Jakarta, TopBusiness — Penerapan Governance, Risk, and Compliance (GRC) tidak sekadar menjadi instrumen untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dapat menjadi fondasi dalam menjaga keberlangsungan bisnis, mengendalikan risiko, serta mendorong perbaikan kinerja perusahaan.
Bagi PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda) atau Bank BPR Sumsel, implementasi GRC yang terintegrasi menjadi bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola sekaligus memperbaiki kinerja keuangan.
Direktur Kepatuhan Bank BPR Sumsel Bakhrum Setiawan mengatakan, penerapan GRC menjadi salah satu faktor yang menopang proses transformasi bank, termasuk upaya memperbaiki kondisi keuangan setelah menghadapi akumulasi kerugian.
Menurutnya, 2026 menjadi tahun penting bagi Bank BPR Sumsel untuk membuktikan efektivitas penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang telah dibangun.
“Dalam tahun 2026 ini pertaruhan bagi kami sebenarnya, di mana cita-cita dari RBB kami sendiri di tahun 2026 ini. Ini adalah puncak keinginan kami, kenapa? Karena di tahun inilah pertarungan kami menunjukkan hasil dari GRC kami,” ujar Bakhrum di hadapan dewan juri TOP GRC Awards 2026, Selasa (11/8/2026).
Dorong Perbaikan Kinerja
Bakhrum menjelaskan, implementasi GRC yang dilakukan Bank BPR Sumsel tidak berdiri sendiri. Kepatuhan, proses bisnis, serta tata kelola berjalan secara terintegrasi untuk memastikan bank mampu menghadapi berbagai tantangan sekaligus memperbaiki kinerja.
Salah satu target utama yang ingin dicapai pada 2026 adalah menutup akumulasi kerugian. Dengan demikian, bank diharapkan dapat kembali memberikan kontribusi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen.
“Kami ada sekarang, itu berkat adanya implementasi yang apik dari yang namanya kepatuhan dari bisnis, dari compliance, tata kelola di mana kami bisa akhirnya tahun ini diharapkan bisa menutup akumulasi kerugian,” kata Bakhrum.
Ia menambahkan, target tersebut semakin strategis karena Bank BPR Sumsel diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah sebagai pemegang saham.
“Harapan kami GRC kami itu akhirnya adalah kami bisa menutup kerugian dan menghasilkan dividen,” tegasnya.
Bank BPR Sumsel sendiri memiliki struktur kepemilikan yang didominasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan porsi saham 95%. Sementara 4% lainnya dimiliki PT Sumsel Energi Gemilang (SEG), salah satu BUMD.
Di tengah target tersebut, Bank BPR Sumsel juga menghadapi kompetisi yang semakin ketat. Persaingan tidak hanya datang dari bank umum dan BPD, tetapi juga dari fintech dan lembaga keuangan lainnya.
“Tantangan kami terutama yang nomor satu adalah bagaimana persaingan yang sehat dengan BPD. Karena BPD ini kemarin bersaing dengan produk-produk kita yang bersifat konsumtif jadi pembiayaan kepada ASN, juga persaingan terhadap bank umum, fintech dan lembaga keuangan lainnya,” jelas Bakhrum.
Perkuat Tata Kelola dan Budaya Risiko
Untuk menghadapi tantangan tersebut, penguatan GRC menjadi salah satu isu strategis Bank BPR Sumsel. Bank menetapkan sejumlah fokus, mulai dari penguatan tata kelola perusahaan, budaya sadar risiko dan pencegahan fraud, pengelolaan likuiditas, optimalisasi kredit, transformasi digital hingga penyelesaian kredit bermasalah.
Dalam tata kelola perusahaan, Bank BPR Sumsel memperkuat penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.
Sementara dari aspek risiko, bank mendorong budaya sadar risiko serta memperkuat pencegahan fraud. Penguatan tersebut berjalan beriringan dengan optimalisasi penyaluran kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga, penguatan teknologi informasi, serta penyelesaian kredit bermasalah.
Bakhrum menegaskan, penguatan kepatuhan dan integritas masih menjadi pekerjaan penting yang terus dilakukan.
“Berikutnya yang kita upayakan adalah penguatan kepatuhan dan integritas. Inilah PR kami,” ujarnya.
Bank BPR Sumsel juga telah memiliki satuan anti-fraud yang berada di bawah Direktur Kepatuhan. Selain itu, bank telah memiliki Whistleblowing System (WBS) serta saluran pengaduan konsumen.
