Jakarta, TopBusiness – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat serta meningkatkan kewaspadaan terhadap penipuan keuangan melalui penyelenggaraan Jakarta Financial Festival (JFF) 2026 sebagai upaya mendorong pemanfaatan produk dan layanan keuangan secara bijak, aman, dan produktif.
OJK Jabodebek bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) DKI Jakarta, dan Perumda Pasar Jaya menyelenggarakan JFF 2026 dengan tema “Kumpul Asik, Melek Finansial, Ekonomi Tumbuh” di Selasar Pintu Mutiara, Blok M Square, Jakarta Selatan, Jumat (23/10/2026).
Kepala OJK Jabodebek Edwin Nurhadi menyampaikan bahwa tingginya akses masyarakat terhadap layanan keuangan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan serta mengenali risiko penipuan keuangan.
“Kami ingin warga Jakarta tidak hanya terinklusi, tetapi juga terliterasi. Tidak sekadar menggunakan, namun juga paham, cerdas, dan bijak dalam menggunakan produk dan layanan keuangan, serta waspada agar terhindar dari aktivitas keuangan ilegal,” ujar Edwin, dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/10/2026).
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026, Provinsi DKI Jakarta mencatat indeks literasi keuangan sebesar 84,01 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 99,74 persen, tertinggi secara nasional.
Namun demikian, data Indonesia Anti-Scam Center (IASC) menunjukkan bahwa DKI Jakarta menempati urutan kedua provinsi dengan jumlah laporan penipuan keuangan terbanyak di Indonesia. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penguatan edukasi keuangan dan perlindungan konsumen agar masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara aman dan bertanggung jawab.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut menghadiri kegiatan tersebut menekankan pentingnya memperluas manfaat layanan keuangan bagi pelaku usaha, khususnya pedagang dan generasi muda, untuk mendukung pengelolaan usaha, akses pembiayaan, dan peningkatan daya saing.
“Kita perlu terus mendorong terciptanya ide baru bagi pelaku usaha, khususnya generasi muda untuk membuka peluang usaha, tentunya harus diiringi dengan kemampuan pengelolaan keuangan yang baik,” ujar Rano.
Sementara itu, Ketua FKIJK DKI Jakarta Agus Haryoto Widodo menyampaikan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan menjadi faktor penting dalam memperluas kesempatan ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.
“Kami meyakini bahwa literasi yang baik melahirkan keputusan keuangan yang lebih bijak. Inklusi yang berkualitas akan membuka kesempatan ekonomi yang lebih luas, dan keduanya akan menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Agus.
JFF 2026 berlangsung pada 23 sampai dengan 24 Oktober 2026 dengan menghadirkan berbagai kegiatan, antara lain Financial Expo & Showcase yang menyediakan informasi produk dan layanan keuangan, gelar wicara edukasi keuangan, layanan konsultasi keuangan, serta berbagai aktivitas interaktif bagi masyarakat.
Penyelenggaraan JFF 2026 juga menjadi sarana untuk mendekatkan layanan keuangan formal kepada masyarakat sekaligus mendukung pengembangan usaha dan aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan.
Penguatan Digitalisasi Pasar dan Akses Keuangan UMKM
Dalam rangkaian JFF 2026, OJK bersama para pemangku kepentingan juga memberikan penghargaan Program Digitalisasi Pasar Inklusif kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan pengelola pasar yang berkontribusi dalam memperluas akses keuangan bagi pedagang pasar rakyat selama kurun waktu setahun terakhir.
Program Digitalisasi Pasar Inklusif menjadi salah satu inisiatif penguatan akses keuangan di DKI Jakarta yang mendukung peningkatan pemanfaatan layanan keuangan formal dan transaksi digital oleh pelaku usaha.
Program tersebut turut mendukung capaian Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi DKI Jakarta yang meraih penghargaan TPAKD Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Jawa-Bali dalam TPAKD Award 2026. Melalui JFF 2026, OJK bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, industri jasa keuangan, dan para pemangku kepentingan terus mendorong penguatan literasi, perluasan akses keuangan yang berkualitas, serta pemanfaatan layanan keuangan secara aman dan produktif guna mendukung pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.