Jakarta,businessnews.id — Institute for Development Of Economic and Finance (Indef) meminta agar Pemerintah Indonesia dan DPR tidak hanya berkutat ke pembahasan pembengkakan subsidi BBM (bahan bakar minyak), dan potensi kenaikan defisit anggaran, dalam pembahasan APBN-P 2014 (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2014).
Menurut Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati, di Jakarta hari ini, pengajuan APBN–P 2014 memerlihatkan kelemahan pemerintah dan DPR dalam merencanakan asumsi makro ekonomi nasional. “Hanya dalam waktu enam bulan sudah perlu mengubah asumsi dasar, padahal kalau di negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang, asumsinya bisa mencapai dua tahun.”
Mengubah asumsi dasar melalui pengajuan APBN-P 2014 juga menyumbang molornya penyerapan anggaran. Hal itu diperhebat dengan fakta bahwa pembahasana APBN-P selama ini hanya berkutat pada upaya pengurangan subsidi BBM guna menekan defisit.
Untuk itu Enny mengusulkan, dalam pembahasan APBN-P 2014, haruslah ada keberanian dari Pemerintah Indonesia untuk mengurangi subsidi BBM disertai langkah antisipasi serta mitigasi risiko yang komprehensif.
Langkah antisipasi yang dimaksud, terutama dari sisi pasokan, dengan segera mengalokasikan anggaran yang konkrit untuk pembangunan infrastruktur gas. Dan memberikan insentif investasi pada energi alternatif biodiesel. “Sebagai negeri penghasil CPO (crude palm oil) terbesar dunia, menjadi potensi besar dalam energi alternatif.” (ZIZ)
EDITOR: DHI