Dalam manajemen risiko, Bank BPR Sumsel juga telah memiliki ketentuan terkait risk appetite dan risk profile. Salah satu penerapannya dilakukan melalui proses kredit dengan nilai tertentu.
“Manajemen risiko dan kepatuhan di Bank BPR Sumsel memastikan untuk kredit di atas Rp1 miliar, baik itu pencairan baru, top up, maupun di area strukturisasi, itu melalui komite manajemen risiko yang turut serta memberikan opini dalam komite kredit,” kata Bakhrum.
Penguatan pengendalian juga dilakukan melalui penerapan prinsip 4 eyes principles dalam operasional bank serta proses Know Your Customer (KYC) bagi calon nasabah, nasabah, dan walk-in customer.
Di sisi lain, bank melakukan kajian Loan at Risk (LaR) setiap bulan, sosialisasi regulasi kepada pegawai, pelatihan APU PPT PPPSPM, perlindungan konsumen, strategi anti-fraud dan berbagai pelatihan lainnya secara berkelanjutan. “Zero Tolerance terhadap tindakan Fraud,” tegas Bakhrum.
Sukses Tekan NPL
Salah satu gambaran dampak penerapan tata kelola dan manajemen risiko terlihat dari perjalanan kualitas kredit Bank BPR Sumsel.
Bakhrum mengungkapkan, pada 2017 tingkat NPL bank pernah berada di level 60%. Melalui pembenahan dan kerja sama seluruh tim, angka tersebut secara bertahap dapat ditekan. “Sebagaimana diketahui di tahun 2017 NPL kami itu di angka 60%,” ujarnya.
Perbaikan terus berlangsung hingga NPL Bank BPR Sumsel pada 2024 sempat berada di kisaran 30%.
“Alhamdulillah berkat kerjasama seluruh tim, tata kelola yang baik dari kita semua maka NPL kami sempat di tahun 2024 itu bisa menyentuh angka 30%, namun di tahun 2025 naik nih angka NPL kami dikarenakan ada beberapa debitur KUM yang menunggak,” katanya.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah Bank BPR Sumsel pada 2026. Bank menargetkan perbaikan kualitas kredit melalui penyelesaian NPL dan hapusbuku dengan outstanding besar, penjualan agunan melalui lelang maupun secara sukarela, restrukturisasi kredit, hingga optimalisasi penjualan agunan melalui media sosial dan kerja sama dengan agen properti.
Bank juga memberikan insentif kepada pegawai untuk mendorong penjualan agunan dari debitur kredit bermasalah.
Strategi Bisnis
Penguatan GRC kemudian diterjemahkan ke dalam strategi bisnis. Bank BPR Sumsel berupaya memperluas pasar sekaligus mengembalikan fokus bisnis sesuai visi sebagai lembaga keuangan mikro.
Bakhrum mengatakan, visi Bank BPR Sumsel adalah menjadi lembaga keuangan mikro yang sehat dan profesional, dengan misi mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil, dan koperasi.
“Jadi visi misi kami yaitu mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil, dan koperasi. Dan di tahun 2026 inilah pertaruhan misi kami,” ujarnya.
Strategi penyaluran kredit diarahkan antara lain dengan memperluas wilayah pemasaran melalui pembukaan mobile team baru, memaksimalkan kredit produktif dan konsumtif, membagi zona penyaluran kredit di Palembang, serta meningkatkan penyaluran KUM dan KUMTA.
Bank juga menyasar pasar-pasar tradisional dan sentra UMKM, memperluas produk kredit modal kerja bagi usaha musiman, melakukan top up bagi debitur existing dengan kualitas lancar, serta menjajaki kerja sama dengan bank lain melalui skema linkage, channeling maupun sindikasi.
Untuk menjaga kualitas portofolio, monitoring terhadap nasabah yang telah menerima pencairan kredit juga diperkuat.
Strategi tersebut menjadi semakin penting di tengah persaingan pembiayaan konsumtif dengan BPD. Bank BPR Sumsel pun melihat penguatan kredit produktif sebagai salah satu ruang pertumbuhan.
“Di satu sisi kami bisa tetap eksis dengan salah satu cara apa, ikut juga main di KUM atau di Kredit Produktif,” kata Bakhrum.
