Jakarta, TopBusiness — Indonesia terus mematangkan persiapan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi, mendiversifikasi bauran pembangkit, sekaligus mendukung pencapaian target Net Zero Emission (NZE) 2060.

Berbagai aspek kesiapan pembangunan PLTN dibahas dalam Simposium Nasional Pembangunan PLTN yang digelar di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada 7–8 September 2026. Forum tersebut menjadi ajang konsolidasi lintas sektor untuk menyelaraskan kesiapan Indonesia, mulai dari regulasi, tapak, teknologi, infrastruktur, hingga sumber daya manusia (SDM).

Kegiatan yang merupakan kerja sama joint committee BRIN, PT PLN (Persero), dan UGM tersebut juga menjadi momentum bagi UGM memperkenalkan Program Doktor (S3) Teknik Nuklir sebagai bagian dari penguatan kapasitas SDM nasional di bidang nuklir.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Aset, dan Sistem Informasi UGM, Arief Setiawan Budi Nugroho, S.T., M.Eng., Ph.D., mengatakan pengembangan teknologi nuklir membutuhkan kesiapan yang tidak hanya berorientasi pada aspek teknis dan rekayasa, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial.

Menurutnya, kompleksitas pembangunan PLTN membutuhkan keterlibatan berbagai disiplin ilmu agar tantangan yang muncul dapat diantisipasi secara menyeluruh.

“Masa depan teknologi nuklir, khususnya PLTN, tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis atau rekayasa. Tantangannya juga menyangkut bagaimana menunjukkan komitmen dari sisi sosial. Karena itu, penyelesaiannya harus dilakukan secara lintas disiplin ilmu dengan melibatkan fakultas teknik maupun bidang keilmuan lainnya,” ujar Arief.

Pemerintah Siapkan Kerangka Kebijakan

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Prof. Dr. Eng. Eniya Listiani Dewi, menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk mendukung pembangunan PLTN.

Salah satunya adalah Peraturan Presiden mengenai Kesiapan Pembangunan PLTN yang mencakup aspek program nuklir, instalasi, dan operasional. Regulasi tersebut saat ini masih menunggu proses pengesahan.

Eniya mengatakan energi nuklir dipandang sebagai salah satu komponen penting dalam menjaga ketahanan dan keandalan energi nasional, khususnya dalam mendukung pencapaian target NZE 2060.

“Fokus pada pencapaian Net Zero Emission 2060 perlu didukung EBT yang handal, termasuk menjaga ketahanan dan kehandalan energi yang saat ini disuplai dari sektor ketenagalistrikan dan non-listrik,” katanya.

Ia menambahkan, dalam skenario pencapaian NZE 2060, energi nuklir diproyeksikan dapat berkontribusi hingga sekitar 35 gigawatt (GW). Sementara itu, dalam sepuluh tahun mendatang Indonesia diperkirakan membutuhkan tambahan kapasitas sekitar 500–1.000 megawatt (MW) untuk sejumlah wilayah yang membutuhkan pasokan listrik dalam jumlah besar dan andal.

Untuk mendukung proses tersebut, pemerintah menyiapkan enam task forces atau kelompok kerja yang akan menangani berbagai aspek persiapan pembangunan PLTN. Pemerintah juga mulai memetakan kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan dan pengoperasian fasilitas nuklir.

“Untuk mencapai 1 gigawatt dibutuhkan sekitar 400–700 SDM berkemampuan tinggi, belum termasuk kemampuan komunikasi untuk penerimaan masyarakat dan socio-engineering,” jelas Eniya.

Kolaborasi Riset dan Industri Diperkuat

Dari sisi industri ketenagalistrikan, Direktur Teknologi, Keberlanjutan, dan Engineering PT PLN (Persero), Edwin Nugraha Putra, menekankan pentingnya penguatan kolaborasi riset dalam mendukung pengembangan PLTN di Indonesia.

