Jakarta, TopBusiness – PT Bank Pembanguna Daerah DKI Jakarta atau Bank DKI masih terus berkontribusi positif terhadap pemegang sahamnya yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kendati di masa pandemi, perseroan tetap bisa berkinerja positif dan turut membantu serta menyinergikan program-program Pemprov dalam rangka pelayanan masyarakat.
Hal itu terwujud dari beberapa komitmen perseroan dalam membangun Jakarta melalui penerapan elektronifikasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang non tunai. Dengan adanya sistem ini pun sudah turut membantu Pemprov yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan itu untuk mendulang status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hasil audit Laporan Keuangan Pemprov oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Tak hanya itu, kontribusi besar Bank DKI lainnya juga terlihat dari distribusi Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berjalan lancar tanpa adanya kebocoran sama sekali tentu patut diacungi jempol. Sehingga kiprahnya tak hanya sekadar mengejar laba, namun juga turut mendukung pelayana sosial terhadap masyarakat Ibukota ini.
Demikian seperti disampaikan Direktur Kredit UMK & Usaha Syariah Bank DKI, Babay Parid Wazdi, saat mengikuti proses penjurian TOP BUMD Awards 2021, yang digelar secara virtual. Dalam sesi penjurian kali ini, Parid didampingi oleh Diki Jatnika, Pemimpin Grup Penjualan Dana & Transaksional Bank DKI, dan jajaran dari Corprate Secretary.
Bank DKI sendiri menjadi salah satu finalis yang terpilih mengikuti proses penjurian TOP BUMD Awards 2021 dari ribuan BUMD yang ada di Indonesia. TOP BUMD Awards 2021 ini digelar oleh Majalah TopBusiness dengan menggandeng beberapa asosiasi dan institusi yang kompeten di bidangnya.
Di depan Dewan Juri, Parid menyampaikan terkait peranan Bank DKI dalam mengusung komitmen membangun Jakarta. Tercatat, Bank kebanggan warga Ibukota ini secara proaktif mendukung kegiatan strategis daerah yang telah dicanangkan Pemprov DKI.
Antara lain, peningkatan ketahanan pangan. Langkah ini dilakukan melalui pemantauan ketersediaan pangan berbasis IT, pendistribusian subsidi pangan, optimasi pengelolaan sistem pergudangan pangan, dan pemenuhan pasokan pangan.
Selanjutnya, komitmen dalam penciptaan layanan transportasi terintegrasi; peningkatan kesejahteraan pendidik madrasah dan sekolah swasta; perbaikan tata kelola sederhana sewa dan rumah susun milik; optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD); serta program pembinaan dan pengembangan kewirausahaan.
“Komitmen Membangun Jakarta dari Bank DKi juga terlihat dalam pengelolaan APBD non tunai melalui JakartaOne. Ini adalah sistem terpadu pendukung pengelolaan kebijakan layanan publik yang melingkupi tiga fungsi yakni identifikasi profil pengguna, penyaluran kebijakan publik, dan pendukung sistem pembayaran, melalui satu sistem Biga Data yang mengelola APBD baik itu dalam hal pendapatan maupun belanja,” beber Parid.
“Ini bentuk kolaborasi antara Pemprov DKI, masyarkat dan Bank DKI sendiri. Sebab, melalui pengelolaan APBD non tunai ini, pengelolaan pendapatan seperti pajak dan retribusi serta manajemen belanja mulai dari subsidi/layanan publik, belanja pembangunan, dan belanja rutin, menjadi lebih transparan dan akuntabel,” sambung dia.
Bahkan, dia melanjutkan, Bank DKI juga terus berinovasi dalam setiap tahunnya terkait penerapan Elektronifikasi Pengelolaan APBD DKI Jakarta. Apalagi memang, penerapan sistem elektronifikasi pengeloaan PBD ini, terbukti sangat membantu Pemprov dalam menjalankan penerapan dan penyaluran dana subsidi atau PSO (public service obligation) secara lebih efektif, akurat dan tepat sasaran.
