Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Provinsi Palangka Raya sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah (BUN-D) mempunyai 3 macam tugas utama yaitu menyalurkan dana APBN, Penatausahaan Penerimaan Negara, Penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
Alokasi dana APBN yang dikelola pada tahun anggaran 2018, sebesar 5,8 triliun termasuk Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa dengan jumlah DIPA atau satker sebanyak 256 satker sementara jumlah total sumber daya manusia atau pegawai yang menangani sebanyak 23 orang. Wilayah kerja KPPN Palangka Raya meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau.
Dengan semakin meningkatnya peran dan tanggung jawab Ditjen Perbendaharaan dalam pengelolaan APBN, maka tantangan yang harus dihadapi dalam menjalankan tugas pokok baik oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan maupun kantor vertikal yaitu Kanwil Ditjen Perbendaharaan di tiap Provinsi dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang berlokasi di seluruh wilayah Indonesia, semakin beragam dan kompleks. Dengan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (SPAN) yang sudah semakin teruji maka sesuai tagline “Mengawal APBN Membangun Negeri” menjadikan peranan Ditjen Perbendaharaan dalam mengelola keuangan negara akan semakin strategis dan diperhitungkan.
Kemudian agar berhasil dalam menjalankan 3 tugas utama tersebut KPPN Palangka Raya dituntut harus melakukan berbagai macam upaya pembinaan terhadap satuan kerja (satker) yang memiliki kultur dan karakteristik yang berbeda-beda. Upaya pembinaan harus dilakukan agar satker mempedomani aturan dan ketentuan yang ada sekaligus mematuhi kewajiban yang telah ditentukan dalam upaya proses pencairan anggaran maupun proses pertanggungjawaban dan penyampaian laporan keuangan.
Bentuk kegiatan pembinaan yang dilakukan terhadap satker mitra kerja sebagian sudah diberikan arahan oleh pimpinan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Dirjen Perbendaharan, Surat Edaran dan surat. Namun dalam praktek di lapangan masih ditemui berbagai permasalahan yang solusinya harus diselesaikan dengan kearifan lokal.
Tugas Pembinaan Strategis
Strategis disini mengandung makna beberapa makna yaitu memiliki kriteria antara lain: memiliki pagu DIPA yang besar, mempunyai kedudukan dan fungsi strategis dalam struktur pemerintahan maupun strategis akan fungsinya. Contoh satker dengan karakteristik seperti itu adalah satker yang melaksanakan fungsi bidang Kesehatan, Pendidikan, penyaluran Bantuan Sosial , pembangunan Infrastruktur Jaringan maupun Perhubungan, pembangunan Pertanian, Satker lingkup TNI/Polri. Dalam menghadapi tipe satker yang demikian pembinaan tidak hanya dilakukan dalam bentuk formal, namun lebih banyak melalui cara informal yaitu: kunjungan ke lokasi satker untuk berdiskusi dengan para pengelola keuangan khususnya dengan para Kuasa Pengguna Anggaran, yang biasanya pejabat eselon II pada SOPD maupun instansi vertikal, Rektor, Perwira menengah, dll yang mempunyai kesibukan dan karakteristik khusus.
Pada saat melakukan diskusi dan kunjungan ke satker untuk berdiskusi dengan KPA dan jajarannya ternyata sangat bermanfaat dan berdampak langsung terhadap kinerja pelaksanaan anggaran satker. Misalnya satker yang bersangkutan tidak terlambat menyampaikan LPJ Bendahara, tidak terlambat menyampaikan ADK Kontrak, retur SP2D nya jauh berkurang, tidak terlambat menyampaikan pertangungjawaban TUP dsb.
Dengan kata lain melalui cara-cara informal dengan pendekatan khusus lebih efektif dan efisien dilakukan saat menghadapi satker strategis dimaksud. Pada saat melakukan pembinaan yang demikian Kepala Kantor harus langsung memimpin dan terlibat secara aktif, agar memiliki kewibawaan saat berinteraksi dengan KPA yang biasanya berkedudukan sekaligus sebagai Kepala Satker. Cara pembinaan strategis lainnya adalah dengan mengundang KPA untuk datang ke KPPN Palangka Raya untuk diberikan informasi terkait dengan kekurangan atau kelemahan yang terjadi saat mengajukan proses pencairan dana maupun pertanggujawaban anggaran, hasilnya sama yaitu para pejabat perbendaharaan baik KPA maupun PPK/PP SPM satker, setelah diskusi justru berterima kasih atas pemberitahuan dan informasi baru yang mereka terima dan memiliki komitmen yang tinggi untuk meyempurnakan dan memperbaiki tata kelolanya.
Tujuan besar yang diharapkan dari upaya pembinaan kepada satker adalah agar mereka taat dan senantiasa patuh terhadap ketentuan dan proses bisnis yang dijalankan oleh KPPN selaku Kuasa BUN di daerah, sebagaimana praktek pada perbankan dimana para nasabah dan pemilik dana yang menyimpan uangnya di bank akan patuh dan mentaati segala macam aturan yang diterapkan oleh manajemen bank.
