PT Hutama Karya (Persero) atau HK sebagai perusahaan konstruksi yang andal di negeri ini. Perusahaan milik negara ini (BUMN) harus bisa memberikan kontribusi besar dalam mendongkrak perekonomian pembangunan. Apalagi keberadaan BUMN karya yang sudah membangun nusantara ini semenjak tahun 1961 lalu, tak sedikit pula mahakarya bidang rancang bangun ddipersembahkan.

Jika kita flas back, para Board of Direktur (BOD) HK sangat sarat sekali dengan para penemu dan inovator pada bidang rancang bangun konstruksi dengan hasil temuannya hingga saat ini masih tetap dipergunakan. Seperti Ir. Soetami sang penemu beton pratekan dan juga Ir. Tjokorda Raka Sukawati. Tentunya HK sebagai perusahaan konstruksi yang sudah memiliki nama besar ini dalam masa depan diharapkan menjadi perusahaan konstruksi berkelas dunia dengan mengerjakan projek di luar negeri.
Dan tentu pula sang Direktur yang sekarang dijabat Bintang Perbowo ini merupakan tokoh konstruksi bertangan dingin dalam mengerek perusahaan BUMN konstruksi Indonesia Go Internasional seperti Wijaya Karya (WIKA) , dimana Beliau telah sukses mengerek WIKA menjadi perusahaan Go Internasional.
Dalam sebuah percakapan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir di Kementerian BUMN menyatakan, bahwa BUMN kita ke depannya harus bisa memberikan manfaat besar bagi seluruh stake holder. “BUMN harus bisa menjadi perusahaan berskala bisnis internasional, harus bisa go internasional. BUMN kita harus bisa profit center serta pula sebagai agent development”, tegas Erick.
Sementara itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuldjono menegaskan bahwa BUMN Karya tidak akan menjadi holding BUMN konstruksi dengan berbagai pertimbangan dari peran serta BUMN konstruksi ini masih sangat dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan konstruksi di negeri ini.

Tepatnya tanggal 29 Maret 2020 ini, salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya, pada kelompok bisnis infrastruktur tersebut memasuki usia 59 tahun. Hutama Karya, dimana hingga saat ini korporasi infrastruktur masih seratus persen sahamnya masih dimiliki oleh negara, sementara ada beberapa BUMN karya telah menjadi perusahaan public alias telah menjadi perusahaan terbuka dengan sebagian sahamnya telah dimiliki masyarakat luas.

Pada usia ke 59 tahun ini tentunya kita akan bertanya, apa saja yang telah dipersembahkan HK ini sebagai perusahaan milik negara? Tentunya dengan kinerja terukur dan fokus pada bidang bisnis serta memikul tangung-jawab yang diamantkan dalam Undang-Undang sebagai perusahaan negara, maka oleh sebab itu korporasi ini pun memiliki tanggung-jawab dalam melaksanakan amanat dalam hal pembangunan infrastruktur di negeri tercinta ini.
Termaktub dalam Peraturan Menteri BUMN, per-06/MBU/06/02/2018, dalam payung hukumnya perusahaan milik negara ini harus mengacu kepada peraturan kementerian BUMN dengan tujuan: perusahaan milik negara harus memiliki peran ganda sebagai agent pembangunan, juga harus bisa memberikan benefit dan keuntungan kepada seluruh stakeholder.
Hutama Karya sebagai entitas bisnis sebagai perusahaan seratus persen sahamnya milik pemerintah RI, oleh sebab itu BUMN karya ini memiliki tanggung-jawab besar pula dalam mendukung program pemerintah RI yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Nasional Jangka Panjang dan Jangka Pendek.

