Jakarta, TopBusiness—Fragmentasi geoekonomi, transformasi digital, hingga meningkatnya risiko sistemik membuat pendekatan kebijakan yang selama ini berjalan secara sektoral tidak lagi memadai.
“Bank sentral kini dituntut mengintegrasikan kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, pasar keuangan, hingga koordinasi fiskal,” kata Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, dalam keterangan tertulis(5/8/2026).
Membuka Konferensi Internasional Bulletin of Monetary Economics and Banking (BMEB) ke-20 dan Call for Papers di Bali, yang tahun ini mengangkat tema “Central Banking at the Crossroads of Geoeconomic Fragmentation, Digital Transformation, and Systemic Risks”, Destry menyampaikan sejumlah hal.
Menjawab tantangan tersebut, riset bank sentral perlu diarahkan pada empat agenda prioritas. Pertama, memperkuat pemahaman mengenai transmisi kebijakan moneter di tengah fragmentasi geoekonomi. Kedua, memperdalam analisis mengenai keuangan digital dan implikasi perkembangan sistem pembayaran digital, kecerdasan artifisial (AI), fintech, aset kripto, serta mata uang digital terhadap kebijakan bank sentral.
Ketiga, mengembangkan pengukuran risiko sistemik dan pengawasan makrofinansial yang mampu mengantisipasi risiko siber, perubahan iklim, likuiditas, hingga risiko lintas negara.
Keempat, memperkuat kredibilitas kelembagaan dan komunikasi kebijakan sebagai fondasi dalam menjaga kepercayaan publik.
“Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat ekosistem riset yang berkualitas dan relevan bagi kebijakan guna mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policymaking) di tengah perubahan lanskap ekonomi dan keuangan global,” tegas Destry.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan RI (Wamenkeu), Juda Agung, menekankan bahwa ketidakpastian global yang semakin kompleks menuntut penguatan koordinasi kebijakan. Dalam menghadapi trilema kebijakan antara stabilitas nilai tukar, mobilitas arus modal, dan independensi kebijakan moneter, kebijakan moneter tidak dapat bekerja sendiri. Melainkan perlu didukung oleh kebijakan fiskal, makroprudensial, serta pengelolaan likuiditas yang saling melengkapi.
Menurutnya, koordinasi yang kuat antarlembaga menjadi kunci untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi.