Jakarta, TopBusiness – Sebagai BUMN di bawah Kementerian Keuangan, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF tentu saja konsisten dalam mengimplementasikan Governance, Risk, dan Compliance (GRC). Bahkan saat ini, penerapan GRC itu sudah terintegrasi dan berjalan beriringan dengan ESG (environmental, social, and governance) serta SDGs (Social Development Goals).
Penerapan GRC ini pun telah terbukti mampu menyukseskan program pemenuhan perumahan bagi masyarakat. Seperti yang pernah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Securitization Summit 2022 lalu, “Keinginan untuk mengejar kebutuhan 12 juta backlog begitu besar, namun kemampuan untuk menggunakan APBN saja, tidak akan bisa mengejar secara cepat.”
Makanya hadirlah peran SMF, menjadi salah satu yang mengatasi masalah backlog di sektor perumahan itu. Dan tentu saja dalam aplikasinya, SMF mampu menjalankan tugas di sektor perumahan itu berkat ditopang implementasi GRC, ESG dan sekaligus mewujudkan SDGs. Dan bahkan dibuktikan dengan penerbitan obligasi sosial atau social bonds.
“Pemerintah memiliki keterbatasan dana untuk mendukung pembiayaan perumahan, khususnya untuk program subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), maka diperlukan kehadiran Special Mission Vehicle (SMV) untuk mengatasi hal tersebut. Dan SMF sebagai SMV di bawah Kemenkeu hadir untuk itu,” jelas Bonai Subiakto (Direktur Keuangan & Operasional), saat mengawali presentasi penjurian TOP GRC Awards 2024 secara online, Selasa (23/7/2024).
Hadir mendampingi saat sesi penjurian itu adalah Primasari Setyaningrum (Sekretaris Perusahaan), Tribudi Setiawan (Kepala Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan), Febrina Sri (Kepala Divisi Teknologi Informasi), Wisnu Prihartono (Kepala Satuan Pengawasan Intern), Heru Abrianta (Kepala Divisi Keuangan & Penyelesaian Transaksi), Aldino Sinatra (Kepala Bagian Komunikasi Perusahaan & Hubungan Pemangku Kepentingan), Dyah Ratna (Kepala Bagian Manajemen Risiko), Hendry Alfiansyah (Staf GCG & Kebijakan Internal), Haryanti Novitasari (Staf Enterprise Risk Management), dan Claudia Meliana (Staf Sekretaris Perusahaan).
Keberhasilan kiprah SMF ini terlihat dari tingkat Balance Scorecard (BSC) yang terus meningkat dan kinerja keuangan yang terus terkerek naik. Untuk BSC tahun 2023 lalu sebesar 107,86% atau naik dari tahun-tahun sebelumnya yakni sebesar 105,65% (2022) dan 100,68% (2021). “Pencapaian BSC sepanjang tahun2021 hingga 2023 itu diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (EY),” katanya.
Untuk kinerja keuangan juga masih moncer. Sampai dengan kuartal IV 2023 lalu, asset tercatat lebih tinggi dari posisi akhir tahun 2022 (year on year) yakni mencapai Rp45,70 triliun. Begitu juga dengan liabilitas (Rp27,47 triliun) dan ekuitas (Rp18,23 triliun).
Adapun dari sisi laba-rugi, pendapatan yang diperoleh Perseroan hingga akhir tahun 2023 itu juga meningkat menjadi Rp2,09 triliun dari sebelumnya Rp1,77 triliun. Dan menghasilkan laba bersih sebesar Rp463 miliar dari sebelumnya di Rp 418 miliar.
“Semua indicator keuangan meningkat. Dengan pencapaian dari RKAP rata-rata di atas 100%. Untuk aset tercapai 120% dari RKAP, liabilitas sebesar 138%, ekuitas 100%, pendapatan 104%, Beban, pajak, dan CKPN 103%, dan laba bersih 108%,” ungkap Bonai.
Penguatan GRC dan IT
Dengan kinerja yang apik itu, diakuinya, tak lepas dari performa GRC yang matang. Bahkan dalam aplikasinya, PT SMF sudah menerapkan digitalisasi atau IT. Untuk Good Corporate Governance (GCG) misalnya, kiprah di SMF terus mengalami peningkatan. Tahun 2020 di angka 84,79, lalu di 2021 sebesar 86,92, tahun 2022 di angka 87,34, dan di 2023 lalu naik lagi menjadi 89,03. “Semuanya di-assessment oleh BPKP,” ucapnya.
Dan dalam memanfaatkan IT untuk mendukung implementasi GRC juga sudah menguat. Untuk 2023 lalu, pondasi focus pada pemutakhiran IT Governance, Infrastruktur TI untuk Mitigasi Bencana, IT DRP (Disaster Mitigasi Plan, dan Peningkatan Keamanan TI. Dengan Skor IT Maturity Level tahun 2023 ada di angka dari Asesor oleh GNV.
