Berdasarkan riset gelaran Paramadina dan Indef, ojol bukan hanya memudahkan orang berpindah tempat, melainkan juga menciptakan dampak ekonomi yang sangat besar.
Ketika menggunakan jasa ojek online alias ojol, Irwan lebih banyak membayar secara tunai, dan memberikan uang lebih. Lantas berkata, “Uang kelebihannya, silakan dibawa. Tak usah ada kembalian.” Dan abang ojol yang sudah merogoh saku untuk memberikan kembalian, lantas mengucapkan terima kasih.
Ya, begitulah, karena paham kerasnya perjuangan abang ojol dalam mencari nafkah, Irwandi selalu berusaha memberikan uang tip ke abang ojol—begitu pula mungkin sebagian konsumen ojol lainnya. Berbeda dengan saat awal menjamurnya angkutan umum berbasis sepeda motor itu, kini pendapatan pengemudi ojol memang terbilang rendah, sering kali tak mencapai level UMP di sebuah kawasan.
Dan alhamdulillah serta Puji Tuhan, langkah taktis menaikkan pendapatan si abang ojol se-Indonesia sudah lahir. Itu antara lain dari keputusan yang dilansir oleh Presiden RI Prabowo Subianto, yakni Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 27 Tahun 2026, yang membuat porsi pendapatan untuk abang ojol mencapai 92% dari total 100%. Sebelumnya, porsi tersebut di angka 80%.
Dampak Ekonomi
Sebuah riset gelaran Paramadina Public Policy Institute (PPPI) bersama Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menegaskan besarnya peran sektor ini. Ojol bukan hanya memudahkan orang berpindah tempat, melainkan juga menciptakan dampak ekonomi yang sangat besar.
Riset itu menegaskan besarnya peran sektor ini. Ojol bukan hanya memudahkan orang berpindah tempat, melainkan juga menciptakan dampak ekonomi yang sangat besar.
Angkanya tidak main-main. Perhatikan, riset tersebut mencatat, ekosistem transportasi online berkontribusi terhadap penciptaan 5,53 juta lapangan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dari jumlah itu, sekitar 2,91 juta merupakan pengemudi aktif, sementara 2,62 juta lainnya lahir dari efek berantai—mulai dari pedagang makanan, kurir toko, admin pesanan, pemasok bahan baku, hingga pelaku usaha kecil yang terhubung dengan platform digital.
Artinya, satu pengemudi ojol tidak hanya mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Ia juga ikut menggerakkan roda ekonomi banyak orang.
Lebih jauh lagi, dampaknya terhadap perekonomian nasional juga sangat signifikan. Nilai kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan mencapai Rp565 triliun. Konsumsi rumah tangga terdorong, aktivitas UMKM meningkat, dan biaya distribusi menjadi lebih efisien.
Dengan kata lain, ojol bukan sekadar moda transportasi. Ia adalah economic enabler—penggerak ekonomi mikro yang mempercepat transaksi harian masyarakat.
Kenyamanan Pengemudi
Namun, di balik peran besar itu, ada realitas yang tak selalu nyaman bagi para pengemudi. Di layar ponsel, order mungkin terlihat sederhana: klik, jemput, antar, selesai. Tetapi di balik itu, ada persoalan yang jauh lebih kompleks—tarif, potongan komisi, pendapatan yang fluktuatif, hingga soal perlindungan kerja.
Ahmad Khoirul Umam, Managing Director PPPI sekaligus pemimpin riset ini, melihat bahwa industri ojol saat ini sedang berada di persimpangan penting. Menurutnya, tantangan terbesar adalah mencari keseimbangan antara tiga hal yang sama pentingnya: harga layanan yang tetap terjangkau bagi konsumen, kesejahteraan pengemudi, dan keberlanjutan bisnis perusahaan aplikasi. “Inilah trilema besar ekosistem ojek online,” demikian benang merah temuan riset tersebut.
Bagi konsumen, tarif murah tentu menyenangkan. Bagi pengemudi, tarif yang terlalu rendah bisa menggerus pendapatan. Sementara bagi perusahaan aplikasi, perang tarif dan promosi yang agresif dapat menekan margin usaha hingga membahayakan keberlangsungan bisnis.