“Dengan penerapan elektronifikasi pengelolaan APBD ini, terbukti menjadi lebih transparan, akuntabel, dengan GCG (good corporate governance) lebih kuat, sehingga pemprov DKI Jakarta, alhamdulillah sudah tiga kali berturut-turut meraih WTP dari BPK (2018, 2019, 2020), yang sebelumnya belum pernah WTP. Salah satunya itu di-support oleh sistem elektronifikasi dan digitalisasi APBD DKI Jakarta dari Bank DKI ini,” tutur dia bangga.
Elektronifikasi APBD DKI
Beberapa fitur-fitur yang ada dalam penerapan elektronifikasi APBD DKI ini adalah Electronic Banking yang dalam hal ini, antara lain, mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPAD), dan lainnya.
Lalu aspek Pajak & Retribusi dari tahun ke tahun terus ditingkatkan dalam elektronifikasi APBD ini. Dan di tahun 2020 lalu telah dilakukan aggregator pajak dan retribusi. Selanjutnya, Layanan Pemerintah terkait rusun dan RSUD. Kemudian Bantuan Sosial yang dijalankan mulai 2016-2020 seperti kartu subsidi (pelajar, mahasiswa, lansia, pekerja, disabilitas, dll), BOS, BOP, dan subsidi pangan murah. Semua dikelola oleh Bank DKI secara transaparn dan akutabel.
Fitur selanjutnya, Digital Island, Pariwista, Transportasi, dan Perdagangan. Menurit Parid, penting juga dalam pengelolaan sektor pariwisata ini, sepeti di Kep Seribu, Ragunan, Monas, TMII, Museum, dan lainnya semuanya itu tanpa bayar tunai. Sehingga mewajibakn pakai QRIS, kartu Jak Card, dan cashless payment lainnya.
“Termasuk juga di sistem tersebut terlihat jumlah orang dan kendaraan yang masuk itu semua ter-record secara online di kawasan itu. Dengan begitu, kita bisa me-manage kerumunan di kawasan pariwisata agar tetap ramah walau di masa covid,” ujarnya.
“Dan terobosan kita lainnya di tahun lalu untuk perdagangan kita punya e-Order. Jadi kalau pihak Pemprov mengadakan meeting atau rapat itu tinggal pesan konsumsi lewat aplikasi e-Order yang anggota e-Order itu adalah UMKM di DKI. Sehingga untuk pembelian makanan kebutuhan meeting dari ASN atau BUMD itu bisa memesan lewat aplikasi tersebut,” terang dia.
Salurkan BST dan PEN
Bank DKI juga menjadi garda terdepan dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) ini. BST merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak Covid-19 untuk memenuhi kebutuhan dasar. BST Pemprov DKI Jakarta bersumber dari dana APBD DKI Jakarta yang disalurkan melalui rekening Bank DKI.
Dijelaskan Parid, untuk distribusi BST 2021 itu mulai dilakukan pada tanggal 12 Januari 2021. Dan distribusi telah dilakukan pada lima wilayah DKI Jakarta yaitu Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Dan Bank DKI telah melakukan penjadwalan terhadap 1.050.194 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan presentase undangan 99,5%.
“Kartu yang sudah terdistribusi sampai dengan 1 Februari 2021 kepada KPM adalah 783.480 dengan keberhasilan 86,48%. Jika distribusi lancar dan tidak ada halangan maka distribusi putaran I akan diprediksi memiliki keberhasilan minimal 86%,” katanya.
Selain menyalurkan BST, Bank DKI juga menjadi salah satu bank pengucur kredit PEN. Memang, Bank DKI merupakan salah satu dari tujuh BPD yang mendapat penempatan dana pemerintah dalam program percepatan PEN sebesar Rp11,5 triliun. Dan perseroan menerima kucuran dana sebesar Rp2 triliun.