Menurutnya, sinergi antara lembaga riset, perguruan tinggi, pemerintah, dan industri diperlukan agar pengembangan teknologi nuklir tidak berhenti pada tahap penelitian, tetapi dapat menghasilkan manfaat nyata serta menjadi dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti.

Kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi salah satu elemen penting dalam konsolidasi kesiapan nasional menuju pembangunan PLTN.

Sementara itu, Wakil Kepala BRIN, Laksamana Madya TNI (Purn.) Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., DESD., ASEAN Eng., menegaskan bahwa pengembangan teknologi nuklir harus mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi secara komprehensif, di samping aspek teknis dan rekayasa.

BRIN, kata Amarulla, siap mendukung kebutuhan teknologi bagi operator, regulator, layanan publik, maupun pemangku kepentingan lainnya.

Kesiapan riset nasional saat ini didukung oleh tiga reaktor riset yang dioperasikan BRIN, yakni Reaktor Serba Guna G.A. Siwabessy di Serpong, Reaktor Triga 2000 di Bandung, dan Reaktor Kartini di Yogyakarta.

Kesiapan Tapak Jadi Faktor Penting

Aspek keselamatan dan kesiapan tapak juga menjadi bagian penting dalam pembahasan pembangunan PLTN.

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Dr. Lana Saria, S.Si., M.Si., memaparkan berbagai aspek yang harus diperhatikan dalam menentukan lokasi pembangunan PLTN, termasuk kondisi geologi dan potensi bahaya alam.

BRIN bersama pihak terkait disebut telah melakukan uji tapak di 28 lokasi, sementara satu lokasi lainnya diuji oleh pihak ketiga.

Penentuan tapak PLTN harus mempertimbangkan berbagai faktor keselamatan, antara lain potensi bahaya gunung api, gempa bumi, likuifaksi, tsunami, gerakan tanah, abrasi, serta ketersediaan air tanah.

“Tapak tersebut harus dipilih yang sesuai regulasi dan memenuhi berbagai standar seperti aspek keamanannya dari bahaya gunung berapi, gempa, likuifaksi, tsunami, gerakan tanah, abrasi, serta ketersediaan air tanah. PLTN menjadi solusi untuk mengurangi penggunaan energi fosil,” ujar Lana.

BAPETEN Siapkan Regulasi dan Pengawasan

Dari sisi regulasi dan keselamatan nuklir, Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir (PKN) BAPETEN, Haendra Subekti, S.T., M.T., menegaskan kesiapan lembaganya dalam mendukung proses pembangunan PLTN.

BAPETEN akan menjalankan fungsi pengawasan melalui penyusunan regulasi, proses perizinan, inspeksi, serta pengawasan terhadap pembangunan dan operasional fasilitas nuklir.

Haendra juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan agar setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan standar keselamatan.

“BAPETEN sebagai regulator akan memastikan regulasi, inspeksi dan pencegahan, serta proses perizinan dilaksanakan dengan baik. BAPETEN akan berkolaborasi dengan Pemda, universitas, dan seluruh stakeholder sehingga proses pembuatan regulasi, penerapannya, hingga pengawasannya dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Konsolidasi Menuju Tahap Berikutnya

Simposium Nasional Pembangunan PLTN menjadi bagian dari upaya konsolidasi kesiapan nasional dalam berbagai domain, meliputi kesiapan tapak, infrastruktur nuklir, regulasi dan perizinan, dokumen bidding, teknologi reaktor, serta pengembangan SDM.

Hasil konsolidasi tersebut selanjutnya akan menjadi bagian dari penyelarasan posisi Indonesia menjelang General Conference IAEA ke-70 di Wina.

Melalui konsolidasi lintas sektor tersebut, Indonesia berupaya memastikan pembangunan PLTN dilakukan secara bertahap, terukur, dan terkoordinasi. Penguatan regulasi, kesiapan tapak, penguasaan teknologi, dukungan industri, serta ketersediaan SDM menjadi fondasi penting sebelum Indonesia memasuki tahapan pengembangan PLTN berikutnya.