Jakarta — Rapat Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada hari ini memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 7,50%, dengan suku bunga lending facility dan suku bunga deposit facility masing-masing tetap pada level 7,50% dan 5,75%. Evaluasi menyeluruh ekonomi tahun 2013 dan prospek ekonomi tahun 2014-2015 menunjukkan, kebijakan ini masih konsisten dengan upaya mengarahkan inflasi menuju ke sasaran kisaran 4,5% plus-minus 1% pada 2014; dan 4% plus-minus 1% pada 2015. Demikian dikatakan oleh Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Peter Jacobs, hari ini di Jakarta.
Peter, dalam keterangan pers, menyatakan bahwa kebijakan memertahankan BI Rate itu masih sesuai untuk mengendalikan penyesuaian ekonomi Indonesia sehingga defisit transaksi berjalan menurun ke tingkat yang lebih sehat. Bank Indonesia juga akan terus memerkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial, serta memererat koordinasi dengan Pemerintah Indonesia dalam pengendalian inflasi dan defisit transaksi berjalan. “Termasuk dalam kebijakan untuk memperbaiki struktur ekonomi,” kata Peter.
Ke depan, kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2014 tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas perekonomian dan sistem keuangan melalui penguatan bauran kebijakan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.
Di bidang moneter, kebijakan akan tetap secara konsisten diarahkan untuk mengendalikan inflasi menuju sasarannya dan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang sehat, melalui kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar sesuai fundamentalnya. “Penguatan operasi moneter, pengelolaan lalu lintas devisa, dan pendalaman pasar keuangan akan diintensifkan untuk mendukung efektifitas transmisi suku bunga dan nilai tukar, sekaligus untuk memerkuat struktur dan daya dukung sistem keuangan dalam pembiayaan pembangunan,” ucap Peter.
Sedangkan di bidang makroprudensial, kebijakan diarahkan untuk memitigasi risiko sistemik di sektor keuangan serta pengendalian kredit dan likuiditas agar sejalan dengan pengelolaan stabilitas makroekonomi. Sementara di bidang sistem pembayaran, kebijakan diarahkan untuk pengembangan industri sistem pembayaran domestik yang lebih efisien. “Seluruh kebijakan tersebut akan diperkuat dengan berbagai langkah koordinasi kebijakan yang ditempuh bersama dengan Pemerintah Indonesia dan otoritas sektor keuangan terkait,” dia berkata. (DHIT/DHIT)