Jakarta, TopBusiness – Asosiasi Energi Angin Indonesia (AEAI) mendorong PT PLN (Persero) mengubah pola pengadaan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) dengan mengembangkan proyek dalam paket berkapasitas besar. Skala pengadaan yang diusulkan mencapai sekitar 2–2,5 gigawatt (GW) melalui konsep yang diberi nama Bayu Nusantara.
Konsep tersebut merupakan usulan pengadaan PLTB darat atau onshore berbasis zona. Melalui skema ini, sejumlah proyek PLTB dapat dikembangkan secara terintegrasi dalam satu paket pengadaan, sehingga pembangunan tidak lagi bergantung pada proyek-proyek berkapasitas puluhan megawatt yang berjalan secara terpisah.
Gagasan Bayu Nusantara disampaikan Sekretaris Jenderal AEAI sekaligus Senior Manager External Affairs UPC Renewables, Lucila Ismoyo Rukmi atau Maya, dalam gelaran IndoEBTKE ConEx ke-12 pada 3 September 2026.
Menurut Maya, perubahan pola pengadaan diperlukan karena target pengembangan energi angin Indonesia telah berada pada skala gigawatt. Pengadaan proyek dalam kapasitas kecil secara satu per satu dinilai tidak cukup efektif untuk mengejar target tersebut.
“Targetnya adalah gigawatt, bukan megawatt. Kalau kita masih mengerjakan 22 MW, 50 MW, 70 MW satu per satu, kapan selesainya?” ujar Maya.
Usulan tersebut muncul setelah PLN menerapkan pendekatan serupa dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Pada April 2026, PLN membuka tender PLTS Mentari Nusantara I dengan kapasitas awal 1.225 MW. Kapasitas tersebut kemudian mengalami addendum menjadi 1.245 MW yang mencakup 22 proyek dalam satu paket pengadaan strategis melalui skema GIGA ONE.
Bagi industri energi angin, pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengadaan energi terbarukan dapat dirancang dalam skala besar dengan pipeline proyek yang lebih terstruktur.
Dorongan pengadaan berskala besar tersebut juga berkaitan dengan target pengembangan PLTB nasional. Dalam RUPTL PLN 2025–2034, Indonesia menargetkan tambahan kapasitas PLTB sekitar 7,2 GW hingga 2034.
Dengan target tersebut, pengembangan proyek PLTB membutuhkan pola pengadaan dan investasi yang lebih terstruktur. Apabila proyek terus dikembangkan secara terpisah dengan kapasitas puluhan megawatt, pencapaian target gigawatt berpotensi membutuhkan waktu lebih panjang.
Meski demikian, kapasitas besar dalam satu paket tidak secara otomatis membuat proyek menjadi bankable. Kelayakan pembiayaan tetap bergantung pada sejumlah faktor, antara lain kualitas dan validitas data angin, kesiapan lahan dan logistik, kepastian interkoneksi jaringan, tarif, serta struktur power purchase agreement (PPA) yang dapat diterima investor dan lembaga pembiayaan.
Perlindungan terhadap risiko curtailment, payment security, serta pembagian dan alokasi risiko yang seimbang juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan investor.
Karena itu, AEAI menilai pengadaan berskala gigawatt harus disertai kepastian terhadap ekosistem proyek secara keseluruhan. Pipeline yang besar perlu dibangun di atas proyek-proyek dengan data, lokasi, jaringan, dan aspek komersial yang memadai.
Meski terinspirasi dari pengadaan PLTS, konsep Bayu Nusantara tidak akan sepenuhnya meniru model tersebut. PLTB memiliki karakteristik yang berbeda karena potensi energi angin sangat bergantung pada kondisi geografis dan karakteristik setiap lokasi.
Dalam skema yang diusulkan, PLN dapat menentukan zona sistem atau grid, kebutuhan kapasitas, kandidat gardu induk atau kriteria interkoneksi, persyaratan teknis, serta jadwal pengadaan. Selanjutnya, pengembang mengajukan lokasi dan konfigurasi interkoneksi terbaik di dalam zona tersebut.
Lokasi yang ditawarkan pengembang diharapkan bukan sekadar titik yang baru dicari setelah zona pengadaan diumumkan. Lokasi tersebut idealnya telah melalui pengukuran sumber daya angin dan tahap persiapan proyek, sehingga proposal yang diajukan memiliki dasar data dan tingkat kesiapan yang lebih konkret.
Dengan pendekatan tersebut, kompetisi pengadaan tidak hanya ditentukan oleh besarnya kapasitas yang ditawarkan. Kualitas sumber daya angin, kesiapan site, konfigurasi interkoneksi, serta kemampuan pengembang memenuhi persyaratan teknis dan komersial juga menjadi pertimbangan.
Bagi industri, kepastian pipeline menjadi salah satu faktor penting untuk membangun ekosistem energi angin nasional. Namun, pipeline dalam skala besar harus berjalan beriringan dengan kesiapan fundamental proyek.
Data angin yang memadai dan tervalidasi diperlukan untuk memperkirakan produksi listrik. Kesiapan lahan dan logistik menentukan kelancaran pembangunan turbin berukuran besar. Sementara itu, kepastian interkoneksi, tarif, PPA, curtailment, payment security, dan alokasi risiko akan memengaruhi penilaian investor serta lembaga pembiayaan terhadap proyek.
Dengan demikian, pengadaan dalam skala gigawatt bukan sekadar menggabungkan sejumlah proyek kecil menjadi satu paket. Struktur pengadaan juga perlu dirancang untuk mengurangi ketidakpastian proyek sejak tahap awal.
Kepastian pipeline turut diperlukan untuk memperkuat rantai pasok dalam negeri. Indonesia telah memiliki kapasitas manufaktur menara turbin angin, tetapi keberlanjutan industri pendukung membutuhkan permintaan proyek yang jelas dan berkelanjutan.
Pipeline yang lebih kuat dapat memberikan ruang bagi industri nasional untuk menyiapkan kapasitas produksi, jasa konstruksi, pemeliharaan, logistik, serta sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pengembangan PLTB.
Pada akhirnya, konsep Bayu Nusantara tidak hanya berfokus pada besarnya kapasitas dalam satu paket pengadaan. Gagasan tersebut diarahkan untuk menjembatani target tambahan 7,2 GW PLTB dalam RUPTL dengan proyek-proyek yang benar-benar siap dikembangkan dan memiliki daya tarik bagi investor.
Melalui pendekatan berbasis zona, PLN dapat menetapkan kebutuhan sistem dan jaringan, sementara pengembang menawarkan lokasi yang telah diukur dan dipersiapkan beserta konfigurasi interkoneksi yang sesuai.
Investor dan lembaga pembiayaan juga diharapkan memperoleh gambaran pipeline yang lebih jelas serta dapat menilai risiko proyek berdasarkan data dan kepastian yang tersedia.
PLN sendiri telah menyatakan bahwa pendekatan GIGA ONE akan direplikasi untuk pengadaan pembangkit listrik tenaga bayu. Namun, skema tersebut masih dalam proses pengolahan dan belum diumumkan secara resmi dalam bentuk pengadaan Bayu Nusantara.
Dengan demikian, Bayu Nusantara saat ini masih menjadi gagasan yang didorong industri. Konsep tersebut sekaligus menawarkan kerangka pengembangan PLTB onshore dalam skala lebih besar dengan tetap mempertimbangkan karakteristik sumber daya angin, kesiapan lokasi, jaringan, dan aspek pembiayaan.
Setelah energi surya mulai memperoleh model pengadaan berskala besar, industri energi angin mendorong pendekatan serupa dengan penyesuaian terhadap karakteristik pembangkit berbasis angin. Tantangannya bukan hanya mengejar angka gigawatt, tetapi memastikan kapasitas tersebut ditopang data angin yang kuat, site yang siap, jaringan yang jelas, skema komersial yang sehat, serta pembagian risiko yang dapat diterima seluruh pihak.