Jakarta, TopBusiness — Sampai pada akhir Mei (29/05), stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 4 juta ton, tertinggi dalam statistik nasional. Sementara pada Juni 2025, BPS mengumumkan adanya inflasi year-on-year (yoy) sebesar 1,87% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,27 dan angka inflasi month-on-month (mom) sebesar 0,19%.
Beras menjadi komoditas dominan yang menyumbangkan adanya inflasi (0,04%), disusul oleh cabai rawit dan bawang merah.
“Surplus beras tertinggi, bersamaan dengan andil besarnya komoditas ini terhadap inflasi, merupakan sebuah anomali. Terlebih lagi, inflasi yoy tertinggi sebesar 3,00% berada di Papua Selatan, tempat di mana proyek food estate tengah dikembangkan,” ungkap Bhima Yudhistira selaku Direktur Eksekutif CELIOS, dalam keterangan resminya, Senin (7/7/2025).
Rata-rata harga beras berbagai kualitas di Indonesia Timur (Zona 3, yang meliputi Maluku dan Papua) sebesar Rp19.634/kg pada pekan pertama Juni. Harga ini jauh melebihi HET Zona 3 yang sudah ditetapkan sebesar Rp13.500-15.800/kg. Harga tertinggi di zona ini adalah Kabupaten Intan Jaya Rp54.772/kg, Kabupaten Puncak Rp45.000/kg, dan Kabupaten Pegunungan Bintang R 40.000/kg pada medio Juni 2025.
Bhima menilai bahwa ketimpangan pasokan dengan lonjakan harga di zona tertentu menunjukkan proses kebijakan distribusi yang tidak merata dan rantai pasok yang tidak efisien.
Hal ini salah satunya ditengarai oleh tercecernya gabah kering atau beras selama proses distribusi yang panjang. Neraca Bahan Makanan (NBM) BPS tahun 2018-2020 menunjukkan penyusutan kuantitas gabah karena tercecer sebesar 4,92% dari total produksi.
Selain menguraikan masalah rantai logistik, Direktur Studi Sosio-Bioekonomi CELIOS, Fiorentina Refani, juga mengungkapkan bahwa ketimpangan harga beras di daerah timur terkait dengan politik beras-isasi sebagai rancang bangun pangan nasional yang dibuat pemerintah.
Politik beras-isasi menciptakan ketergantungan pangan masyarakat timur terhadap beras. Ditambah dengan faktor konversi lahan masif untuk industri ekstraktif, ini akan semakin mengekspos masyarakat di Maluku-Papua terhadap potensi kerentanan pangan.
“Soal ketimpangan pangan ini coba kita lihat saja Maluku Utara yang akhir-akhir ini jadi spotlight publik karena ekspansi tambang dan smelter nikel. Di 2022 total ada 108 izin usaha pertambangan (IUP) dengan cakupan wilayah mencapai 637.370 hektar atau seperlima luas wilayah provinsi tersebut. Belum lagi menghitung konsesi yang dikeluarkan dari 2022-2025 kan,” tutur Fio.
Ratusan ribu hektar konsesi yang terintegrasi dalam industri hilirisasi nikel tersebut merambah hutan dan pertanian produktif. Konsekuensinya, area perladangan warga menyusut drastis sehingga mengurangi pasokan pangan lokal dan akhirnya bergantung pada konsumsi beras.
Berdasar data yang dihimpun CELIOS dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Maluku Utara, sekitar 85% dari total konsumsi beras provinsi ini harus didatangkan dari daerah lain seperti Surabaya dan Makassar.
Fio menambahkan, “Indonesia adalah mega-biodiversity country nomor dua di dunia setelah Brasil. Sayangnya, pola konsumsi kita tidak beragam dan bergantung pada bahan pokok beras. Sistem agrikultur Indonesia hanya diarahkan pada komoditas terbatas, macam ekspansi beras pada daerah yang tidak sesuai secara ekologi maupun budaya masyarakatnya. Ini adalah bentuk pelaparan sistemik yang dilakukan pemerintah.”
Menukil data yang dihimpun Food and Agriculture Organization (2014), asupan gizi protein dan vitamin Indonesia rendah, namun tinggi karbohidrat. Asupan karbohidrat harian rata-rata orang Indonesia sebesar 56%, lebih tinggi dari standar 34% seperti yang direkomendasikan komisi ilmuwan dunia (EAT-Lancet Commission).
Padahal Indonesia memiliki 100 jenis kacang-kacangan, 450 jenis buah-buahan, 250 jenis sayuran dan jamur yang bisa menunjang kecukupan asupan protein harian. Hal ini mengindikasikan bahwa keragaman konsumsi pangan di Indonesia cukup rendah
Selain mengkritisi soal sistem agrikultur Indonesia yang hanya berfokus pada komoditas tertentu, Viky Arthiando selaku peneliti Sosio-Bioekonomi CELIOS, juga memaparkan pentingnya pengembangan perekonomian dan pangan lokal.
“Diversifikasi pangan dan penciptaan market lokal artinya bisa memangkas rantai logistik yang berbelit-belit. Dengan begitu, ini bisa mereduksi harga pangan jadi lebih terjangkau sekaligus langkah nyata untuk menstimulus perekonomian masyarakat,” jelas Viky dalam sesi wawancara.
Ia juga menyebutkan soal kasus Pulau Enggano Juni 2025 untuk menekankan betapa krusialnya kelindan rantai logistik, kerentanan pangan, dan krisis ekonomi lokal. “Efisiensi jalur distribusi pangan harus jadi prioritas pemerintah untuk mengatasi ancaman krisis ekonomi yang dialami masyarakat,” pungkas Viky.
Sebelumnya, warga di Pulau Enggano, Bengkulu—pulau terluar yang berada di tengah samudera Hindia—tiga bulan terisolir. Gangguan ini menyebabkan konektivitas penumpang dan komoditas lumpuh sehubungan pendangkalan alur di Dermaga Pulau Baai. Padahal, Enggano memiliki produktivitas padi rata-rata 600-840 ton setiap kali panen dan banyak menyokong pangan Bengkulu.
Jejak pertambangan di banyak daerah, khususnya pulau-pulau kecil, juga membawa cerita pendangkalan muara akibat sedimentasi material yang dibawa oleh aliran sungai dari hulu.
Masifnya konsesi industri ekstraktif di daerah Timur membawa ancaman serupa yang dialami Pulau Enggano karena transportasi laut merupakan tulang punggung distribusi pasar mereka. Untuk itu, CELIOS menilai pemerintah sudah sepantasnya mengambil langkah melakukan moratorium tambang secara keseluruhan.