Jakarta, TopBusiness – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menilai, proyeksi Bank Dunia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,1 persen pada tahun ini menunjukkan resiliensi di tengah peningkatan risiko global.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah mengapresiasi Bank Dunia yang menilai reformasi kebijakan struktural yang berkelanjutan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan. “Ini mengindikasikan, resiliensi Indonesia masih terjaga di tengah peningkatan risiko global,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (23/6/2022).
Bank Dunia melalui Laporan Indonesia Economic Prospect (IEP) Juni 2022 memprediksi, perekonomian Indonesia tumbuh 5,1 persen pada 2022 dan naik menjadi 5,3 persen pada 2023. Proyeksi ini didasarkan pada beberapa faktor seperti kepercayaan konsumen yang meningkat, nilai tukar perdagangan yang lebih baik, dan lonjakan permintaan yang tertahan.
Menurut Bank Dunia, pemulihan ekonomi Indonesia masih berlanjut di tengah situasi global yang semakin menantang baik adanya tekanan inflasi, pengetatan kebijakan moneter eksternal, dan pemburukan perekonomian global.
Meski demikian, Bank Dunia menekankan perlunya antisipasi jika kondisi global memburuk seperti yang tercermin dalam laporan Global Economic Prospect (GEP) Juni 2022. GEP menunjukkan pertumbuhan ekonomi global melambat signifikan dari 5,7 persen pada 2021 menjadi hanya 2,9 persen pada 2022.
Hal itu akibat eskalasi risiko seperti inflasi yang tinggi sehingga memicu pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara. Selain itu, kekhawatiran juga meningkat atas kerawanan ketahanan pangan dan kemiskinan akibat terbatasnya pasokan dan tingginya harga pangan dunia.
Inflasi Indonesia pada 2022 pun diprediksi Bank Dunia mencapai 3,6 persen dan masih dalam rentang target inflasi Bank Indonesia maupun asumsi makro dalam APBN sebesar dua persen sampai empat persen.
Adapun rasio defisit APBN terhadap PDB Indonesia juga diproyeksi secara lebih optimistis oleh Bank Dunia tingkat 3,7 persen yang mencerminkan optimisme konsolidasi fiskal lebih baik. Defisit APBN secara gradual berhasil diturunkan dan diproyeksikan kembali ke level tiga persen PDB pada 2023.
Bank Dunia mendukung berbagai reformasi struktural yang dijalankan pemerintah seperti UU Cipta Kerja dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Bank Dunia turut mengidentifikasi beberapa area reformasi struktural yang dapat dipercepat antara lain menciptakan ruang fiskal lebih besar melalui perbaikan administrasi perpajakan.
Kemudian peningkatan kualitas belanja dan pengelolaan subsidi lebih baik, perbaikan lingkungan usaha untuk mendukung UMKM, mengurangi kebijakan pembatasan perdagangan, transisi hijau serta pendalaman dan inklusi sektor keuangan.