Namun demikian jalan yang harus ditempuh menuju kondisi ideal seperti diatas memerlukan kerja cerdas dan soliditas pegawai KPPN Palangka Raya, karena hambatan dan tantangan yang dihadapi amat beragam. Dari penjelasan diatas maka tantangan yang dihadapi dalam upaya pembinaan terhadap satker secara garis besar dibagi menjadi 2 kelompok yaitu: Internal dan Eksternal.
Tantangan internal berupa: Sumber Daya Manusia (SDM), Metode atau Sistem Operasi Prosedur (SOP), Indikator Kinerja Utama (IKU).
Sementara itu disi lain tantangan eksternal jauh lebih kompleks dan butuh penanganan extra yaitu berupa: Sumber Daya Manusia (SDM), Komitmen Pimpinan Satker, Kendala Geografis
Tantangan Internal
Yang paling utama dan kompleks pada saat melakukan pembinaan kepada satker mitra kerja adalah keterbatasan SDM yang tersedia. Keterbatasan dimaksud terutama bukan dalam hal kuantitas namun lebih kepada kualitas yaitu tidak meratanya kapasitas dan kompetensi pegawai yang ada. Dalam kondisi yang demikian maka solusi yang diambil adalah dengan memberikan tanggungjawab dan tugas yang lebih banyak kepada para pegawai yang masih muda, memiliki kompetensi yang memadai sembari berusaha dengan sabar memberikan upaya motivasi melalui kegiatan Capacity Building, GKM, maupun morning briefing kepada pegawai yang lebih senior untuk senantiasa berusaha belajar dan meningkatkan kompetensinya.
Selanjutnya terkait dengan SOP tidak banyak namun masih terdapat SOP yang berlaku sekarang ini sudah tidak sejalan dengan proses bisnis yang ada atau masih terdapat tumpang tindih bila dikaitkan dengan tusi masing masing seksi. Contoh terkait dengan SOP pada aplikasi SPRINT untuk proses LPJ Bendahara yang merupakan tusi seksi Verifikasi dan Akuntansi, namun apabila terdapat data yang belum sesuai harus dilakukan menggunakan user pada seksi Bank. Contoh lainnya adalah Penyusunan Laporan Konfirmasi Transfer (LKT) dan Laporan Rekapitulasi Transfer (LRT) dari pemerintah daerah yang selama ini dilaksanakan oleh Seksi MSKI, melihat perkembangan terkini terkait dengan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebaiknya penyusunan laporan tersebut dilakukan oleh Seksi terkait (Seksi Bank/Seksi Vera).
Indikator Kinerja Utama
IKU menjadi tantangan tersendiri dalam kegiatan pembinaan kepada satker, karena IKU selalu dikaitkan dengan SOP masing-masing seksi dan bagian. Masih ada beberapa SOP yang belum mendukung pencapaian IKU saat ini
Tantangan Eksternal
Sumber daya manusia yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan yang ada di satker dari mulai KPA ,PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan operator, memiliki berbagai macam karakter. Sebagian besar berlatar belakang pendidikan sarjana/Diploma bahkan tidak jarang yang berlatar pendidikan S2/master. Namun demikian hal tersebut menjadikan kendala serius karena mereka lebih menonjolkan ego pribadi maupun ego sektoral, sehingga sulit untuk bersinergi dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam pengelolaan keuangan satker. Contoh yang sering terjadi adalah personil di bagian perencanaan anggaran tidak berkoordinasi dengan dengan bagian keuangan saat mengajukan usulan revisi DIPA, akibatnya setelah revisi disetujui ternyata terdapat pagu anggaran yang minus karena kegiatan sudah dilaksanakan tetapi alokasinya telah dikurangi untuk dipindahkan ke output yang lain.
Komitmen Pimpinan Satker
Masih banyak KPA atau kepala satker yang memiliki karakter antara lain tidak mau tahu kewenangan apa saja yang dimiliki tetapi percaya begitu saja kepada salah satu orang terdekatnya, sehingga sering dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitarnya yang pada gilirannya kepatuhan terhadap kewajiban yang harus dipenuhi sering terlambat ditunaikan, hal yang demikian tersebut menandakan masih kurangnya komitmen pimpinan akan prinsip akuntabilitas dan tata kelola.
Kendala Geografis
Masih banyak satker mitra kerja KPPN Palangka Raya yang berlokasi di daerah terpencil dan minim sarana perhubungan maupun akses jaringan internet, hal tersebut menyulitkan satker pada saat melakukan proses bisnis pencairan dana maupun pertanggunjawabannya, yang harus dilakukan melaui aplikasi yang membutuhkan jaringan internet baik untuk kirim email, unggah maupun unduh dokumen
Di balik semua tantangan yang dihadapi, KPPN Palangka Raya bertekad untuk membina dan memberdayakan satker minjadi mitra kerja yang handal, berdisplin sekaligus berintregitas sehingga pengelolaan dana APBN yang dikelola baik dari sisi Kuasa BUN maupun Kuasa Pengguna Anggaran optimal dalam mencapai tujuan untuk kesejahteraan bangsa.
Penulis: Sutyawan, pemerhati SDM.