Oleh Yiska Dini Nastiti
Indonesia telah lama bergabung di berbagai forum dan organisasi internasional, baik tingkat regional maupun multilateral. Pada forum regional, misalnya, Indonesia telah bergabung dalam forum ASEAN bersama 9 negara lain di kawasan Asia Tenggara. Indonesia juga aktif di forum APEC yang beranggotakan 23 ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Secara lebih luas, Indonesia tergabung dalam organisasi multilateral, seperti Asian Development Bank (ADB), World Bank, International Monetary Fund (IMF), dan yang akhir-akhir ini sedang ramai dibicarakan, yaitu Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Dalam seluruh forum dan organisasi internasional tersebut, Indonesia tidak hanya menjadi negara anggota biasa tapi juga berperan aktif, misalnya dengan menjadi founding member dan menempatkan putra terbaiknya pada posisi penting. Dengan demikian, posisi Indonesia semakin kuat termasuk dalam mengambil manfaat dari setiap kerja sama di forum-forum internasional.
Hal tersebut sejalan dengan Visi Misi dan Program Aksi Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla 2014-2019, yang menyebutkan bahwa Pemerintah akan meningkatkan peran globalnya melalui diplomasi middle power. Diplomasi ini menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional yang memiliki keterlibatan global secara selektif, dengan memberi prioritas pada permasalahan, yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Tentu bukan hanya manfaat politik yang dapat diperoleh dari keanggotan Indonesia pada forum/organisasi internasional, tapi juga manfaat ekonomi.Ini yang perlu mendapat perhatian.
Dalam Visi Misi dan Program Kabinet Kerja Jokowi-JK, Pemerintah juga berkomitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai sektor. Lebih lanjut, dalam Rapat Kerja Nasional III Pro Jokowi beberapa waktu lalu, Presiden menyatakan bahwa, Indonesia membutuhkan infrastruktur untuk dapat bersaing dengan negara lain. Jangan mimpi bersaing bila tidak memiliki infrastruktur. Infrastruktur dipandang memiliki multiply effect yang besar. Dengan adanya infrastruktur yang baik dan memadai di seluruh wilayah Indonesia, maka perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat.
Di sisi lain, Pemerintah menyadari, pembangunan infrastruktur memerlukan biaya yang besar dan diperlukan jangka waktu yang panjang. Mengandalkan APBN saja, tidaklah mencukupi. Oleh karena itu, Pemerintah harus kreatif mencari berbagai sumber dana, baik dari dalam maupun luar negeri, agar proyek-proyek infrastruktur yang sudah direncanakan, dapat terbangun dan terselesaikan tepat waktu. Disinilah peran ekonomiIndonesia pada forum dan organisasi internasional dapat dijalankan.
Faktanya, tidak hanya Indonesia yang meletakkan infrastruktur sebagai isu prioritas pada saat ini. Hampir seluruh forum dan organisasi internasional juga melakukannya. Mereka menyadari,pembangunan infrastruktur fisik yang besar dapat memberikan dampak yang besar pula, terlebih untuk negara-negara berkembang. Oleh karena itu,terdapat agenda infrastruktur pada forum-forum Internasionalpadasaatini.
Sudah Banyak Proyek yang Didanai
ASEAN memiliki ASEAN Infrastruktur Fund (AIF)yang dibentuk sebagai wadah pengumpulan dana dari setiap negara anggotanya untuk pembangunan proyek infrastruktur. Besaran kontribusi Indonesia pada AIF yaitu sebesar USD 120 juta, terbesar kedua setelah Malaysia (USD 150 juta). Oleh karenanya, Indonesia dan Malaysia dipercaya menjadi Co-Chair selama periode dua tahun di AIF dan selanjutnya Chair selama dua tahun periode berikutnya. Dalam kepemimpinannya tersebut, Indonesia berhasil meloloskan empat proyek untuk dibiayai AIF, yaitu (i) Java-Bali 500 kv Power Transmission Crossing Project, (ii) Metropolitan Sanitation Management Investment Program, (iii) Sustainable and Inclusive Energy Program, dan (iv) Sumatera Power Transmission Improvement Project. Melihat besaran kontribusi yang diberikan dibandingkan besaran proyek yang diperoleh, tentu Indonesia memperoleh manfaat ekonomiyang besar.
APEC juga memandang penting infrastruktur dengan adanya Asia-Pasific Infrastructure Partnership (APIP). Pada pertemuan ini, Indonesia mendorong sebanyak mungkin investor di bidang infrastruktur, untuk meningkatkan perannya di Indonesia, melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) di berbagai proyek strategis.
ADB dengan 67 negara anggota di kawasan yang lebih luas, telah menggelontorkan banyak dana untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur bagi negara anggotanya, termasuk Indonesia, misalnya proyek pembangkit listrik yang bekerja sama dengan PT PLN dan Indonesia Power dalam mewujudkan target Pemerintah 35MW. ADB juga menjadi administrator AIF dalam memproses proyek-proyek yang dibiayainya. Tidak kalah dengan ADB, World Bankyang beranggotakan 189 negara pun telah dimanfaatkan Indonesia untuk mendukung pembiayaan berbagai proyek infrastruktur prioritas dalam negeri.
AIIB sebagai organisasi internasional baru inisiatif Tiongkok langsung mencuri perhatian global saat inidengan jumlah anggota 80 negara dari berbagai kawasan, termasuk Indonesia.Dengan kontribusi sebesar USD 672.15 juta, Indonesia telah berhasil memperoleh pendanaan tiga proyek dari AIIB, yaitu (i) National Slump Upgrading Program, (ii) Dams Operation Improvement and Safety, dan (iii) Regional Infrastructure Development Fund. Selain itu, masih ada beberapa proyek yang sedang diusulkan dalam rapat Dewan Direktur, untuk diputuskan kemudian.
Manfaat Telah Nyata dan Peluang Semakin Terbuka
Keanggotaan Indonesia pada berbagai forum dan organisasi internasional telah membawa dampak positif, baik secara politis maupun ekonomi. Bukan sekedar menjadi anggota biasa, Indonesia juga meningkatkan partisipasinya di kancah internasional, apalagi dengan ditempatkannya putra-putri terbaik bangsa di forum dan organisasi internasional tersebut. Selain itu, partisipasi Indonesia pada kenyataannya juga memberi dampak positif dalam pembangunan infrastruktur yang sedang digemakan Pemerintah saat ini.
Peluang besar bagi proyek besar. Terlebih tahun depan, Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan tahunan IMF-World Bank. Momen ini dapat dimanfaatkan untuk menarik investor sebanyak-banyaknya di bidang infrastruktur.
Bertambahnya utang luar negeri, sering menimbulkan kontra dari segelintir masyarakat, yaitu perihal bertambahnya utang. Ini, satu hal yang perlu diperhatikan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Penjelasan Pasal 12 Ayat 3, disebutkan bahwa jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto. Pemerintah perlu tetap berkomitmen menjaga batas utang sehingga tetap berada di batas aman seperti sekarang ini, yang masih berada di angka 27.5%.