Karena itu, solusi tidak bisa lahir dari pendekatan yang hitam-putih.
Nah, riset PPPI–Indef menawarkan sejumlah rekomendasi kebijakan yang cukup menarik. Salah satu yang paling mendasar adalah perlunya payung hukum yang lebih jelas bagi ojol.
Saat ini, posisi ojol dalam kerangka hukum nasional masih berada di area abu-abu. Regulasi tersebar di berbagai aturan turunan, tetapi belum memiliki fondasi kuat dalam undang-undang utama. Akibatnya, banyak kebijakan lahir secara parsial dan sering kali reaktif.
Ahmad Khoirul Umam menilai, Indonesia memerlukan definisi hukum yang tegas mengenai ojol, agar tidak terus terjebak dalam perdebatan status.
Selain itu, riset ini juga mendorong pemerintah menunjuk satu kementerian pengampu utama. Saat ini, urusan ojol bersinggungan dengan banyak lembaga—mulai dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian UMKM, hingga Kementerian Komunikasi dan Digital.
Ketika terlalu banyak dapur, masakannya sering sulit matang. Koordinasi lintas kementerian yang belum optimal membuat penataan industri berjalan lambat. Padahal, industri bergerak sangat cepat.
Isu lain yang tak kalah penting adalah soal tarif dan komisi. Begini, dalam perdebatan publik, potongan komisi aplikasi sering menjadi sumber keluhan pengemudi. Namun riset ini mengingatkan bahwa penetapan komisi sebaiknya tidak dilihat secara sederhana. Komisi ideal harus mempertimbangkan kesehatan seluruh ekosistem—mulai dari kualitas layanan, keberlangsungan aplikasi, hingga daya beli konsumen.
Begitu pula dengan tarif. Kenaikan tarif memang bisa meningkatkan pendapatan pengemudi dalam jangka pendek, tetapi jika terlalu tinggi, konsumen bisa mengurangi penggunaan layanan. Maka, tarif ideal adalah tarif yang berbasis data nyata di tiap daerah—bukan sekadar asumsi.
Meski begitu, satu hal tampaknya menjadi konsensus: pengemudi harus memperoleh perlindungan yang lebih baik.
Riset ini merekomendasikan agar model kemitraan tetap dipertahankan karena memberikan fleksibilitas kerja yang disukai banyak pengemudi. Namun, fleksibilitas itu perlu dibarengi perlindungan minimum yang lebih layak.
Bentuknya bisa berupa jaminan sosial, asuransi kecelakaan, fitur bantuan darurat, hingga peningkatan standar keselamatan. Bagi jutaan pengemudi, rasa aman bukan kemewahan. Itu kebutuhan.
Pada akhirnya, masa depan industri ojol tidak semata ditentukan oleh algoritma aplikasi atau promosi diskon. Ia ditentukan oleh kemampuan semua pihak—pemerintah, aplikator, dan pengemudi—untuk duduk bersama membangun ekosistem yang sehat.
Sebab di balik setiap order yang masuk, ada kehidupan yang terus bergerak. Ada cicilan motor yang harus dibayar. Ada uang sekolah anak. Ada belanja dapur. Ada harapan sederhana untuk pulang dengan pendapatan yang cukup.
Mungkin bagi sebagian orang, notifikasi aplikasi hanyalah bunyi singkat dari sebuah ponsel. Namun bagi abang ojol, bunyi itu sering kali terdengar seperti denyut kehidupan.
Dan bila negeri ini ingin ekonomi digital tumbuh berkelanjutan, satu hal patut diingat: teknologi yang hebat semestinya tidak hanya membuat pelanggan nyaman. Ia juga harus membuat abang ojol kian nyaman. Semoga hal itu tercapai.
*Tulisan Ini Menggunakan Dukungan Open AI, dan telah Ditinjau oleh Penulis Sebelum Ditayangkan. Tulisan Ini juga Dimuat di Majalah TopBusiness, Sebelumnya.