Dalam Rangka melaksanakan RPJN Program Pemerintahan Jokowi hingga 2024 dengan melakukan pembangunan infrastruktur secara massif. Baik itu infrastruktur dasar, penunjang dan pendukung agar pembangunan perekonomian bangsa memiliki daya saing yang sangat kuat, sehingga seluruh produk unggulan anak bangsa ini dapat bersaing di pasar global.
Pembangunan infrastruktur secara massif ini akan menjadikan konektivitas dan memberikan nilai tambah sangat besar. Konektivitas akan bisa menekan biaya (variable cost) secara signifikan. Dan juga akan mempersingkat waktu tempuh dari desa ke perkotaan. Masyarakat akan menikmati peningkatan kesejahteraan, karena berbagai produk dari seluruh sektor yang di hasilkan masyarakat, baik itu pertanian, perternakan serta sektor lainnya akan semakin baik dan fresh diterima pasar, karena konektivitas dan jarak tempuh akan semakin pendek dengan terbangunnya infrastruktur.
Program pembangunan infrastruktur yang dicanangkan Presiden Joko Widodo ini, membangun Indonesia dari pinggiran seluruh Indonesia. Tidak hanya membangun Jawa sentris semata. Akan tetapi seluruh pelosok nusantara akan mendapatkan sentuhan pembangunan infrastruktur, bahkan daerah terpencil sekalipun dan juga daerah perbatasan terluar yang sangat rawan akan bisa dicaplok oleh negara lain.
Untuk membangun konektivitas tersebut, berbagai pembangunan jalan bebas hambatan (tol) dibangun di Pulau Jawa dan Sumatera, dengan tujuan nantinya antara Pulau Jawa dan Sumatera akan tersambung dan terkoneksi serta trans Sulawesi akan terkoneksi pula.
Dalam membangun interkoneksi Sumatera–Aceh-Riau-Sumatera Selatan atau disebut dengan Tol Trans Sumatera (JTTS) dengan panjang keseluruhannya 2.765 kilometer (km). Untuk pembangunan JTTS ini diperlukan anggaran pembiayaan Rp 491 trilun. Sementara itu pemerintah hanya mampu menyiapkan anggaran pembangunannya melalui Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 19,5 triliun saja dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN).
Kemampuan anggaran pemerintah dalam membiayai pembangunan infrastruktur secara massif ini hanya sebasar 30 persen dari pemerintah, 40 persen sektor swasta dan 30 persennya BUMN. Dalam rangka melaksanakan penugasan negara tersebut Hutama Karya sudah siap melaksanakan pembangunan JTTS hingga tahun 2024 dan sudah tersambung seluruhnya.
Kinerja HK dalam mengemban amanah tugas strategi negera guna membangun projek JTTS sudah tak diragukan lagi, bahkan ada beberapa titik pembangunan tol dapat diselesaikan dengan waktu lebih cepat dari jadwal semula.
Sementara pada tahun 2020 ini, akan ada beberapa projek JTTS akan selesai pembangunannya, dan pengoperasiannya diharapkan sebelum masa mudik Lebaran sudah dapat dipergunakan para pemudik Hari Raya 2020 nanti.
Ruas Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) jalan tol yang akan menghubungkan kota Sigli dan Banda Aceh ini terdiri dari 6 seksi dengan total panjang 74 km. Adapun keenam seksi tersebut terbagi atas seksi 1 Padang Tiji-Seulimum (24,3km). Seksi 2 Seulimum-Jantho (7,6km), seksi 3 Jantho-Indapuri (16km), seksi 4 Indapuri-Blangbintang(13,5km), seksi 5 Blang Bintang-Kuta Baro (7,7km), seksi 6 Kuta Baro-Baitussalam (5 km).
HK Tak Diragukan Membangun Negeri
Reputasi HK sudah tak diragukan lagi dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur milik pemerintah maupun swasta di negeri ini. Lantas reputasi serta track record korporasi BUMN karya ini pun sudah tidak bisa terbantahkan lagi atas kinerja serta capaian–capain selama ini.
Oleh sebab itu pula pihak investor, baik itu institusi perbankan maupun non perbankan bahkan lembaga pasar uang pun sudah sangat yakin dan percaya akan kondite korporasi ini. Hal tersebut sudah menjadi kekuatan bagi HK untuk mendapatkan kucuran pinjaman dana pembiayaan pembangunan infrastruktur, tentunya jaminan pinjaman tersebut juga didukung oleh jaminan atau garansi pemerintah sebagai pemilik proyek infrastruktur ini.