Perkuat Digitalisasi dan Operasional
Transformasi GRC juga menyentuh sisi teknologi informasi dan operasional. Bank BPR Sumsel menyiapkan berbagai pengembangan aplikasi untuk mendukung proses bisnis, termasuk aplikasi penagihan, credit scoring, Loan Origination System (LOS), web portal, hingga aplikasi monitoring pergerakan kolektibilitas debitur. Bank juga mengembangkan mobile apps melalui kerja sama dengan core banking system.
Dari sisi layanan, penggunaan Electronic Data Capture (EDC) diperluas untuk memudahkan transaksi. Bank juga meningkatkan service level agreement teller dan customer service serta mengoptimalkan fee based income melalui layanan multipayment.
Pada 2026, Bank BPR Sumsel juga menargetkan implementasi sistem yang dapat mengatasi penumpukan rekening penampungan melalui optimalisasi virtual account.
“InsyaAllah di tahun ini kami bisa live supaya tidak ada lagi istilah penumpukan rekening penampungan akibat tidak berjalannya virtual account,” ujar Bakhrum.
Tata Kelola Diperkuat, Kesehatan Bank Terjaga
Dari sisi struktur tata kelola, Bank BPR Sumsel telah memiliki komite audit, komite risiko, dan komite remunerasi di tingkat komisaris. Sementara direksi memiliki komite manajemen risiko. Bakhrum mengatakan, saat ini masih terdapat satu posisi komisaris yang dalam proses persetujuan OJK. Setelah proses tersebut selesai dan RUPS akan dilakukan, struktur tata kelola diharapkan lengkap.
Namun, kekosongan tersebut tidak menghentikan proses tata kelola di internal bank. “Walaupun kurang pengurus tapi bukan berarti tata kelola kita tidak jalan,” ujarnya.
Ia mencontohkan proses pencairan kredit untuk direktur operasional yang tetap dijalankan melalui mekanisme sesuai ketentuan, termasuk persetujuan direksi.
Dari sisi pengawasan, implementasi GRC juga diperkuat dengan pemeriksaan audit internal dan pemeriksaan BPKP. Sementara laporan keuangan Bank BPR Sumsel tahun 2025 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Kantor Akuntan Publik eksternal.
Dari sisi kesehatan bank, Bakhrum menyebut Bank BPR Sumsel berada dalam kategori sehat berdasarkan feedback OJK.
“Alhamdulillah, TKS kami di angka sehat di angka 2. Di mana sisi profil risiko, tata kelola dari sisi keuntungan rentabilitas dari sisi permodalan kami di angka 2, sehingga menjadi komposit dari profil risiko kami di angka 2,” katanya.
Ia menegaskan, penilaian tersebut bukan berasal dari assessment internal bank, melainkan berdasarkan feedback OJK pada Januari 2026.
GRC dan Target Pertumbuhan 2026
Penerapan GRC juga berjalan berdampingan dengan upaya menjaga keberlanjutan perusahaan. Pada 2025, Bank BPR Sumsel membukukan laba setelah pajak sebesar Rp6,4 miliar, sedangkan laba sebelum pajak mencapai Rp8 miliar.
Bank juga menjalankan program CSR dengan total nilai Rp140 juta, termasuk Rp52,652 juta untuk kegiatan sosial. Program tersebut diarahkan antara lain untuk mendukung kepentingan pemerintah provinsi dan masyarakat sekitar, termasuk kegiatan sosial dan keagamaan.
“Dari sisi GRC, tata kelola ini, integrasi antara tata kelola, aturan-aturan yang ada, dan juga dari sisi tata kelola, compliance, baik juga dari risiko, inilah yang menjadikan BPR ini tetap eksis,” tuturnya.
Ke depan, Bank BPR Sumsel masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah. Penurunan NPL, penyelesaian utang, evaluasi kerugian, penguatan budaya kepatuhan, dan pertumbuhan bisnis menjadi agenda utama.
“Tantangan kami di tahun 2026 ini bagaimana kami menjaga kualitas kredit kami, kami bisa menurunkan NPL, menyelesaikan hutang kami, evaluasi kerugian, memperkuat budaya kepatuhan, dan mendorong pertumbuhan bisnis,” kata Bakhrum.
Pada akhirnya, seluruh strategi tersebut bermuara pada satu target utama: memperkuat fundamental Bank BPR Sumsel agar mampu menutup sisa akumulasi kerugian dan kembali memberikan kontribusi kepada pemegang saham.