TopBusiness
  • Home
  • Economic
  • Business Info
  • Capital Market
  • Finance
  • BUMN
  • BUMD
  • DAERAH
  • Marketing
  • Event
  • CSR
No Result
View All Result
  • Home
  • Economic
  • Business Info
  • Capital Market
  • Finance
  • BUMN
  • BUMD
  • DAERAH
  • Marketing
  • Event
  • CSR
No Result
View All Result
TopBusiness
No Result
View All Result

Ada 5 Bahaya, Tim Ekonomi Jokowi Harus Profesional

Nurdian Akhmad
17 October 2014 | 09:32
rubrik: Ekonomi
Jokowi dan JK (Foto: Muhamad Husni/BusinessNews Indonesia)
Jokowi dan JK (Foto: Muhamad Husni/BusinessNews Indonesia)

Jakarta, businessnews.id — Lembaga Riset Katadata mengharapkan presiden terpilih RI Joko Widodo (Jokowi) menunjuk para profesional yang memiliki rekam jejak teruji, berintegritas, serta berkapabilitas, untuk duduk dalam tim ekonomi kabinet mendatang. Hal itu untuk menjawab lima ancaman ekonomi.

“Sangat berisiko jika portofolio ekonomi yang sangat penting dalam lima tahun mendatang dipertaruhkan dalam ruang negosiasi politik,” ujar Direktur Riset Katadata, Heri Susanto, di Jakarta (16 Oktober 2014).

Tim profesional tersebut akan bisa menjawab lima ancamam ekonomi; ancaman pertama adalah pelemahan Rupiah dan indeks saham.

Ancaman kedua, memburuknya iklim bisnis. Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) memerkirakan, jika kisruh politik terus berlanjut di parlemen, pertumbuhan ekonomi menurun ke 5,5 persen.

Hal itu terlihat dari keluarnya arus modal asing di pasar finansial, khususnya saham dan obligasi pada periode 26 September 2014 sampai 13 Oktober 2014.

Setidaknya, penjualan bersih oleh investor asing mencapai Rp 7 triliun dan total kepemilikan asing di obligasi turun ke Rp 6 triliun.

Ketiga, terhambatnya pembangunan infrastruktur. Sebelumnya, Tim Transisi Jokowi menyebutkan, untuk pembangunan infrastruktur dibutuhkan anggaran Rp 6.500 triliun untuk pembiayaan lima tahun mendatang.

Nyatanya, realisasi dana infrastruktur yang tersedia baik dari swasta, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah, dalam satu dekade hanya di kisaran 2 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Atau, masih jauh dari batas minimal 4 persen yang dicapai sebelum krisis 1997/1998.

”Nah, untuk itu, perlu pengurangan subsidi. Namun jika kebijakan ini terkendala oleh kepentingan politik, persoalan infrastruktur akan terus berlanjut, dan akan menyurutkan minat berinvestasi disektor infrastruktur,” terang dia.

Ancaman keempat, laju pertumbuhan ekonomi akan tersendat. Jika pertarungan politik terus berlanjut,  pertumbuhan ekonomi tahun 2014 hanya akan di angka 5,2 persen, atau lebih lambat dibanding tahun lalu di angka 5,8 persen.

BACA JUGA:   Diusulkan, Posisinya Menko Baru di Kabinetnya Jokowi

Akibat berikutnya, akan meningkatkan angka pengangguran. Kondisi di atas akan diperburuk oleh rendahnya elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap penciptaan lapangan kerja.

Tahun 2007, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi akan menyerap tenaga kerja 710.000 orang, namun pada tahun 2012 menurun menjadi 184.000 orang.

Penulis/Peliput: Abdul Aziz

Editor: Achmad Adhito

Tags: jokowitim ekonomi
Previous Post

Petroleum Fund 5 persen Dinilai Terlalu Tinggi

Next Post

Koalisi Indonesia Hebat Kedodoran, Rupiah dan IHSG Turun

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Email

TopBusiness - Inspire Great Business Performance | All Rights Reserved

  • Home
  • Economic
  • Business Info
  • Capital Market
  • Finance
  • BUMN
  • BUMD
  • DAERAH
  • Marketing
  • Event
  • CSR