Dalam hal IT ini ada tiga hal yang dikembangkan terkait pengendalian Information Security. Pertama, dalam Preventive. Penerapan pengendalian untuk mencegah terjadinya pelanggaran keamanan system informasi, Penerapan 3rdLayer Security (Firewall– WAF– End Point AV), Implementasi SSO (Single Sign-On), MFA (Multi Factor Authenticaton), PAM (Previllage Access Management), Implementasi Captcha pada Aplikasi, Implementasi AD-Active Directory (minimum password 8 character, change password 90 hari, standarisasi device).
Kedua, Detective. Penerapan pengendalian untuk mendeteksi terjadinya peranggaran keamanan system informasi, Microsoft Secure Score o Score CardLevel Security Asessment, Vulnerability Asessment (VA), Penetration Test (Pentest), dan Remediasi, melakukan perbaikan/tindaklanjut atas temuan celah keamanan TI.
Dan ketiga, Response & Recovery. Penerapan pengendalian untuk menjaga kelangsungan operasianal system TI (min. 1x setahun), Sistem Mirroring/Replikasi DC-DRC, Implementasi Backup Restore ke Tape/Catridge, Switch Over DC– DRC, dan BCP, DRP & DR Drill.
Selanjutnya, kata Bonai, SMF juga sudah memiliki sederet aturan manajemen risiko yang terkoleksi dalam Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko (KPMR).
KPMR ini adalah sebuh dokumen Kebijakan dan Prosedur yang berisi mengenai ketentuan mengenai methodology serta proses manajemen risiko pada Perseroan. KPMR juga Kumpulan dari kebijakan manajemen risiko di Kemenkeu dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) plus ISO 3100 Risk Managemet (Standard Framework Manajemen Risiko).
Risiko di SMF sendiri didapat dari proses penyusunan risk register berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan risiko yang berpotensi untuk dihadapi. Yang terdiri dari Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko SDM, dan Risiko Keuangan.
“Proses pemetaan risiko ini berdasarkan severity and likelihood yang akan dituangkan di dalam Laporan Profil Risiko. Dan Laporan Profil Risiko itu dilaporkan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Regulator. Secara Bulanan, Triwulanan, dan Tahunan,” tegas dia.
SMF juga sudah memiliki Risk Maturity. Dan dalam penilaiannya, Kerangka Penilaian Maturitas Manajemen Risiko yang menjadi acuan penerapan manajemen risiko di Perseroan adalah The Risk Maturity Model (RMM) dari Risk and Insurance Management Society (RIMS) dengan menggunakan metode penilaian yang sederhana yang kebutuhan Perseroan. “Dan di 2023 lalu level Risk Maturity kami ada di Level 3 (Repeatable),” ujarnya.
Lantas bagaimana dengan Compliance? SMF tentu sangat patuh terhadap aturan yang ada. Kata Bonai, tercatat ada 198 Peraturan Eksternal, Dimana dal hal ini Perseroan terbagi dalam banyak Perusahaan. Sebagai Emiten, PPSP, Pemberi Kerja, Wajib Pajak, Badan Usaha, Lembaga Jasa Keuangan, SMV, BUMN, dan Lembaga Jasa Keuangan NonBank.
“Perseroan ini diatur oleh Undang-Undang, Pemerintah (Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah), Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri), Otoritas Jasa Keuangan (POJK dan SEOJK), IDX, Bank Indonesia, dan lainnya. Dengan hasil audit kepatuhan tahun 2023 lalu adalah ‘Tidak terdapat temuan material’,” tandas dia.
Implmentasi ESG dan SDGs
Dalam hal ESG dan SDGs, SMF juga sangat concern dalam aspek ini. Dengan beberapa program yang mendukung terciptanya ESG dan SDGs itu adalah Program KPR FLPP, KPR Mikro Perumahan dan RtO, Pembiayaan Homestay di Destinasi Wisata, Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh, dan Program Green Initiatives Perseroan.
Selain itu, SMF juga bekerja sama dengan Gamma Waste System dalam pengelolaan sampah. “Salah satu campaign yang kami lakukan adalah mengubah sampah menjadi barang fungsional untuk dijadikan souvenir Perseroan kepada pihak Eksternal maupun Internal,” ujarnya.
Bahkan, dalam hal penerbitan surat utang juga sudah memperhatikan ESG. “Jadi komitmen PT SMF (Persero) dalam mengembangkan ESG ini diwujudkan dengan penerbitan Obligasi dan Sukuk Berwawasan Sosial (Social Bonds) yang pertama kali di Indonesia pada tahun 2023 lalu,” imbuh Bonai.
Yaitu untuk penerbitan Obligasi Sosial sebesar Rp500 miliar dan penerbitan Sukuk Sosial sebanyak Rp200 miliar. Dengan tanggal pencatatan 27 Desember 2023.
Dijelaskan Bonai, seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Berwawasan Sosial ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk membiayai kembali Kegiatan Pembiayaan Perumahan dan Permukiman untuk meningkatkan kepemilikan rumah dan meningkatkan ketersediaan proyek perumahan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.