Jakarta, TopBusiness – PT Bank Sumut sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) milik pemerintah daerah di Sumatera Utara (Sumut) tidak hanya berfokus pada peningkatan kinerja bisnis tapi juga ikut membantu pemerintah dalam memberantas rentenir yang masih menjamur di daerah tersebut. Strategi yang dilakukan manajemen Bank Sumut untuk memerangi rentenir di Provinsi Sumut ada tiga.
Pertama adalah memberikan informasi kepastian dalam proses pemberian kredit tidak melebihi Service Level Agreement (SLA), karena nasabah terutama UMKM cenderung memerlukan proses yang cepat ketika memerlukan dana sesuai dengan kebutuhannya. Bagi pelaku usaha mikro besaran bunga nomer dua, yang penting mereka cepat dapat duit. Sebab itu, yang diperlukan dalam pembiayaan sektor ini adalah kecepatan proses.
“Jadi yang kami lakukan adalah mendidik tenaga-tenaga pemasar untuk pembiayaan yang berbasis mikro. Kita coba menggunakan teknologi dan smart phone sehingga prosesnya bisa lebih cepat,” ujar Budi dalam penjurian online TOP BUMD Awards 2020 yang dihelat oleh Majalah TopBusiness, Kamis (16/4/2020).
Saat ini, menurut Budi, Bank Sumut memiliki produk unggulan untuk pelaku usaha mikro bernama Permaisuri. Dalam produk ini, Bank Sumut bisa memberikan pembiayaan mulai dari Rp 500 ribu per individu namun harus masuk dalam satu kelompok. “Kredit ini berjangka pendek atau tiga bulan, kalau prestasinya bagus bisa ditingkatkan pembiayaannya. Sekarang Alhamdulillah sudah banyak member-member di kelompok yang sudah bisa mendapatkan kredit sampai Rp 5 juta per individu. Anggota kelompok ini bisa sampai 10 orang, jadi per kelompok pembiayaannya bisa sampai Rp 50 juta,” kata Budi.
Program kredit Permaisuri ini yang terus menjadi andalan Bank Sumut dalam memerangi rentenir. Hanya, tantangannya adalah bagaimana mengelola produk ini secara efisien sehingga biaya produksinya menjadi lebih murah. “Tidak ada cara lain, kita menggunakan cara e-channel. Kita juga sedang mengembangkan untuk kredit-kredit di bawah Rp 10 juta, nanti kami kerja sama dengan fintech. Kalau tidak bisa masuk ke fintech, BOPO kita akan tinggi,” ujar Budi.
Strategi kedua dalam meberantas rentenir adalah bersama-sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Sumut melakukan workshop dan sosialisasi ke masyarakat di kabupaten/kota se-Sumatera untuk percepatan akses keuangan daerah. Strategi ketiga, Bank Sumut melakukan sosialisasi dan training terkait keuangan seperti Training Micro Business Simulation (MBS) ke pihak eksternal baik masyarakat maupun lembaga/instansi terkait secara gratis.
“Bersama OJK, kami melakukan pembiayaan untuk sektor pertanian. Harusnya ini sudah jalan kalau kondisinya tidak seperti sekarang. Selain OJK, kita juga bekerja sama dengan asuransi dalam hal ini Jasindo yang ditunjuk sebagai penjamin untuk pembiayaan pertanian ini,” kata dia.
Jika tidak ada pandemi Covid-19, mestinya pembiayaan untuk sektor pertanian sudah jalan dengan di dua kabupaten yaitu Kabupaten Dairi dan Tanah Karo. Itu untuk pembiayaan pertanian tanaman jagung dan kopi. “Ke depannya kalau program ini berhasil, kami akan replikasi ke kabupaten-kabupaten lain, tapi kami bersama OJK dan Jasindo akan mulai melakukannya secara kelompok,” ujar dia.
Selain pemberantasan rentenir, kontribusi lainnya Bank Sumut ke pemerintah daerah dan pembangunan daerah adalah terkait pengelolaan pendapatan daerah. Bank Sumut saat ini sudah memproses pembayaran retribusi di Sumut dilakukan melalui e-channel. “Sebagai contoh PBB kita sudah lakukan melalui ATM, teller, SMS banking, mobile banking bahkan kami bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu Gopay untuk pembayaran PBB di Sumut,” tuturnya.
Untuk pembayaran retribusi seperti BPHTB, KIR, pajak kendaraan dan pajak lainnya juga sudah bisa dilakukan melalui ATM, teller, SMS Banking, dan mobile banking. Demikian pula dengan pembayaran utilities yang lain seperti PDAM, PLN, Telkom, Telkomsel, XL, Indosat, BPJS, TV Kabel dan tiket baik pesawat maupun kereta api sama juga sudah bisa dilakukan melalui ATM teller, SMS banking dan mobile banking.
