Jakarta, TopBusiness – Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang terkenal dengan perajin batiknya. Bahkan hasil batik dari daerah ini disebut bisa bersaing di pasar nasional maupun internasional. Salah satu batik yang terkenal adalah Batik Gajah Mada.
Melihat potensi tersebut, maka PT BPR Bank Tulungagung (Perseroda) memiliki produk pembiayaan untuk bisa mengembangkan para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di bidang batik ini. Tentu dengan skema menarik dan tidak memberatkan para pelaku UKM tersebut.
Demikian seperti disebutkan oleh Direktur Utama PT BPR Tulungagung, Suhermin saat mengikuti proses penjurian TOP BUMD Awards 2022 dari Majalah TopBusiness yang dilakukan secara virtual di depan para Dewan Juri, Selasa (15/2/2022).
“Kontribusi kami kepada pembangunan di daerah Kabupaten Tulungagung ini antara lain adalah dengan turut mengembangkan UKM melalui penyaluran kredit UKM dengan bunga murah yang sumber dananya dari Modal Penyertaan,” tegas dia.
Salah satu UKM yang turut dibiayai adalah UKM perajin batik. Terlebih, kata dia, Tulungagung ini menjadi salah satu daerah sentra batik.
“Makanya di BPR Tulungagung ini, nasabah batik itu menjadi nasabah prioritas. Kami juga sering ajak mereka untuk promosi di setiap acara. Belum lama ini ada acara dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) terkait inklusi keuangan, setiap UKM itu saya gandeng, salah satunya Batik Gajah Mada,” jelas Suhermin.
Meski begitu memang, lanjut Suhermin, tak hanya UKM atau UMKM dari pelaku usaha batik saja yang dapat pembiayaan, beberapapelaku usaha lainnya pun dapat mengajukan kredit. Selain perajin batik, ada juga pelaku usaha di sektor peternakan dan perikanan, seperti peternakan kambing dan perikanan (seperti lele serta gurame). Lalu ada juga komunitas pekerja salon yang dibiayai, produsen makanan, serta industri batako.
Disebutkan dia, sejauh ini BPR milik Pemkab Tulungagung tersebut memang terus disuntik permodalan agar bisa berdaya saing dalam menyalurkan kredit-kredit di daerahnya. Dalam beberapa tahun belakangan, Pemkab banyak suntik modal, sehingga saat ini modal inti BPR Tulungagung sudah mencapai Rp50 miliar.
“Untuk dorongan dana dari Pemkab, Alhamdulillah sangat support. Di Desember 2020 lalu, ada modal penyertaan sebesar Rp10 miliar. Lalu Juni 2021 juga disuntik lagi modal penyertaan senilai Rp7 miliar. Dan di Februari ini masuk lagi dari Pemkab sebesar Rp6,8 miliar. Sehingga dengan suntikan modal itu, modal dasar Rp50 miliar di Februari ini sudah terpenuhi,” jelas Suhermin, bangga.
Penyaluran kredit lainnya yang boleh dibilang cukup inovatif adalah kredit untuk calon jama’ah haji. Diakui dia, sebagai BPR tentu saja pihaknya tidak bisa membuka pendaftaran calon haji. Namun BPR Tulungagung menyiasatinya dengan menggandeng Bank Muamalat yang memiliki produk tabungan haji.
“Jadi teknisnya, kami tinggal mencari calon nasabah saja. Terus, kita tawarkan pendaftaran untuk bisa mengisi permohona kredit di Bank Tulungagung ini. Setelah pencairan kredit langsung ditawarkan ke Bank Muamalat. Dan dana itu kemudian dikirim ke pihak Kemenag. Dari situ justru kami bisa dapat fee untuk menambah income kami,” tutur dia.
Tak sampai di situ. Lanjut dia, dalam rangka menggenjot penyaluran kredit, BPR satu ini juga menggandeng dua perusahaan fintech peer to peer lending yang ada di Surabaya dan Bandung. Strategi ini memang berawal dari adanya fenomena Kredit Usaha Rakyat milik salah satu bank BUMN yang gencar dikucurkan di sana dan tentu saja tidak mungkin untuk bersaing suku bunga dengan KUR itu.
“Sehingga kami cari alternative dengan menggandeng fintech peer to peer lending untuk menyalurkan kredit invoice financing sekitar Rp1 hingga Rp3 miliar. Ini juga untuk mengejar target [pengucuran kredit] kami. Makanya bentuknya hanya invoice financing bukan kredit modal kerja. Kalau modal kerja akan panjang butuh survey lagi.”
Selain itu, tentu saja BPR yang memiliki captive market kalangan Aparat Sipil Negara (ASN) di Pemda Tulungagung itu juga memiliki produk kredit untuk ASN di sana. Dan saat ini dikembangkan lagi melalui produk kredit untuk Perangkat Desa di seluruh kabupaten Tulungagung
“Adapun inovasi lainnya berupa, penyaluran gaji jasa kerja lingkup Pemerintah Daerah Tulungagung, sudah tersedianya mesin ATM tanpa kartu (cardless) untuk memudahkan nasabah dalam penarikan tabungan, serta adanya kegiatan CSR membantu pemberian nutrisi kepada tenaga kesehatan (nakes) dan memberikan pelayanan vaksin covid-19 kepada masyarakat Tulungagung dan anak sekolah dengan menggandeng OJK dan Dinas Kesehatan,” paparnya.
Kinerja BPR Tulungagung
Secara umum tingkat kesehatan BPR Tulungagung ini cukup sehat, dari rasio-rasio yang ada cukup positif. Seperti rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) cukup tinggi di posisi 50,52%. Lalu untuk loan to deposit ratio (LDR) juga cukup bagus di 77,04%. Kendati dana kredit yang dikucurkan lebih tinggi dari dana simpanan yang masuk.
Lalu ada juga cash ratio (CR) di posisi 21,06%. Kemudian ada juga Return on Asset (RoA) yang masih oke di 3,27%. Selanjutnya, untuk Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) di angka 76,82%. Lalu indicator kualitas asset produktif (KAP) di posisi 1,85%, dan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) di 100%.
“Untuk BOPO kita masih bisa tekan. Karena pendapatan kita lebih tinggi dari biaya. Seperti di tahun 2021 lalu untuk pendapatan sebesar Rp28,5 miliar lebih tinggi dari biaya sebesar Rp22,24 miliar,” ujarnya.
Untuk intermediasi perbankan, pencapaiannya disebut melebihi target. Seperti pengucuran kredit sebesar Rp156,18 miliar, Dana Pihak Ketiga (DPK) di angka Rp137,93 miliar, raihan asset sebesar Rp215,71 miliar, dan laba yang dikantongi sebesar RP4,91 miliar.
“Jadi pencapaian ini dibanding dengan tahun 2020 lalu masih tumbuh meskipun dalam masa pandemi covid-19. Hal ini mengindikasikan kinerja kami masih positif,” pungkas dia.
FOTO: TopBusiness