Dalam sebuah wawancara yang dilakukan direktur utama dan CEO HK yang sudah malang melintang pada dunia infrastruktur dan konstruksi ini di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beberapa waktu lalu.
Bintang Perbowo, sang CEO bertangan dingin untuk mengerek BUMN karya negeri ini menjadi perusahaan berkelas dunia mengatakan, kredibilitas HK dimata para investor sangatlah meyakinkan sekali untuk mencari pembiayaan pembangunan infrastruktur ini sangatlah cepat. “Dengan cepatnya mendapatkan dana pembangunan maka kami HK pun dengan cepat pula melakukan kegiatan pembangunan dengan pembebasan lahan serta pengurusan berbagai perizinan dan langsung pada tahap konstruksi. Apalagi HK pun harus bisa menyelesaikan seluruh projek dengan panjang 2.765 km ini sampai tahun 2024 nanti sudah harus terkoneksi keseluruhannya JTTS ini”, tegas Bintang.
Dikatakannya, tidak mudah mencari investor pendanaan infrastruktur. Apalagi projek jalan tol ini bagi swasta kurang menarik, dikarenakan memerlukan investasi yang sangat besar dan masa menikmati titik impas balik modalnya (Break Event Point) nya sangat lama pula. “Akan tetapi nantinya bisnis jalan tol ini menjadi terbuka karena minat swasta untuk berinvestasi”, lanjut Bintang.
Hal tersebut karena pemerintah telah merubah regulasi peraturan Menteri Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 10/PRT/M/2018 tentang rest area tol. Dimana pengembangan rest area tol ini akan menjadi, destinasi wisata, terminal hub, pergudangan, terintegrasi dengan kawasan industri. Dan juga akan dimungkinkan pula akan menjadi kawasan hunian Transit Oriented Development (TOD) dimana dalam kawasan rest area tol ini juga akan bertumbuh dan berkembang apartement.
“Jadi dengan berubahnya peraturan ini, akan meningkatkan minat swasta berinvestasi di tol. Nantinya pendapatan tol dengan pendapatan rest area akan bisa lebih besar penghasilan rest area”, ucap Bintang.
Dengan berlakunya peraturan Menteri PUPR ini, nantinya penghasilan terbesar HK sudah barang tentu pula dari bisnis non tol. Apalagi HK sebagai kontraktor pengelolah tol terpanjang. Contoh, di JTTS saja HK memiliki konsesi sepanjang 2.765 km.

Terkait dengan potensi bisnis yang menggiurkan dari non tol ini, maka beberapa pihak terkait telah melakukan agreement sinergi BUMN yaitu HK, PT Perkebunan Nusantara VII, PT ASDP-Fery lantas pula Pemerintah Daerah Lampung. Dimana agreement ini akan dibangun sebuah kawasan agro wisata dan juga hotel serta MICE di lokasi bekas perkebunan milik aset PT PPN VII. Tentunya kerjasama empat pihak ini akan memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah Lampung.
SEVP of Corporate Secretary PT HK, Muhammad Fauzan dalam sebuah kegiatan lomba HUT 59 tahun di Jakarta, menyatakan, dalam RPJN HK, pada tahun 2024 kerjasama empat pihak tersebut akan direalisasikan pembangunannya. “Keempat pihak tersebut sudah sepakat membangun bisnia baru dalam rangka sama-sama meningkatkan aset yang dimiliki. Apalagi Lampung memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dan wilayah Lampung memberikan kontribusi besar dalam setoran APBN dalam berbagai sektor, baik itu sektor pertanian, perkebunan dan aneka sektor lainnya”, tegas Fauzan.
Tentu pula dengan regulasi baru Permen PUPR tentang rest area tol ini sangat membuka gairah pihak swasta berinvestasi di tol. Hal tersebut telah membuat perusahaan PT Astra Internasional yang jagonya bisnis sebagai ATPM Otomotif Ini turut berinvestasi mengelolah bisnis tol.
Astra Infra, mulai masuk investasi di jalan tol semenjak tahun 2005. Pada tahun tersebut Astra Infra mengakuisisi tol Tangerak-Merak, saat ini telah mengelolah 6 ruas tol, yaitu, Tangerang-Merak (72,5km), Cikopo-Palimanan (116,8km), Semarang-Solo (72,6km), Jombang-Mojokerto (40,5km), Surabaya-Mojokerto ( 36,3km), Kunciran –Serpong (11,2km), total panjang tol yang dikelolah sepanjang 350 km, dan target 2022 akan mencapai panjang 500 km.

