Jakarta, TopBusiness – PT Sumalindo Hutani Jaya memiliki salah satu program dari sekian banyak program kepedulian sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) unggulan, yakni program pembayaran iuran BPJS bagi masyarakat yang tidak mampu di desa binaan.
Dalam pemaparan materi presentasi berjudul ‘Pengelolaan Sampah Plastik Berkelanjutan
Sebagai Prospek Bisnis Desa Sekitar Perusahaan’, Adi Heriyanto, sebagai head social & community development menyinggung salah satu program CSR unggulan yaitu program pembayaran iuran BPJS bagi masyarakat yang tidak mampu di desa binaan.
“Program pembayaran iuran BPJS bagi masyarakat sudah dilaksanakan PT Sumalindo Hutani Jaya sejak tahun 2017 hingga sekarang, dengan target 100 peserta untuk 3 desa binaan, seperti Desa Sigihan, Suka Maju dan Santan Ulu,” kata dia di hadapan Dewan Juri TOP CSR Awards 2023, yang berlangsung melalui aplikasi rapat zoom, di Jakarta, Kamis (13/04/2023).
Dikatakan, adanya perjanjian kerja sama antara badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dengan PT Sumalindo Hutani Jaya tentang jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah/bukan pekerja mandiri donasi badan hukum PT Sumalindo Hutani Jaya.
Ditambahkan Adi, pelayanan kesehatan yang diberikan bagi para warga desa binaan adalah untuk kelas III.
Di kesempatan yang sama, Amiruddin Lindrang, selaku head social & community engagement SHJ Unit II, menegaskan kembali memang sejatinya PT Sumalindo Hutani Jaya atau SHJ melakukan pembayaran iuran peserta BPJS, dengan bersumber dari data desa yang divalidasi.
“Jadi dari data desa yang memang tidak memiliki kemampuan untuk membayar BPJS-nya itu kami data. Kemudian kami up date setiap tahun. Dan kami melakukan pembayaran kepada desa-desa binaan ada di sekitar perusahaan. Dan memastikan keseluruhan masyarakat itu terdaftar di dalam BPJS,” papar Amiruddin.
Kendati begitu, perusahaan akan tetap mengedepankan prinsip prioritas dan tak memberikan iuran BPJS apabila terbukti orang tersebut sudah mendapat fasilitas lain. “Ada juga yang program Indonesia Sehat. Kalau yang sudah mendapat program Indonesia Sehat, itu kami tidak cover lagi dengan BPJS,” ujar Amiruddin.
Lalu dia menceritakan bagaimana kesulitan para warga binaan dalam mendapatkan fasilitas kesehatan lantaran kekurangmampuan dari sisi keuangan.
“Banyak masyarakat itu, ketika dia berobat BPJS-nya enggak dibayar. Nah, jadi ada permasalahan tidak bisa dilayani oleh RS/Puskesmas. Kami pastikan program ini bisa jalan dan pemanfaatannya. Ya Alhamdulillah sebenarnya masyarakat tetap sehat. Namun apabila dia sakit, mereka ter-cover dengan BPJS yang kami bayarkan,” jelas dia.
Kembali Amiruddin menegaskan bahwa hingga saat ini perusahaan masih mampu untuk membayar iuran BPJS bagi warga desa binaan. “Sampai sekarang masih dibayar. Insya Allah perusahaan masih berjalan, mudah-mudahan tetap berkembang. Mohon doanya, kami bisa sukses di bisnis kayu ini. Insya Allah kami tetap komitmen untuk bersama masyarakat dan membangun bersama masyarakat,” tuturnya.
Dia mengutarakan, sejatinya perusahaan memiliki tenaga medis bahkan klinik di setiap distrik dalam rangka melayani masyarakat untuk mendapatkan pertolongan pertama. “Di semua distrik, kami menyiapkan dokter, klinik yang berafiliasi dengan masyarakat sekitar. Beberapa desa bahkan itu digratiskan kalau memang hanya untuk P3K. Bahkan, ada beberapa desa available dengan ambulans sebagai bantuan untuk memastikan perawatan di tingkat kecamatan atau desa apabila ada rujukan itu bisa cepat ke rumah sakit terdekat yang ada di kabupaten/kota,” papar dia.
Dia menambahkan, selama ini pihaknya tidak memungut biaya bagi para warga yang membutuhkan untuk kegiatan pengobatan di klinik-klinik yang sudah ada dokter jaga dan bertugas. Dan mereka bekerja dengan mengikuti peraturan standar kesehatan yang ada.