“Akan tetapi, dari Rp2 triliun dana PEN itu, realisasi penyalurannya sebesar Rp5,285 triliun dengan leverage atau daya ungkit peyaluran kredit sebanyak 2,64 kali dengan jangka waktu pencapaian target selama 6 bulan,” tutur dia.
Dari angka tersebut, ungkap dia, disalurkan kepada 9.949 debitur yang terdiri dari segmen korprasi sebanyak Rp3,138 triliun untuk 20 debitur. Lalu, segmen mikro sebanyak Rp402,863 miliar untuk 1.717 debitur dan segmen retail sebesar Rp218,369 miliar dari 65 debitur. Terakhir segmen consumer dengan nominal pengucuran Rp1,525 triliun terhadap 8.147 debitur.
Lonjakan Aset
Kinerja Bank DKI sepanjang pandemi tahun 2020 lalu sejatinya tetap moncer, meski raihan laba bersih dan kucuran kredit tak segagah di 2019. Namun untuk raihan asset di tahun lalu justru sangat menakjubkan. Pasalnya, perseroam berhasil mengantongi asset mencapai Rp63,019 triliun atau naik 13,4% atau sekitar Rp8 triliun dari sebelumnya di 2019 di angka Rp55,601 triliun (year on year/yoy).
Untuk himpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga masih oke sebanyak Rp48,923 triliun dari sebelumnya Rp37,302 triliun (yoy). Memang untuk laju kredit menurun menjadi Rp35,664 triliun dari sebelumnya Rp37,426 triliun (yoy).
“Kredit turun karena kredit antar bank hanya Rp500 miliar padahal sebelumnya mencapai Rp4 triliun. Meski begitu, untuk kredit lainnya seperti ke sektor produktif tetap naik sekitar 2%. Walaupun di tengah pandemi,” ujarnya.
Dengan pendapatan bunga bersih sebesar Rp2,167 triliun dari sebelumnya di angka Rp2,2 triliun atau turun tipis 1,5% (yoy), laku pendapatan operasional selain bunga sebesar Rp413 miliar dari sebelumnya di posisi Rp590 miliar atau anjlok 30% (yoy). Sehingga laba bersih hanya mengantongi Rp581 miliar dari sebelumnya Rp817 miliar alias merosot 29% (yoy).
Turunya laba bersih ini tak lepas dari adanya kebijakan restrukturisasi kredit, yakni terhadap kalangan ASN. Bahkan angkanya cukup fantastis hampir mencapai Rp5 triliun atau Rp4,7 triliun yang berasal dari kredit konsumer ASN.
“Bahkan, kami ini bisa jadi satu-satunya BPD yang melakukan restrukturisasi ke ASN begitu besar. Di BPD lain enggak ada,” katanya. “Kenapa itu terjadi? Karena di DKI itu, akibat pandemi membuat APBD-nya turun sangat drastis. Sehingga gaji ASN ditunda. Seperti Lurah, misal sebelumnya terima gaji Rp30 juta/bulan, saat ini hanya terima Rp5 juta. Sehingga, mesti restrukturisasi kreditnya, plus pengurangan bunga. Karena Pemprov ingin bunganya diturunkan, alhasil laba juga turun.”
Namun begitu, untuk rasio perbankan lainnya masih positif. Seperti RoA di angka 1,56%, RoE (6,84%), NIM (5,26%), CAR (28,05%), LDR (72,90%), BOPO (81,99%), dan NPL masih terkendali di posisi 2,98% (gross) dan 0,42% (net).
Kinerja Bank DKI yang masih positif ini tak lepas dari peran digitalisasi perbankan yang kian massif. Bahkan ke depan, Bank DKI akan menjadi bank digital dengan JakOne yang sudah meng-universe. Sebab, kata dia, digitalisasi itu sebagai enabler transformasi bisnis Bank DKI yang sebelumnya saving bank (product centric dan jualan bunga) menajdi transaction bank yang memberikan solusi atas kebutuhan nasabah dan membangun relationship (customer focus).
FOTO: TopBusiness