Jakarta, businessnews.id — Pemerintahan RI periode 2014-2019 perlu membuat teroboson terhadap APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), jika tidak angka kemiskinan akan sulit turun signifikan.
Menurut Peneliti Senior Indef (Institute for Development of Economic and Finance) Fadhil Hasan, di Jakarta hari ini, ada tiga terobosan untuk itu. Dimulai dari peningkatan modal, terutama modal infrastruktur yang dananya berasal dari subsidi energi.
“Belanja infrastruktur memang mengalami peningkatan namun rasio belanja infrastruktur terhadap PDB (produk domestik Bruto) di bawah 3 persen, padahal idealnya 5 persen,” terang dia.
China telah mencapai 14 persen dalam hal itu, katanya.
Di samping itu, koefisien elastisitas belanja infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi RI, baru mencapai 0,17 persen untuk tiap 1 persen anggaran infrastruktur. “Sedangkan rasio yang sama di China telah mencapai 0,33 persen dan India telah mencapai 0,21 persen.”
Terobosan kedua, menurut Fadhil lagi, peningkatan anggaran pengentasan kemiskinan harus efektif di setiap kementerian dan lembaga negara. Sebab saat ini, itu hanya sebesar sepertiga, sedangkan dua pertiga digunakan oleh birokrasi melalui kegiatan pendamping dan monitoring.
Terobosan ketiga, perlu kembali melakukan efisiensi birokrat dengan program zero growth. Ini semua, lanjut dia, memang tidak populis sehingga dibutuhkan pemerintahan yang kuat. “Dan yang tidak egois kelas kakap dengan sekadar mementingkan kepentingan kelas atas sementara kelas bawah terlunta-lunta tanpa kepastian.” (ZIZ)
EDITOR: DHI