Jakarta, TopBusiness – Salah satu keberhasilan manajemen Perumda Tirtauli Kota Pematang Siantar ialah mengelola kinerja keuangannya. Itu lantaran perusahaan mampu untuk menekan beban utang lancar dari sebelumnya Rp 16 miliar di tahun 2018 menjadi kurang dari Rp 1 miliar di 2019.
Upaya keras yang dilakukan manajemen tersebut adalah dengan memperkecil dan memangkas biaya-biaya yang tak perlu. Selain, perusahaan bersandar terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku sehingga terwujud efisiensi.
Saat sesi pendalaman materi presentasi berjudul “Tirtauli Siap Menuju Akses Pengelolaan Air Minum Aman”, Direktur Utama Perumda Tirtauli, Zulkifli Lubis, mengatakan bahwa pihaknya tak melakukan restrukturisasi utang untuk menyelesaikan utang lancarnya. “Jadi itu bukan restrukturisasi utang, kami bayar. Jadi ketika kami masuk mengejutkan bahwa ada aset sekitar Rp 16 miliar dalam bentuk utang,” kata Zulkifli, dihadapan Dewan Juri TOP BUMD Awards 2022, yang berlangsung secara daring melalui aplikasi zoom meeting, di Jakarta, hari ini.
Dikatakan Zulkifli, utang perusahaan yang ditanggung ketika itu adalah sebagian besar untuk dana pesangon pensiun karyawan. “Sebagian besar itu jatuh pada karyawan, karena setelah dia pensiun pesangon penghargaanya tidak dibayar,” ujar dia.
Lanjut dirinya kembali menyebutkan, alasan kenapa terjadi peningkatan terhadap utang lancar. “Yang paling besar adalah kepada rekanan. Itu ‘kan rekanan kerja untuk tiga tahun yang lalu belum dibayar. Oleh karena itu, kita kejar dulu ke pihak ke tiga, kita bayar semua,” ungkap dia.
Zulkifli akhirnya mengungkapkan bagaimana pihaknya mampu menyelesaikan utang yaitu dengan melakukan efisiensi terhadap biaya-biaya. “Darimana duitnya? Pertama, melakukan penghematan, yang tidak perlu kita tak usah,” tutur dia.
Selanjutnya, perusahaan memanfaatkan aturan yang berlaku saat itu. Kebetulan telah ada Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang juga merupakan pengganti Perpres No. 54 Tahun 2010.
“Kebetulan aturan ke luar pada saat itu, dan kami langsung mengambil sikap, yaitu mengurangi penyediaan di tengah. Kami membeli barang langsung di toko. Kalau pompa di toko pompa, dan ATK sudah pastilah tak perlu pihak ketiga. Kemudian untuk pekerjaan yang terlalu ringan dan tidak terlalu berat, itu kita langsung pakai tukang seperti buat rumah. Dua tahun itu selesai kepada pihak ketiga,” ungkapnya.
Dia menceritakan, bagaimana kondisi utang lancar tak bisa dibayarkan karena arus kas yang tak begitu memadai. “2018, kita mempunyai utang sebesar Rp 16 miliar. Ini utang lancar, utang terhadap pihak ketiga sangat besar dan cashflow kita juga rendah. Sehingga 2019 kita bayar semua. Tagihan pihak ketiga itu bisa sampai 3 tahun baru dibayar. Jadi sekarang sudah berada di bawah Rp 1 miliar,” paparnya.
Pesangon pensiun karyawan menjadi tertunda lantaran arus kas yang tak mencukupi, namun saat ini sudah dapat diatasi dengan sebaik-baiknya bahkan diusahakan secepat mungkin. “Pada penyelesaian uang pensiun karyawan ini sangat panjang. Kalau dulu karyawan pensiun, 1 tahun kemudian baru dibayar. Kalau hari ini, satu bulan dia pensiun, besok dibayar,” jelasnya.