Bank Sumut juga melakukan pengelolaan pendapatan daerah melalui dua area yakni SUMUTNETCERIA dan SUMUTANETFLEXI. SUMUTNETCERIA dipakai untuk mengelola keuangan korporasi, termasuk keuangan pemerintah daerah. Sementara SUMUTANETFLEXI dipakai untuk mengelola keuangan yang sifatnya perorangan.
“SUMUTNETCERIA ini yang kita jual kepada pemerintah-pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing. Di Sumut ini ada 33 kabupaten dan kota, Alhamdulillah sudah ada 32 yang menggunakan fasilitas pengelolaan keuangan daerah secara elektronik,” tuturnya.
Budi menambahkan, Bank Sumut juga mendukung visi Presiden RI 2019-2024 misalnya dengan pemberdayaan ekonomi UMKM Sumut. Tahun 2019, porsi pembiayaan untuk UMKM di Bank Sumut sudah mencapai Rp 9,15 triliun atau 41,41 persen dari total kredit. “Pembiayan UMKM ini kita akan tingkatkan terus, prosesnya juga sudah menggunakan e-channel,” kata Budi.
Bank Sumut juga mendukung pembangunan Tol Trans Sumatera yang merupakan program infrastruktur unggulan dari Presiden RI.
Bank Sumut juga aktif mendukung layanan inklusi keuangan, salah satunya dengan memperluas akses mobil banking. Pihaknya bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mendukung program cahsless transaction di lingkup pemerintah daerah.
“Begitu juga pengembangan fitur-fitur e-channel yang tidak lain supaya visi presiden yang meminta agar inklusi keuangan menjadi 90 persen Insya Allah bisa tercapai karena memang Bank Sumut sampai saat ini bisa dikatakan kita sangat kuat di daerah rural, terutama di daerah-darah di luar Kota Medan sehingga program ini bisa menjadikan Bank Sumut sebagai bank pilihan masyarakat Sumut,” tutur Budi.
Kinerja Human Capital
Terkait kinerja human capital atau pegawai di Bank Sumut, manajemen perusahaan berusaha menyelaraskan human capital management system dengan strategi bisnis. Ada empat bidang yang diselaraskan yakni Pengembangan Organisasi, Kualitas standar layanan dan budaya perusahaan, Rekrutmen Pegawai, serta Pelatihan & Pengembangan.
Untuk yang terkait Pengembangan Organisasi, Bank Sumut sudah melakukan penyempurnaan struktur organisasi unit bisnis lebih efektif, efisien dan fokus sesuai dengan strategi bisnis. “Kami juga membentuk Bidang Anti Fraud untuk mendukung efektifitas penerapan strategi antifraud,” kata dia.
Sedangkan untuk yang terkait kualitas standar layanan dan budaya perusahaan, upaya yang dilakukan Bank Sumut antara lain Service Training dan Frontliner Competition.
Terkait rekrutmen pegawai, Bank Sumut mulai memprioritaskan rekrutmen pegawai daerah. Ini dilakukan guna mengembangkan dan meningkatkan motivasi pemuda daerah untuk terus belajar serta meningkatkan kompetensi. “Selain itu juga memberikan kepercayaan pada pemuda daerah untuk berkontribusi bagi daerahnya masing-masing,” kata Budi.
Bank Sumut juga melakukan pengembangan kompetensi pegawai. Tahun 2019, pelatihan dan pengembangan pegawai fokus pada Pelatihan Credit Analyst, Pelatihan Marketing dan Pelatihan Layanan (service), Certification Programme.
Selain pengembangan human capital untuk level karyawan, Bank Sumut juga melakukan pengembangan dan peningkatan kompetensi direksi dan komisaris secara terencana selama dua tahun terakhir. Tahun 2019 ada 16 pelatihan yang diikuti komisaris, sedangkan untuk direksi ada 21 pelatihan yang diikuti.
Upaya pengembangan bisnis dan operasional perusahaan yang dilakukan manajemen berkorelasi positif dengan kinerja keuangan Bank Sumut. Pada 2019, aset BUMD ini naik 12,9 persen dari Rp 28,1 triliun pada 2018 menjadi Rp 31,7 triliun. Dalam pembiayaan atau kredit tumbuh 8,91 persen dari Rp 21,7 triliun pada 2018 menjadi Rp 23,7 triliun. Demikian pula Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tumbuh 13,25 persen dari Rp 22,2 triliun menjadi Rp 25,1 triliun. “Dan laba kami tahun 2019 meningkat 8,37 persen dari Rp 502 miliar menjadi Rp 544 miliar nett profit,” kata Budi.
Kinerja Bank Sumut tahun 2019 ini diapresiasi banyak pihak. Belasan penghargaan diborong BUMD ini tahun lalu, yang menjadi kebanggan manajemen dan pemegang saham.
