Jakarta, TopBusiness – BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri alias BPR Kediri terus melakukan pembenahan untuk mencapai visi menjadi bank daerah yang besar, sehat, kuat, dan mengutamakan kepuasan nasabah.
Di bawah kepemimpinan Muhammad Singgih Santoso yang baru diangkat sebagai direktur utama pada 1 Januari 2023, BPR Kediri mulai menunjukkan perbaikan kinerja bisnis dan layanan kepada nasabah.
Dalam setahun terakhir, bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Kediri ini mencatat kenaikan aset sekitar Rp 30 miliar, dari Rp 130,628 miliar pada awal 2023 menjadi Rp 161,54 miliar pada Desember 2023. BPR Kediri juga menorehkan kenaikan laba bersih yang signifikan dari Rp 2,317 miliar pada Januari 2023 menjadi Rp 4,88 miliar pada Desember 2023.
Sebanyak 55 persen dari laba tersebut disetorkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD) ke Pemerintah Kabupaten Kediri.
“Alhamdulillah target kinerja sudah tercapai, terutama laba dan kontribusinya ke PAD yang kembali ke masyarakat Kabupaten Kediri. Kalau laba melesat otomatis untuk kegiatan CSR juga besar,” kata Singgih dalam presentasi penjurian TOP BUMD Awards 2024 yang dilakukan secara daring, Selasa (17/1/2024).
Dari sisi tingkat kesehatan (TKS) bank juga cukup baik, di mana pada Desember 2023 LDR BPR Kediri ini berada di angka 63,02, ROA 4,36, BOPO 81,61, CAR 39,32, KAP sebesar 1,94 dan NPL gross berada di angka 3,58 persen.
“Alhamdulillah di akhir tahun kemarin juga hampir semua target TKS tercapai. Yang masih belum hanya di LDR karena BPR Kediri belum bermain di fintech (financial technology),” kata dia.
Singgih menjelaskan bahwa BPR Kediri belum fokus di layanan fintech karena adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan kesiapan sistem teknologinya.
“Ini jadi isu utama dari semua BPR yang ada di daerah binaan OJK yang ada di Kediri. Banyak sekali nasabah-nasabah fintech yang bermasalah karena kemampuan SDM BPR belum mumpuni,” ujar dia.
Sebab itu, menurut Singgih, setelah pada tahun pertamanya menjabat lebih fokus pada pembenahan tata kelola perusahaan, di tahun kedua atau 2024 ini pihaknya akan membangun core banking system untuk mendukung layanan fintech. “Di tahun kedua saya, orientasi kita adalah perbaikan core banking system kita karena sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman yang mengarah digitalisasi,” kata dia.
Dalam paparannya, Singgih juga menyampaikan soal target kinerja BPR Kediri yang akan dicapai di akhir periode jabatannya sebagai direktur utama. BPR Kediri ditarget memiliki aset Rp 500 miliar, profit di atas Rp 5 miliar, kredit macet atau NPL di angka 2,34 persen, dana pihak ketiga Rp 95 miliar, dan tingkat kesehatan bank sangat sehat.
Untuk mencapai target tersebut, pihaknya menyiapkan berbagai strategi baik dari sisi loan, NPL, fundraising, profit, SDM, dan TKS strategi.
Untuk Loan Strategy, langkah yang dilakukan antara lain dari sisi produk adalah membuat produk unggulan, penyederhanaan proses pada program kredit tertentu, serta mengevaluasi kebijakan dan/atau prosedur perkreditan.
Dari sisi Promosi adalah dengan mengembangkan digital marketing, menyebarkan brosur, serta Grebeg Pasar untuk memperkenalkan produk-produk BPR Kediri . “Yang sangat masif sekarang ini kami lakukan adalah Grebeg Pasar. Sebelum saya masuk keberadaan BPR Kediri belum begitu dikenal masyarakat. Alhamdulillah selama satu tahun ke sini, kita lakukan pendekatan-pendekatan dengan cara Grebeg Pasar, karena pasar tempat berkumpulnya pelaku-pelaku UMKM,” tutur Singgih.
Masih terkait Loan Strategy, dari sisi SDM dilakukan dengan menambah jumlah account officer (AO)/marketing, menetapkan target pencairan Rp.400 juta per AO. Selain itu memberikan pelatihan perkreditan ( proposal kredit, penjualan, komunikasi, negosiasi, dan leadership). “Karena isu utama di BPR, apalagi di BUMD itu masalah SDM,” ucap dia.
Pembenahan lainnya adalah memperbaiki system reward & punishment. Masih terkait SDM, BPR Kediri saat ini sudah menerapkan perekrutan terbuka dari sebelumnya dilakukan secara tertutup.
BPR Kediri akan mempertajam target market melalui old good customer serta fokus pada sektor pertanian, perdagangan, properti dan pendapatan tetap. Ini karena 60 persen masyarakat Kediri bekerja di bidang pertanian.
Untuk mendukung loan strategi, pembenahan juga dilakukan di sisi teknologi dan IT. Misalnya adalah pembukaan rekening secara online serta mengakomodir pelunasan sebagian untuk semua produk .
Untuk yang terkait NPL Strategy, BPR Kediri melakukan mapping nasabah hope dan no hope. Selain itu melakukan maintenance nasabah eksisting agar tidak turun ke bucket NPL. Untuk mengatasi masalah NPL, Singgih pada 2023 membentuk bagian khusus yang menangani maintenance nasabah.
“Bagian collection sebelumnya masih jadi satu dengan kredit sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan maintenance nasabah karena independensi bagian collection. Makanya saya ubah dengan membentuk bagian baru di collection yang bertugas untuk memperbaiki NPL,” tutur dia.
BPR Kediri juga memiliki Fundraising Strategy dengan langkah yang dilakukan antara lain gathering nasabah eksisting untuk refferal nasabah funding.
“Kita beri pelayanan untuk nasabah tanpa mengurangi tata kelola perusahaan yang baik. Pertama kali saya masuk di BPR Kediri, 20 nasabah funding terbesar saya datangi agar mereka tetap loyal ke BPR Kediri,” tuturnya.
Sedangkan terkait Profit Strategy, Singgih mengakui bahwa pendapatan utama BPR Kediri masih dari bunga, hampir tidak ada dari fee base income. Sebab itu, kata Singgih, pihaknya tahun ini akan menggeber kredit yang diberikan (KYD) melalui fintech dan kredit sindikasi.
“Tahun 2024 kita mengarah pada fintech dan kredit sindikasi, tapi yang organik tetap jalan. Portofolio kita saat saya masuk 60 persen kredit perangkat, 30 persen kredit umum. Tapi sekarang alhamdulillah 51 persen kredit pegawai atau perangkat dan yang umum sudah 49 persen. Jadi komposisi produknya sudah tepat,” tuturnya.
BPR Kediri berencana untuk menjadi bank pengelola dana desa. Saat ini bank BUMD ini belum menjadi bank pengelola dana desa karena belum didukung core banking system yang mumpuni.
“Kita tahun ini mau investasi di core banking system, Insya Alloh dalam waktu dekat kita mencoba untuk lobi ke KPM (kuasa pemilik modal) untuk mengelola dana desa,” ujar Singgih.