Dengan bergairahnya bisnis tol ini, Astra Infra tidak tanggung-tanggung telah membagun tol Semarang-Solo dengan Resta Pendopo dengan mengelontorkan kocek sebesar Rp 200 miliar. Ini pionir rest area mewah dengan konsep wisata.
CEO tol road business group, Astra Infra, Kris Ade Sudiyono menyatakan dalam sebauah wawancara khusus di kantor pusat Astra Internasional di bilangan Sudirman-Jakarta. “Astra sebagai korporasi besar di negeri ini, Astra berinvestasi di salah satu bisnis tentu bertujuan memberikan contoh kepada para pengusaha agar turut pula bisa mengikuti jejak Astra. Seperti bisnis pada sektor Infrastruktur tol, memang secara bisnis berinvestasi di tol ini tidak menjadi daya tarik bagi investor. Tentunya dengan perubahan Permen PUPR tersebut, Rest Area Tol akan menjadi “pertumbuhan bisnis baru”. Dan nantinya pendapat rest area ini akan mengalahkan pendapatn tol tentunya”, terang Kris.
Ketua Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Danang Parekesit dalam sebuah kegiatan di Kementerian PUPR, mengatakan bahwa dengan turunnya Permen tersebut, investasi jalan tol ini akan bergairah. “Permen ini salah satu bentuk memberikan kepastian bagi para investor untuk menanamkan investasinya di tol. Selama ini tol tidak jadi lirikan pihak swasta. Nantinya tol akan menjadi bisnis baru yang menggiurkan”, tegas Danang.
HK Catatkan Kinerja Gemilang
Pada semester 1 tahun 2019, HK mencatatkan pertumbuhan laba bersih senilai Rp 1,105 triliun, capaian ini meningkat tajam sekitar 79,81% dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2018 dengan capaian sebesar Rp 614 miliar. Perolehan fantastis laba bersih HK di semester 1/2019 sekaligus menandai capaian laba bersih yang memingkat tajam hingga hampir 2 kali lipat atau 50,17% dari target laba bersih satu tahun yang ditetapkan perseroan. Serta pula capaian dalam pembangunan JTTS telah terbangun 470 km atau 17% pada semester 1/2019 lalu.
Dan juga pula HK pasa semester 1/2019 HK mampu membukukan perolehan kontrak baru sebesar Rp 13,255 triliun atau 104,99%.
HK Gudangnya Manusia Unggul
Berbagai karya monumental rancang bangun hingga saat ini masih kita bisa saksikan. Sebut saja Gedung DPR/MPR, Patung Monumen Dirgantara (Pancoran), Jembatan Ampera-Palembang, Sumatera Selatan, Jembatan Youtefa, hingga saat ini diberi amanah oleh pemerintah RI untuk mengembangkan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) sepanjang 2.765km. serta pula membangun high rise building Bakrie Tower.

Sang penemu beton pratekan, Ir. Soetami yang mejabat sebagai direktur Hutama Karya pada awal berdirinya perusahaan yang mempelopori penggunaan teknologi konstruksi beton pratekan pada saat pembangunan Jembatan Semanggi di tahun 1970.
Insinyur terbaik lainnya kala itu adalah Ir. Tjokorda Raka Sukawati sang penemu teknologi rancang bangun “Sosro Bahu” yang menjabat sebagai Direktur Utama HK periode 1980-an. Melalui penelitiannya, ia berhasil memecah keruwetan saat awal masa pembangunan tol Cawang-Tanjung Priok dengan menciptakan metode landasan putar bebas hambatan bernama Sosrobahu. Metode ini berhasil memecahkan dilema dalam membangun jalan tol dengan keterbatasan tempat dan biaya.
Sumber Foto: Istimewa