Jakarta, TopBusiness – PT BPR Delta Artha (Perseroda) Sidoarjo, Jawa Timur terus memperkuat penerapan Governance, Risk, and Compliance (GRC) sebagai fondasi transformasi perusahaan menuju bank daerah yang tangguh, digital, dan berdaya saing.
Bagi perseroan, GRC tidak lagi ditempatkan sebatas instrumen untuk memenuhi kewajiban regulasi. Penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan telah diarahkan untuk menjadi bagian dari proses bisnis serta mendukung pengambilan keputusan manajemen.
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT BPR Delta Artha (Perseroda) Sidoarjo, Dedi Setiawan, mengatakan penguatan GRC menjadi penting karena perseroan tidak hanya mengejar pertumbuhan bisnis, tetapi juga memiliki mandat sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
“Bagi kami, GRC merupakan fondasi agar Bank Sidoarjo dapat tumbuh secara sehat, menjalankan mandat sebagai BUMD, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan, terutama bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo,” ujar Dedi dalam sesi penjurian TOP GRC Awards 2026 yang digelar secara daring, Jumat (10/8/2026).
Menurut dia, pendekatan tersebut sejalan dengan visi Bank Sidoarjo untuk menjadi bank yang sehat, profesional, dan terdepan. Visi tersebut diterjemahkan melalui tiga orientasi, yakni menjaga tingkat kesehatan bank dan kinerja keuangan dengan memperhatikan seluruh risiko yang melekat, meningkatkan profesionalisme melalui pelayanan yang cepat dan transparan, serta memperkuat inovasi layanan dan pemanfaatan teknologi informasi.
Dengan pendekatan tersebut, keberadaan Bank Sidoarjo tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi nasabah, pegawai, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
GRC Terintegrasi dengan Strategi Bisnis
Dedi menjelaskan, sebagai BPR milik pemerintah daerah, Bank Sidoarjo menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Persaingan industri perbankan semakin ketat, sementara kebutuhan terhadap inklusi keuangan, digitalisasi layanan, dan penguatan budaya kepatuhan juga terus meningkat.
Di sisi lain, perseroan tetap dituntut memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah serta pendapatan asli daerah (PAD).
Karena itu, strategi bisnis tidak dapat dilepaskan dari aspek tata kelola dan manajemen risiko.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Sidoarjo menetapkan lima arah strategis, yakni mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkualitas, memperkuat manajemen risiko dan tata kelola, mempercepat digitalisasi, meningkatkan kualitas pelayanan dan sumber daya manusia, serta mewujudkan keuangan yang berkelanjutan.
Dedi menegaskan, pertumbuhan perusahaan harus diiringi dengan kualitas pengendalian yang memadai.
“Bagi kami, pertumbuhan tidak hanya diukur dari besarnya aset atau laba, tetapi dari kualitas pertumbuhan dan kecukupan pengendalian untuk mampu menjaga kepercayaan masyarakat,” katanya.
Pendekatan tersebut menjadi semakin penting di tengah tekanan terhadap industri BPR, termasuk meningkatnya risiko kredit UMKM. Dedi mengakui bahwa kenaikan NPL juga menjadi tantangan yang dihadapi BPR Delta Artha.
Karena itu, GRC diposisikan sebagai salah satu fondasi untuk memastikan ekspansi bisnis tetap berada dalam koridor risiko yang dapat diterima.
Kinerja Tetap Tumbuh
Di tengah berbagai tantangan tersebut, kinerja bisnis BPR Delta Artha pada 2025 tetap menunjukkan pertumbuhan. Perseroan mencatat setoran PAD sebesar Rp10,4 miliar tahun 2025 lalu, sementara total aset telah mencapai sekitar Rp945 miliar.
Dengan pengucuran kredit mencapai Rp719,55 miliar per akhir Desember 2025, dengan DPK juga tetap tinggi, yakni dari tabungan sebesar Rp251,76 miliar dan deposito sebesar Rp407,56 miliar. Dengan raihan laba sebesar Rp14,95 miliar. Semunya alami peningkatan.
Menurut Dedi, pencapaian tersebut menjadi bagian dari proses pertumbuhan yang harus tetap diiringi penguatan tata kelola dan pengendalian risiko.
Bank Sidoarjo juga terus memperkuat perannya sebagai BUMD, antara lain melalui dukungan terhadap pembiayaan UMKM dan pengelolaan rekening kas desa.
Kepercayaan dari masyarakat maupun pemerintah daerah, lanjut dia, juga terus meningkat. Hal itu menjadi salah satu alasan bagi perseroan untuk memastikan bahwa pertumbuhan bisnis tidak hanya mengejar aspek finansial, tetapi juga membangun kredibilitas dan kepercayaan dalam jangka panjang.
