD-BUMD yang terus melakukan inovasi dan perbaikan dalam pengelolaan usahanya. Mudah-mudahan perekonomian di daerah maupun tingkat nasional terus tumbuh berkelanjutan,” tuturnya.
Lutfi menjelaskan pula bahwa Top BUMD Awards 2024 diikuti oleh 215 BUMD dari total sekitar 1.133 BUMD di Indonesia. “Angka 215 tersebut merupakan jumlah yang mengikuti seleksi secara lengkap hingga wawancara dengan Dewan Juri Top BUMD Awards 2024,” kata dia.
“Tahun ini, merupakan penyelenggaran Top BUMD Awards yang kesembilan kali. Penghargaan ini berlangsung sejak tahun 2016,” kata dia lagi.
Ciri khas/pembeda Top BUMD Awards adalah adanya ‘sesi nilai tambah’ dalam wawancara penjurian. Di situ, di akhir wawancara penjurian, Dewan Juri memberikan rekomendasi-masukan kepada setiap BUMD, untuk peningkatan kinerja dan layanan.
“Sesi nilai tambah menjadi sesi yang diminati oleh BUMD dari tahun ke tahun. Tak jarang, saat mendapatkan rekomendasi di tahun tertentu, di tahun berikutnya, hasil rekomendasi tersebut sudah berjalan,” Lutfi mengimbuhkan.
Perlu Bersinergi
Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Horas Maurits Panjaitan, dalam sambutannya mengatakan, pemerintah mengharapkan BUMD-BUMD yang ada di Indonesia terutama yang bergerak di bidang pangan bisa mendorong pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Badan usaha tersebut diharapkan menjadi pionir untuk menekan tingkat inflasi.
“BUMD-BUMD ini kita harapkan bisa membantu dalam rangka membantu harga pasar, pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah,” ujar dia.
Bagi BUMD lainya seperti perbankan, infrastruktur, air minum, serta aneka usaha, diharapkan bisa bersinergi dan berkolaborasi meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan BUMD juga diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskal di daerah.
“Tapi jika hal ini tidak terjadi, BUMD justru bisa menjadi beban bagi pemerintah daerah itu sendiri. Ini hal yang menjadi perhatian kita bersama. Kami harapkan seluruh stakeholder bisa menjaga hal tersebut tidak terjadi,” ujar Horas.
Berdasarkan data, kata dia, jumlah BUMD di Indonesia saat ini ada 1.133 BUMD yang tersebar di 546 pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut, ada 1.084 BUMD yang aktif dan 49 tutup sementara. BUMD tersebut terdiri atas Bank Pembangunan Daerah (BPD), BPR milik Pemda, BUMD air minum, BUMD agro, BUMD migas, BUMD pasar termasuk pariwisata serta aneka usaha lainnya.
Total aset BUMD saat ini ada sekitar Rp 899,45 triliun dan ekuitas Rp 236,6 triliun dengan total laba mencapai Rp 29,6 triliun. Sedangkan dividen yang dibagikan ke pemerintah daerah mencapai Rp 13,02 triliun. Jumlah direksi saat ini ada 1.997 orang, dewan pengawas atau komisaris ada 1.990 orang, dan pegawai atau karyawan sebanyak 153.760 orang.
Penggerak Ekonomi Rakyat
BPRS Buana Mitra Perwira menjadi perbankan milik daerah yang konsisten mendukung ekonomi masyarakat, khususnnya bagi pelaku industri kecil (mikro) di Kabupaten Purbalingga.
““BPRS Buana Mitra Perwira hadir sebagai salah satu penggerak ekonomi rakyat,” ungkap Sri Aprilliawati Mahtukhah selaku Direktur Utama BPRS Buana Mitra Perwira dalam acara penjurian TOP BUMD Awards 2024 secara virtual, Selasa (13/2/2024).
Perhatian BPRS Buana Mitra Perwira terhadap industri kecil tak lepas dari upaya perbankan dalam mendukung peningkatan ekonomi keluarga dengan melahirkan produk perbankan, seperti iB Mitra Barokah dengan prinsip syariah. “Ada beberapa produk yang tidak kami sebutkan semaunya. Tapi intinya produk kami ini dengan akad-akad prinsip syariah seperti iB Mitra Barokah,” katanya.

iB Mitra Barokah, lanjut Aprilliawati, merupakan produk unggulan bagi pelaku industri kecil seperti pedagang pasar, pedagang kaki lima dan sejenisnya. Bahkan untuk produk tersebut, BPRS Buana Mitra Perwira memberikan layanan terbaik dengan metode Pick up Service alias mengunjungi langsung setiap hari.
“Itu (iB Mitra Barokah) adalah produk kami untuk pedagang-pedagang pasar dan pedagang kaki lima yang menjadi sasaran kami kunjungan setiap hari melalui teknik pick up service dan ini menjadi unggulan bagi masyarakat karena kemudahan layanan dan juga kemudahan proses dalam pembayaran,” ujarnya.
“Jadi pedagang-pedagang tidak perlu datang kekantor kami, kami lakukan pelayann dengan datang langsung ke tempat usaha dan dengan layanan yang cepat,”lanjutnya.
Selain itu, untuk meminimalkan risiko usaha, BPRS Buana Mitra Perwira memberikan pembinaan terhadap nasabah-nasabah dengan mengadakan peretemuan kelompok setiap minggu. Langkah ini sebagai upaya mengedukasi masyarakat agar dapat meningkatkan usahanya dan terhindar dari kredit macet atau gagal bayar.
“Kami bekerjasama dengan pihak ketiga seperti koperasi sehingga kami bisa menjaga prudential banking dalam hal screening nasabah dan penjagaan pembayaran kewajiban karena ada pertemuan kelompok setiap semingu sekali,” beber Aprilliawati.
“Pada awalnya mereka tidak bankabel, pada awalnya pasti mereka memiliki pembiayan macet tapi kita coba sembuhkan dengan cara pertemuan rutin, penggunaan dana sesuai yang disharing ketika ada kumpulan sehinga berharap mereka memiliki kondisi finansial yang lebih baik,”
Tak hanya itu, untuk mendukung ekonomi Masyarakat, BPRS Buana Mitra Perwira juga menggandeng kelompok-kelompok potensial seperti kelompok Perempuan NU, koperasi dan sejenisnya agar mereka dapat edukasi dan dukungan untuk peningkatan pendapatan.
“Harapan kami setelah ada kelompok-kelompok ini kedepnanya kami bisa mendapatkan offtaker-offtaker untuk bagaiman merubah yang miskin menjadi tidak miskin, bahkan memliliki usaha melalui perdagangan yang kami datangkan untuk mereka,” tegasnya.
Minimnya literasi keuangan menjadi salah satu penyebab rentannya masyarakat terjebak jasa keuangan ‘nakal’ seperti rentenir. Oleh sebab itu, melalui program yang digagas BPRS Buana Mitra Perwira dengan produk iB Mitra Barokah bisa membantu masyarakat industri kecil terlepas dari jerat utang rentenir dan sejenisnya.
“Jadi di Purbalingga untuk rentenir masih sangat tinggi (seperti) bank harian masih banyak sekali, baik di pasar maupun di rumah-rumah,” beber Aprilliawati saat ditanya dewan Juri terkait kontribusi BPRS Buana Mitra Perwira dalam berantas rentenir.
Upaya literasi keuangan terhadap masyarakat ini terus dilakukan BPRS Buana Mitra Perwira yang tersebar di seluruh Kabupaten Purbalingga dengan menggandeng stakeholder terkait.
“Produk-produk yang kita luncurkan, kita masih berusaha menguasa 18 kecamatan yan ada di kami dan sekarang baru menguasai di 5 kecamatan denga total 300 orang. Kami akan menggunakan jejaring baik melalui kelompok perempuan NU (Fatayat dan Muslimat) maupun kelompok-kelompok di desa-desa,”
Sebagai informasi, BPRS Buana Mitra Perwira didirikan pada tahun 2004 dengan komposisi sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Koperasi Serba Usaha Buana Nawa Kartika milik warga Nahdlatul Ulama Kabupaten Purbalingga.
Editor: Nurdian