Jakarta, TopBusiness – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai, asumsi makro pertumbuhan ekonomi pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2025 masih berada di 5,3 persen. Hal ini jauh dari target presiden terpilih Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen.
Researcher, Center of Macroeconomics and Finance INDEF, Riza Annisa Pujarama, mengatakan bahwa hal tersebut merupakan perhitungan yang rasional walau terkesan tidak optimis.
“Jadi memang targetnya kan mencapai 8 persen sementara di asumsi makro RAPBN 2025 relatif tidak optimistis gitu ya. Kalau saya melihatnya gini, itu rasional, menurut saya ini yang paling rasional dibanding target-target sebelumnya walaupun kurang optimistis,” terang Riza seperti dikutip, Senin (19/8/2024).
Dia menilai, perhitungan tersebut rasional karena beberapa aspek yang sedang terjadi. Dalam hal ini, perekonomian Indonesia sedang mengalami penurunan daya beli dalam tiga bulan terakhir. “Penurunan daya beli sedang turun, sektor manufaktur sedang turun, dan hal lainnya lagi, kemudian ekonomi global juga berpengaruh,” lanjutnya.
Menurut dia, jika Indonesia ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen maka hal yang harus dilakukan pertama kali adalah menaikkan daya beli masyarakat. Hal ini karena lebih dari 50 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia adalah konsumsi masyarakat.
“Pendapatan, pendapatannya dari mana, dari pekerjaan, pekerjaannya dari mana, sektor mampu menyerap banyak tenaga kerja adalah sektor pertanian dan sektor industri manufaktur. Di mana sektor ini sedang mengalami perlambatan, ini yang perlu diperbaiki,” terang Riza.
Pengamat lainnya, Ariyo D.P. Irhamna – Researcher, Center of Industry, Trade, and Investment dari INDEF memandang bahwa belum bisanya pertumbuhan ekonomi mencapai angka 8 persen juga dipengaruhi sosok pemimpin dalam hal ini Jokowi yang merupakan seorang populis.
Dalam hal ini, Jokowi kerap menyalurkan anggaran terbesar pada bantuan sosial yang dianggap justru memanjakan masyarakat.
“Kita lihat alokasi untuk bantuan sosial yang sangat meningkat namun tersebar, itu meningkat drastis. Itu tercermin ya, itu tidak bisa mendorong pertumbuhan sampai 8 persen. Jadi kenapa tertahan di 5 persen karena pemimpinnya populis, beliau yang dipikirkan bagaimana citranya baik,” ungkapnya.
Ke depan, Ariyo berharap agar presiden terpilih yaitu Prabowo tidak lagi mengedepankan sosok sebagai pemimpin yang populis. Ia juga memprediksi jika Prabowo berani untuk tidak lagi berfokus pada bantuan sosial, masyarakat mungkin akan kurang puas,
Asumsi Makro RAPBN 2025
Asumsi dasar makro untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI di Gedung Nusantara MPR RI/DPR RI/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Kendati disampaikan Jokowi tetapi APBN 2025 akan menjadi guidance bagi pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto. Inflasi akan dijaga pada kisaran 2,5 persen. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2 persen.
Pertumbuhan ekonomi yang hanya 5,2 persen mengindikasikan pemerintahan baru tidak terlalu agresif. Padahal, dalam berbagai kesempatan, Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi 6-8 persen.
Pertumbuhan ekonomi bahkan sama dibandingkan target tahun ini yakni di kisaran 5,2 persen. Sebagai catatan, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,08 persen pada semester I-2024 .
Sebagai catatan, Jokowi langsung menargetkan pertumbuhan ekonomi tinggi sebesar 5,7 persen pada 2015 atau tahun pertamanya, Padahal, realisasi pertumbuhan pada 2014 hanya 5,06 persen.
“Karena kondisi ekonomi global yang masih relatif stagnan, pertumbuhan ekonomi kita akan lebih bertumpu pada permintaan domestik. Daya beli masyarakat akan dijaga ketat, dengan pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, serta dukungan program bansos dan subsidi,” papar Jokowi.
Kemudian nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) akan berada di kisaran Rp16.100/US$, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun berada di 7,1 persen. Pemerintah akan selalu responsive terhadap dinamika moneter dunia.
Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada pada US$82 per barel. Lifting minyak diperkirakan mencapai 600 ribu barel per hari dan gas bumi mencapai 1.005 juta barel setara minyak per hari.
Sebagai catatan, RAPBN 2025 akan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama 30 hari kerja dan disyahkan di Sidang Paripurna. Namun, karena ini RAPBN awal Prabowo maka membuka kemungkinan diubah melalui RAPBN-Perubahan di awal tahun.