Andalkan Three Lines of Defense
Salah satu fondasi implementasi GRC di BPR Delta Artha adalah pembagian fungsi dan tanggung jawab yang jelas melalui pendekatan Three Lines of Defense.
Dedi menjelaskan, lini pertama ditempati unit bisnis sebagai pemilik risiko. Setiap unit kerja bertanggung jawab mengelola risiko yang muncul dari aktivitas operasional sehari-hari.
Pada lini kedua terdapat fungsi manajemen risiko dan kepatuhan yang bertugas melakukan pemantauan, memberikan pedoman, serta memastikan aktivitas bank berjalan dalam batas risiko yang telah ditetapkan. Sementara itu, lini ketiga menjalankan fungsi assurance secara independen.
Struktur tersebut diperkuat dengan keberadaan komite di bawah Dewan Komisaris maupun Direksi, serta satuan kerja yang memiliki jalur pertanggungjawaban secara jelas.
Menurut Dedi, pembagian peran tersebut diperlukan agar implementasi GRC tidak berjalan secara parsial.
“Dengan struktur tersebut, setiap organ mempunyai tugas, kewenangan, dan jalur pertanggungjawaban yang jelas,” ujarnya.
Dedi juga menjelaskan terkaiat budaya Risiko yang dimulai dari level pimpinan. Menurut Dedi, sistem GRC tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan kepemimpinan dan budaya organisasi.
Karena itu, BPR Delta Artha menjadikan keteladanan dari pimpinan atau tone at the top sebagai salah satu elemen penting dalam implementasi GRC.
Budaya risiko juga ditanamkan pada setiap unit kerja. Perseroan secara berkala melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman pegawai mengenai GRC.
Tujuannya bukan sekadar agar pegawai memahami aturan, tetapi membentuk perilaku kerja yang lebih hati-hati, bertanggung jawab, dan berintegritas dalam setiap pengambilan keputusan.
“Tujuannya adalah membentuk perilaku kerja yang lebih hati-hati, bertanggung jawab, dan berintegritas dalam setiap pengambilan keputusan,” ujar Dedi.
GRC Didukung Digitalisasi
Penguatan GRC di BPR Delta Artha juga berjalan beriringan dengan pemanfaatan teknologi. Perseroan mengembangkan sejumlah aplikasi internal untuk mempercepat proses, meningkatkan akurasi, sekaligus memperkuat dokumentasi dan pengawasan.
Salah satunya adalah Si Perisai, aplikasi yang dikembangkan secara internal untuk mendukung fraud detection system. Sistem tersebut telah dihubungkan dengan core banking sehingga dapat membantu bank dalam melakukan pengawasan terhadap potensi fraud.
Kemudian terdapat Simpatic, yang digunakan untuk mendukung proses persetujuan kredit secara digital, termasuk untuk perangkat desa.
Bank Sidoarjo juga menggunakan AIS sebagai sistem monitoring kinerja. Sistem tersebut membantu manajemen memantau indikator tertentu, termasuk risiko keuangan, sehingga dapat diketahui apabila risiko telah mendekati atau melewati batas risk appetite maupun risk tolerance.
Selain itu terdapat Si Berdasi untuk pengelolaan sumber daya manusia serta Si Tebar Pesona yang digunakan untuk memonitor proses penagihan dan solusi bagi nasabah.
Berbagai informasi dari aktivitas operasional tersebut kemudian diolah melalui platform digital dan ditampilkan dalam dashboard monitoring.
“Informasi-informasi tersebut membantu manajemen memantau kinerja, risiko, serta kepatuhan,” kata Dedi.
Perkuat Transaksi Nontunai Desa
Implementasi GRC juga terlihat dalam pengelolaan rekening kas desa. Sebagai salah satu pemegang rekening kas desa, BPR Delta Artha mengembangkan CSIS untuk mendukung transaksi nontunai desa.
Melalui aplikasi tersebut, pemerintah desa dapat melakukan transfer atau order transfer melalui rekening yang digunakan.
Digitalisasi ini tidak hanya bertujuan mempercepat transaksi, tetapi juga meningkatkan aspek keamanan dan dokumentasi.
Dedi mencontohkan, sebelumnya pengambilan dana desa secara tunai dapat menimbulkan risiko keamanan bagi perangkat desa, termasuk ketika membawa uang dalam perjalanan.
Dengan sistem transaksi nontunai, risiko tersebut dapat ditekan sekaligus menciptakan jejak transaksi yang lebih terdokumentasi.