Jakarta, TopBusiness – Fokus memberikan dukungan permodalan kepada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan didorong oleh bunga kredit nol persen, serta pengajuan pinjaman terbebaskan dari agunan, sehingga menjadi perusahaan yang disegani baik di dalam negeri, maupun mancanegara adalah niat luhur dari PT BPR Jam Gadang.
“Kami ingin tumbuh dan berkembang bersama UMKM untuk meningkatkan perekonomian Kota Bukit Tinggi menjadi kota wisata, perdagangan, dan industri kreatif yang tangguh di pentas nasional bahkan global,” kata Direktur Utama PT BPR Jam Gadang, Feri Irawan, kepada Dewan Juri TOP BUMD Awards 2021 melalui jaringan zoom meeting online antara Jakarta dan Bukit Tinggi.
Keberadaan BPR ini sangat memberikan dukungan dalam membangun perekonomian daerah, sehingga pihaknya sangat mendukung UMKM untuk bisa tumbuh dan berkembang serta bisa naik kelas menjadi pengusaha tangguh agar bisa berbicara di tingkat nasional, serta go global.
Sehingga, manajemen dan pemegang saham bekerjasama dan berkoordinasi. “Kami dan pemerintah kota sangat mendukung kepada UMKM ini. Kami berikan bunga nol persen, serta tanpa harus ada agunan bagi pengajuan kredit. Tentunya hal ini akan memberikan daya tekan kepada tengkulak dan pengijon yang menjadi penghisap bagi masyarakat di pedesaan dengan bunga tinggi, serta mencekek leher rakyat. Dengan kehadiran kami di Kota Bukit Tinggi ini dari sejak tahun 2006 ini hingga 2021 ini kami telah menutup pintu bagi para rentenir untuk mengisap darah masrakat ini”, tegas Feri.
Tingginya aktivitas dan merajalelanya para tengkulak, serta rentenir yang merupakan musuh seluruh masyarakat, maka Pemerintahan Kota Bukit Tinggi tidak ingin para lintah darat tersebut tumbuh subur di negeri Bukit Tinggi. Oleh sebab itu Pemerintahan Kota Bukit Tinggi, turut berinisiatif membangun lembaga keuangan bank, seperti, BPR Jam Gadang, apalagi Bukit Tinggi juga salah satu pusat perdagangan terkemuka di Sumatera Barat.
“Kita sangat tahu bahwa Kota Bukit Tinggi banyak menghasilkan produk sulaman dan bordir berbagai pakaian untuk para wanita dan juga bapak-bapaknya. Dengan ciri khas bordir yang dimiliki Kota Bukit Tinggi ini yang sudah termasyur seluruh Indonesia bahkan juga telah menembus pasar global pula,” papar dia.
Lanjut Feri, dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat dengan baik, perseroan pun menerapkan manajemen dengan sangat baik ke seluruh karyawan. BPR Jam Gadang-lah yang memilki komplek perumahan karyawan, dimana karyawan bisa mendapatkan perumahan di komplek perumahan BPR Jam Gadang ini.
Selanjutnya, BPR milik Pemerintah Kota Bukit Tinggi ini mewajibkan bagi seluruh karyawan dan pimpinan untuk membaca Al-Quran selama 15 menit sebelum operasional perkantoran dimulai, ini menjadi kewajiban bagi seluruh insan BPR.
Sebagai lembaga keuangan yang sangat sehat dalam penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam tahun 2020, terlihat dari aspek permodalan (CAR) 35,91%, aspek kualitas AKT, (KAP/NPL) dengan nilai ratio 1,73%, ROA 2,41%, BOPO 83,08%, Cash Ratio 14,89%, dan LDR 75,40%. Dengan kinerja apik tentunya mendapatkan penilaian BPR Sehat.
Juga atas capaian dan target pada tahun 2020. Seperti, aset sebesar Rp 42.018.030.000, melebihi dari target yang ditetapkan Rp 41.387.937.000, atau melebihi dari 101,52%.
Pengelolaan dana pihak ketiga berupa tabungan sebasar Rp 30.649.175.000 atau dengan sasaran capaian sebesar 101,63%, serta penghimpunan deposito Rp 3.433.200.000 dengan target capaian di atas sasaran 102,46%.
Sementara itu penyaluran kredit bagi UMKM dengan sektor pariwisata, perdagangan, industri kecil, pertanian serta juga konsumsi sebasar Rp 30.752.419.000 atau sebesar 108,18%. Capaian laba pada tahun 2020 sebesar Rp 819.129.000, laba sebelaum pajak dengan tingkat capaiannya sebesar 100,03%.
Sebagai BUMD milik Pemerintah Kota Bukit Tinggi tentunya kinerja sangat baik sekali dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat di kota hingga wilayah sekitarnya. Dengan kinerja baik tersebut lembaga keuangaan ini berhasil menyabet skor 1,03 terhadap tata kelola yang baik perusahaan atau good corporate governance (GCG).